oleh

TAHUN 2016 DI SUMBAR

7000 Lebih Pasutri Bercerai, Perda Ketahanan Keluarga Segera Dibentuk

BATUSANGKAR (Metrans)

Dilihat dari tahun 2016, lebih dari 7000 pasangan suami-istri (Pasutri) bercerai di Sumatera Barat. Uniknya, 70 persen dari pasangan yang bercerai itu adalah gugat cerai, yang berarti pihak perempuan yang minta cerai, dan 30 persen dari itu baru jatuh talak.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Ratnawilis, yang artinya perempuan itu kini sekarang sudah tidak seperti perempuan dulu lagi. Memang banyak faktor yang membuat seperti itu, seperti pengamalan agama, ekonomi, adat istiadat yang mulai luntur.


Oleh sebab itu, pada tahun 2018 ini, pihak Pemprov Sumbar berupaya agar keluarga-keluarga yang ada di Sumbar itu aman, damai, tentram dan sejahtera.

"Untuk itu kita akan terbitkan bersama DPRD untuk membuat suatu kebijakan yang bernama Perda tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Sekarang sudah mulai dibahas, tanggal 4 besok kita akan konsultasi ke kementerian," ujar Ratnawilis, Sabtu (2/6).

Kendati demikian, pihaknya sudah memulai pembentukan kelompok-kelompok ketahanan keluarga itu di beberapa Nagari. "Kita sudah mencontohkan di 10 Kabupaten dan 10 Nagari," ujarnya.

Dikatakan, pada kelompok itu dilibatkan semua komponen masyarakat yang kira-kira disegani masyarakat, apakah itu tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama.

"Sehingga kasus-kasus yang saat ini merebat di Sumbar, tidak hanya perceraian, tetapi juga kekerasan, itu juga bisa menurun. Karena kita di dalam kelompok itu ada ninik mamak. Kan biasanya ninik mamak panutan bagi warganya, sehingga nanti bisa diantisipasi," katanya.

Dikatakan, sekarang peran ninik mamak yang sebelumnya belum optimal, harus segera dioptimalkan. "Pengaturan adat istiadatnya itu nanti akan kita revitalisasi lagi," katanya lagi.

Sementara itu, terkait kenakalan remaja seperti seks bebas, napza, infeksi seksual menular, anak-anak yang berpacaran mayoritas dikarenakan pengaruh gadget.

"Di gadget itu nanti akan ada situs-situs porno dan sangat gampang sekali dibuka. Yang namanya anak-anak ini dia suka mencontoh. Dia akan coba lakukan apa yang dia lihat, dia cobakan kepada temannya yang suka sama suka. Maka terjadilah hal yang tidak diinginkan," katanya.

Dikatakan, ada anak-anak SMP dan SMA di Sumbar yang pernah hamil di luar nikah. "Saya jumlahnya tidak tahu pasti, yang pasti ada," katanya.

Sementara itu, solusinya, kata dia, pihaknya membentuk kelompok ketahanan keluarga itu ada suatu bidang namanya pemenuhan anak. "Anak-anak ini kita kembalikan dia untuk mengenal kembali permainan tradisional anak, tidak hanya tergantung di gadget," katanya.

Sementara itu, yang sudah terlanjur masuk di area seks bebas sehingga mengakibatkan melahirkan, sudah jelas pendidikannya terganggu.

"Kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, setelah anak tersebut melahirkan, anak itu disekolahkan kembali. Tidak boleh dikeluarkan, itu melanggar hak anak mendapatkan pendidikan," katanya.

Pihaknya juga akan mengembangkan sekolah ramah anak. Bagaimana sekolah itu menciptakan suasana ramah anak. Tidak ada kekerasan, bully-bully, seksual dan lainnya.

Dikatakan, semenjak sudah terjadi pengaduan terhadap guru, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan bahwa guru tersebut akan dilindungi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Arkadius membenarkan, angka perceraian di Sumatera Barat sangat tinggi, yang mayoritas perceraian itu diminta pihak perempuan, terutama perempuan yang sudah mapan.

"Ini kan suatu fenomena yang harus kita antisipasi, bahwa berkeluarga bukan melihat senang atau tidak senang, tidak memandang ekonomi. Tetapi itu sunnah rasul. Sebenarnya perceraian itu diperbolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah," katanya.

Dikatakan, pihaknya memang akan membentuk Perda tentang ketahanan keluarga. "Tentu menjadi catatan strategis bagi kita. Bagaimana keluarga itu bisa bahagia dan rukun. Sehingga akan menurunkan generasi-generasi yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan, sangat diperlukan peran masyarakat. Termasuk juga ketua kerapatan adat nagari, alim ulama, cadiak pandai, serta tokoh-tokoh masyarakat.

Tak hanya itu, pihaknya juga meyiapkan Perda tentang nagari, Perda menyangkut dengan Napza, Perda tentang kepemudaan dan tak lupa Perda tentang ketahanan keluarga.

"Diharapkan mampu meningkatkan kebahagiaan kepada keluarga yang telah melaksanakan sunnah rasul itu. Kalau dilihat secara keseluruhan, memang dilihat peningkatan yang cukup siginifikan, terutama bagi wanita yang ekonominya sudah mapan. Ini kan menjadi suatu problema," katanya.

Diharapkannya, dengan adanya Perda tersebut, bisa menurukan tingkat perceraian dan meningkatkan tingkat kebahagiaan.

Ia juga mengatakan, berbuka bersama dijadikan dasar untuk tidak mendekati Masjid. Ini juga menjadi problema besar untuk sangat diperhatikan Kepala Daerah sehingga permasalahan berbuka bersama ini diatur sedemikian rupa. (Raihan)


Editor :  Febriansyah Fahlevi

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru