SEPUTAR KASUS PTSL DI EMPAT NAGARI

BPN Pessel Segera Konsultasi ke Kanwil Sumbar

Ketua PTSL, Aguslim

PAINAN (Metrans)
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, akan menyurati dan berkonsultasi ke Kakanwil BPN Sumbar, terkait persoalan dalam pengurusan alashak tanah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Berapak, Kecamatan Bayang yang tergabung di empat nagari di daerah itu.
  
Ketua PTSL, Aguslim mengatakan, terkait persoalan yang tergabung di empat nagari yakni, Kenagarian Kapelgam, Koto Berapak, Koto Baru dan Kenagarian Kubang itu, pihaknya belum bisa menyerahkan sertifikat tersebut sebelum permasalahannya selesai.
  
Menanggapi persoalan tersebut, sebelum menyerahkan pihaknya terlebih dahulu akan menyurati dan berkonsultasi dengan Kakanwil BPN Sumbar.
  
"Kami akan berkonsultasi dan menyurati Kakanwil BPN Sumbar terlebih dahulu dalam penyerahan sertifikat ini. Sebelum permasalahanya selesai, kami tidak akan menyerahkan sertifikat itu," kata Aguslim kepada Metrans, Jumat (12/1) di ruang kerjanya.
  
Dikatakanya, terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan beberapa oknum KAN Koto Berapak yang membawa nama lembaga, memang menyalahi aturan.

Dikatakan, dalam mengurus sertifikat PTSL atau prona, pihak nagari serta KAN hanya dibolehkan memungut biaya sebanyak Rp250 ribu, itupun sesuai dengan keputusan tiga menteri yakni Menteri Agraria, Mendagri dan Menteri PUPR.
  
"Terlepas dari Ninik Mamak kami tidak mau ikut campur. Sebenarnya permasalahan dibawah bukan di BPN. Kami dari BPN tidak pernah memungut biaya sepeserpun, karena ini sudah dibiayai oleh negara," ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan, berdasarkan peraturan 3 menteri, Pemerintah Daerah (Pemda) dianjurkan untuk dapat membantu nagari meanggarkan dalam pengurusan untuk menbuat alashak tanah.
 
Namun, jikalau Pemda tidak ada anggaran maka pihak nagari diperbolehkan memunggut biaya sebesar Rp250 ribu dalam pengurusan alashak tanah tersebut.
   
"Saat ini kita masih menunggu Perbup. Sementara program sudah jalan tapi Perbup belum keluar.  Dengan pertimbangan hal ini, makanya kita bolehkan Walinagari memungut sesuai dengan aturan ini," kata dia. 
  
Ia menyebutkan progam PTSL adalah program tahun 2017. Dari awal, kata dia, dalam pengurusan alashak tanah tersebut, pihaknya sudah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, ninik mamak, walinagari di kantor KAN setempat, dan tetap mengikut sertakan aparat hukum seperti kepolisian dan jaksa.


"Kami menjadi dilema terkait persoalan ini, Yang jelas kami dari BPN tidak ada menerima sepeserpun. Dan waktu sosialisasi Ninik Mamak tetap kami libatkan dan juga aparat hukum seperti polisi dan jaksa," pungkasnya. (mil)


Jangan Lewatkan