oleh

RAKYAT BAHORAS PROTES

Kabupaten Madina Kembali Caplok Wilayah Pasbar, Sumbar

SIMPANG EMPAT ( Metrans)

Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali mencaplok wilayah Sumbar seluas 12 kilometer persegi, tepatnya di Nagari Persiapan Bahoras hasil dari pemekaran Nagari Rabi Jonggor, Pasaman Barat (Pasbar).

"Pencaplokan Nagari  Bahoras disebabkan telah bergesernya batas kedua provinsi yang menguntungkan bagi Sumut khususnya Madina, karena tapal batas itu disetujui oleh Tim Penataan Tapal Batas Provinsi," papar Pj Walinagari Bahoras Niswan Adil S.Pd ketika rapat koordinasi dengan ninik mamak, tokoh masyarakat, LSM, dan tokoh adat di Kantor Nagari Bahoras, Jumat (3/11).


Menurut Niswan, berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan bersama ninik mamak telah terjadi pergeseran tapal batas Nagari Bahoras dengan Desa Huta Nagodang Kabupaten Madina tepatnya di Kampung Aek Simarian di Simpang Lolo Nagari Bahoras.

"Kami sangat menyesalkan Tim Penataan Tapal Batas Provinsi tidak pernah melibatkan kami dalam hal tapal batas dengan nagari kami. Bagaimanapun kami akan menggugat ke Gubernur Sumbar," tutur Niswan

Lebih jauh Niswan menyebutkan, akibat bergesernya tapal batas tersebut, Nagari Bahoras kehilangan sejumlah potensi di areal yang sudah dicaplok oleh Madina seluas 12 kilometer persegi tersebut.

Potensi Bahoras yang dicaplok tetsebut yakni potensi pertambangan seperti emas, minyak bumi, uranium dan mangan, potensi energi panas bumi (Geotermal). potensi wisata seperti Danau Laut Tinggal, pemandian air panas dan air terjun Sosopan dan potensi hutan lindung sebagai penjaga ekosistem di sekitar wilayah Bahoras.

Apabila potensi ini diklaim oleh Madina, tambahnya, maka Sumbar khususnya Pasbar kehilangan PAD dari sektor tersebut. Sejumlah potensi itu kalau dikelola dengan baik bisa mensejahterakan masyarakat Pasbar khususnya Nagari Bahoras.

"Maka dari itu kami seluruh ninik mamak, tokoh masyarakat menyurati Bupati Pasbar, DPRD Pasbar, DPRD Sumbar, BPN, Gubernur Sumbar, DPD RI, DPR RI dan Mendagri,dengan tujuan hak ulayat kami di tapal batas dikembalikan," pinta Niswan.

Sementara itu Ninik Mamak Jorong Bandar Nagari Bahoras Pebri Natawijaya mengatakan, menurut adat dan ulayat yang mereka warisi turun temurun, tapal batas ulayat mereka terletak di hulu Batang Batahan memanjang mulai dari Batang Batahan kecil di kaki Gunung Kulabu di sebelah timur dan menuju air terjun Batahan sebelah barat.

"Batas ini sudah diakui jauh sebelum negara ini merdeka.Semua bukti tertulis dan dokumen masih ada. Sampai sekarang yang diklaim Madina masih kami ulayati," terangnya.

Sementara tokoh masyarakat Pasbar Drs Zamri meminta seluruh ninik mamak dan tokoh masyarkat Rabi Jonggor  dan Bahoras untuk meminta ke DPRD Pasbar membentuk  Pansus tapal batas ini.

"Apabila ini dibiarkan, maka Pasbar kehilangan sejumlah potensi yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyrakat Pasbar khususnya Bahoras," tegasnya.

Untuk itu, Walinagari Rabi Jonggor Suherman SH meminta kepada ninik mamak untuk mengumpulkan data dan bukti tentang ulayat Bahoras yang dicaplok oleh Pemkab Madina.

"Apabila bukti sudah kuat, mari perjuangkan bersama-sama hak kita yang telah dicaplok, kalau perlu kita kirim surat resmi ke Presiden RI," kata Saherman

Ketua KAN Ujung Gading Antonius SH menyatakan, masalah tapal batas antara Madina dan Pasbar ini, adalah yang kedua kalinya, sehingga terkesan seolah-olah Pemrov Sumbar dan Pemkab Pasbar tidak memiliki itikad baiknya untuk menyelesaikan masalah tapal batas ini.

"Buktinya, Tim Penataan Tapal Batas Provinsi tidak pernah melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat Rabi Jonggor atau Bahoras dalam mematok tapal batas," kata mantan Ketua DPRD Pasbar ini.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat bersama sama untuk menggugat kembali hak ulayat mereka yang telah diklaim oleh Madina sebagai daerah teritorialnya. (Ron)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru