oleh

JELANG AKHIR FEBRUARI DI PEMPROV SUMBAR

Baru 10 OPD yang Masukkan Paket Kegiatan ke ULP LPSE

PADANG (Metrans)

Menjelang akhir Februari 2016, baru 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sumbar yang memasukkan paket kegiatan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumbar. Hal itu bisa berdampak pada realisasi anggaran Pemprov.

"Dari total 45 OPD di Pemprov Sumbar yang menangani proyek lelang tahun ini, baru 10 OPD yang memasukan lelang kepada ULP-LPSE Sumbar, yang lainnya belum," kata Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan pengelolaan Barang dan Aset Muhammad Yani, Senin (20/2) di Padang.


Ia mengatakan, saat ini pihaknya telah menayangkan sekitar 136 paket kegiatan. Selain paket kegiatan yang sudah tayang, juga sudah ada yang telah selesai lelangnya. Jadi semua paket yang telah selesai memasukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) nya kemudian semua persyaratannya lengkap akan ditayangkan.

"Lambannya proses pengajuan lelang tersebut karena minimnya perencanaan yang dilakukan OPD. Pemprov Sumbar harus belajar dari pengalaman sebelumnya karena lambannya proses lelang sangat berdampak serius pada kualitas pembangunan," tuturnya.

Sementara, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai lamban dalam memasukan Paket Program Pengadaan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Sumbar diprediksi bakal memperlambat realisasi anggaran.

"Memang baru sedikit paket kegitan yang masuk LPSE. Seluruh OPD harus segera menyelesaikannya," ujarnya.

Menurut Nasrul, pihaknya sudah melayangkan surat ke seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemprov Sumbar agar sesegera mungkin dapat menyampaikan lelang kegiatan yang ada di OPD masing-masing. Dengan begitu proses tender bisa cepat dilakukan.

Menurut wagub, dari informasi yang ia terima, lambatnya tender kegiatan yang disampaikan oleh OPD disebabkan oleh masih adanya perbaikan desain kegiatan pada sejumlah OPD, kemudian penyesuain kegiatan, serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang belum ada. (pep)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru