oleh



Buron 14 Bulan, Kejaksaan Ringkus Terpidana Korupsi Dana Nagari Tanjung Alai Solok di Sleman

PADANG (Metrans)

Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok berhasil meringkus bekas bendahara Wali Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto, Singkarak, Kabupaten Solok, yakninya Budi Santoso (46) yang sudah buron 14 bulan.

Dia merupakan terpidana korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan nagari pada tahun 2015 dan 2016 silam. Budi Santo sendiri dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pada Makamah Agung (RI) melakukan tindak pidana korupsi.


Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) RI, Budi Santoso divonis selama empat tahun kurungan penjara, denda Rp 200 juta dan subsider enam bulan kurungan. Tak hanya itu saja, ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp162.055.778.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, M. Fitria menyatakan, Budi Santoso melarikan diri sejak keluarnya putusan dari MA RI. Ia sempat dipanggil saat itu, namun tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Terpidana Budi Santo sempat kita panggil namun tidak memenuhinya. Selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 kita menyatakan, (dia) masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," katanya kepada awak media, saat menggelar konfrensi pers di Kejati Sumbar, Sabtu (23/11) sore.

Ia menjelaskan, terpidana Budi Santoso ditangkap di kawasan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (22/11) sekira pukul 18.52 WIB.

 "Terpidana kita amankan pada Jumat 22 November 2019, sekitar pukul 18.52 WIB. Kemudian diproses dan selanjutnya dititipkan ke rumah tahanan (rutan) Salemba. Tak hanya itu, terpidana dibawa ke Kejagung untuk dilakukan penjemputan oleh Kejari Solok. Waktu itu yang menjemput Kepala Kejari dan Kasi Pidsus Kejari Solok, selanjutnya dibawa Ke Padang, sehingganya terpidana menjalani hukuman," ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, Budi Santo telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 162.055.778. Saat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, terpidana dihukum oleh majelis hakim selama empat tahun dan delapan bulan penjara, denda Rp 200 juta dan subsider tiga bulan.

Vonis tersebut, lanjut dia, lebih ringan bila dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakninya tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta, serta subsider enam bulan.

"Dalam tuntutan tersebut, JPU beralasan terpidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal; 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bernama tangkap buron (tabur) 321 yang merupakan progaram dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kejati mengimbau kepada yang masih buron, khususnya pelaku tindak pidana korupsi, agar menyerahkan diri. Tidak ada ruang bagi buronan, karena lama-kelamaan akan tertangkap juga," tegasnya.

[Murdiansyah Eko]


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru