oleh

PROGRAM JAKSA MASUK PASAR

Dampaknya, Pedagang Batusangkar Mulai Patuh Bayar Retribusi

BATUSANGKAR (Metrans)

Sejak diterapkan Program Jaksa Masuk Pasar (JMP) pada 13 September 2018 lalu, para pedagang di Pasar Batusangkar mulai patuh membayar retribusi kepada dinas terkait. Dari laporan Dinas Pasar di daerah tersebut, total tunggakan retribusi Pasar Batusangkar mencapai angka Rp800 juta sejak tahun 2015.

"Saat ini sudah berhasil ditagih dan disetor ke kas daerah lebih dari Rp400 juta," kata Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Muhamad Fatria di Batusangkar, Kamis 8 November 2018.


Dia menyebut Program JMP ini membuat pedagang lebih patuh dalam melaksanakan peraturan yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018, sehingga lebih separuh tunggakan telah disetorkan ke kas negara. Kondisi ideal dan cukup baik yang dicapai Kejari Tanah Datar ini butuh waktu, kerja keras, kerjasama dan komitmen seluruh aparatur dan juga dukungan pihak lainnya.

“Kita sudah melakukan perubahan dalam mewujudkan zona integritas yang terdiri dari enam area sebagai komponen pendukung untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yakni Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Sistem Manajemen, Penguatan Pengawasan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas," katanya.

Perubahan yang dilakukan yakni, membentuk tim dan menyusun rencana pembangunan zona integritas serta komitmen dukung pakta integritas oleh seluruh pegawai dan pejabat Kejari Tanah Datar. Kemudian membangun sistem e-office, peningkatan disiplin, kompetensi serta memberikan reward kepada pegawai yang punya disiplin dan dedikasi tinggi.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, jelas Fatria, Kejari telah buat aplikasi Perkara Pidum, bentuk pos pelayanan hukum, maksimalkan TP4D, Jaksa menyapa yang bekerjasama dengan radio pemerintah, Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Masuk Pesantren.

Selain Program Jaksa Masuk Pasar, ada pula Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dimana bertugasmendampingi dan memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan tahun 2017 lalu TP4D melakukan pengawalan dan pengawalan 19 kegiatan dan meningkat jadi 26 kegiatan tahun 2018, sehingga penyimpangan korupsi bisa diminimalisir atau dihilangkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Tanah Datar, Marwan menyampaikan pihaknya telah memanfaatkan fasilitas TP4D Kejari Tanah Datar sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pasar. (eri)


Editor :  John Edward Rhony

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru