oleh

RUGIKAN NEGARA RP1 MILIAR

Diserahkan ke Kejaksaan, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Lapas Dharmasraya Langsung Ditahan

PULAU PUNJUNG (Metrans)

Satu per satu kasus dugaan korupsi di Kabupaten Dharmasraya mulai terapung ke permukaan. Mulai dari kasus Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga kasus penyelewengan bantuan sapi. Kini, giliran kasus korupsi Lapas Dharmasraya mulai diungkap.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya resmi menahan Direktur Utama (Dirut) CV Aterundo Pratama, Gunawan alias GN selaku konsultan pengawas pembangunan tahap pertama Lapas (LP) kelas III Dharmasraya pertama.


Penyidik Polres Dharmasraya, Senin (25/11) melakukan penyerahan tersangka beserta barang bukti terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Tersangka langsung ditahan di rumah tahanan (Rutan) Anak Air Padang.

"GN, Dirut CV Aterindo Pratama selaku konsultan pengawas pembangunan LP Kelas III, kita tahan untuk 20 hari kedepan," kata Kepala Kejari Dharmasraya, M. hari Wahyudi, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Ilza Putra Zulpa, Senin (25/11).

Ia mengatakan, dari hasil penyelidikan Polres Dharmasraya, terungkap bahwa pelaku diduga telah merugikan negara dari pembangunan LP kelas III sebesar Rp1 miliar lebih.

"Pembangunannya LP tersebut dilakukan sejak tahun 2014 lalu, dengan pagu dana lebih kurang 11Miliar," jelasnya didampingi Kepala Seksi Intel, Ridwan Jhoni.

Dirinya menyebutkan, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Ahli serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dari objek perkara Rp1,8 miliar, pelaku diduga telah merugikan negara sebesar Rp1 miliar.

Dari dana yang telah dicairkan, bahwa laporan pelaku, hasil pembangunan sudah mencapai 20 persen. Namun, lanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, hasil bobot pekerjaan baru sekitar 15 persen.

"Diduga tersangka membuat laporan pekerjaan melebihi dari bobot kerja, tujuannya untuk mencarikan dana tahapan berikutnya," katanya. 

Selain menahan tersangka, jaksa juga menyita beberapa barang bukti dokumen-dokumen seputar proyek LP Dharmasraya.

Ia menegaskan, bahwa dari kesalahan yang dilakukan oleh konsultan pengawas yang tinggal di Komplek Buana Indah Balai Baru itu, untuk 20 hari kedepan akan ditahan di Rutan Korupsi Anak Air Padang

"Penahan 20 hari kedepan itu, terhitung hari ini hingga 19 hari ke depan, jelang dilimpahkan ke pengadilan," kata mantan Kasi Pidsus Kejari Pariaman itu.

Tersangka akan dituntut di pengadilan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi khusus pasal 2 Jo Pasal 3 Jo 18 UU nomor 31 Tahun 1999, Jo UU 20 tahun 2001 tentang Tipikor, serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun kurungan.

Sementara itu, Kuasa Hukum tersangka Depika Yipiandra, mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan.

"Sebagai PH kami sudah coba bermohon agar tersangka tidak ditahan, namun pihak penuntut umum tetap menahannya. Barangkali ada anggapan klien kami akan menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri, tentu saja itu tidak akan terjadi," ujarnya.

Ia mengaku, baru mendampingi kliennya itu sejak ada penetapan tersangka terhadap GN, pada panggilan pertama status tersangka.

"Klien kami baru dua kali diperiksa sebagai tersangka, hari ini pemanggilan ketiga dan lansung pelimpahan dari pihak kepolisan kepada kejaksaan," katanya. 

Menurut dia, pada penetapan tersangka kemarin, pihaknya tidak melakukan pra peradilan, karena menghormati pihak penyidik. 

"Nanti saja di pengadilan kita akan luruskan apa yang kita anggap melenceng, apa lagi saat ini kita belum memiliki berkas-berkas penyidikan. Nanti pas sidang baru kita akan diberikan berkas-berkas perkara oleh pelihak penuntut umum," pungkasnya.

[Ahmad Habibie]


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru