JELANG PILKADA DI SUMBAR

8 Pasang Bakal Calon Perseorangan Telah Mendaftar ke KPU

Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai (tengah) dan Izwaryani (kanan) saat memberikan penjelasan

PADANG (Metrans)

Bakal Calon (Balon) yang telah mendaftar dari jalur perseorangan dalam pilkada serentak di Sumbar tahun 2020 saat ini lebih banyak, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah itu telah melakukan tahapan penerimaan calon perorangan sudah ada yang menyerahkan surat mandat atau RO.

"Di tahun 2015 lalu, balon dari perseorangan hanya satu. Sedangkan sekarang sebanyak delapan balon dan telah menyerahkan mandat serta sudah diberi password untuk mengakses silon. Kemudian masih ada yang menyusul dan kepastiannya diketahui menjelang penyeran mandat nantinya,” ujar komisioner KPU Sumbar Izwaryani didampingi komisioner Gebril Daulai dalam sebuah diskusi dengan awak media di salah satu Warung Kopi di kota Padang, Kamis (16/1).


Dari 8 bakal calon jalur perseorangan tersebut, satu diantaranya untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur yakni Fakhrizal-Genius Umar. Sementara itu, dari Bukittinggi M Ramlan Nurmatias dan Shahrizal Dt Palang Gagah, Limapuluh Kota ada dua pasang Ferizal Ridwan dan Nurkhalis, dan Maskar M Dt Pobo dan Masril, dari Kabupaten Agam Mishar dan Syamsul Bahri kabarnya ada calon yang akan memasukkan lagi, Pasaman Barat Agus Susanto dan Rommy Candra, Kabupaten Solok Hendra Saputra dan Mahtuzil Rahmat, dan Sijunjung Endre Syaiful dan Hasnul Hadi.

Sementara Gebril Daulai dalam kesempatan itu mengatakan, KPU akan intens melakukan diskusi dengan media kota Padang, dalam menghadapi Pemilu mendatang. "Saat ini beberapa tahapan telah dilakukan seperti tahapan penetapan jumlah dukungan," ungkap Gebriel.

Gebriel menambahkan, dalam waktu dekat KPU akan segera melakukan pembentukan tim PPK yang dilanjutkan dengan pembentukan PPS dan KPPS jelang Pilkada. Dalam perekrutan tim PPK, PPS dan KPPS yaitu harus dilakukan secara terbuka.

"Mereka harus mengedepankan kompetensi integritas (jujur mandiri bertanggung jawab, tidak berpihak kepada peserta pemilihan ataupun calon),” tambahnya.

Kemudian dalam perekrutan PPK, sambung Gebriel, juga memiliki aturan. Jika calon sudah menjabat sebagai PPK dua kali berturut-turut berarti tidak diperbolehkan lagi ikut, kecuali tidak berturut-turut baru diperbolehkan.

Kemudian terkait pemilu tahun 2020, ada beberapa perubahan, diantaranya perubahan skema keselamatan dan skema honorarium. Hal itu dilakukan, mengingat kerja PPK nantinya yang super ekstra.

"Perubahan ini dilakukan beranjak dari kasus meninggalnya anggota adhoc tahun lalu dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian mereka juga akan diberi santunan keselamatan kerja dan dinaikkan honorarium,” ungkap Gebriel lagi. (Buliza Rahmat)


Jangan Lewatkan