oleh



Caleg Terdakwa Politik Uang di Kota Solok Divonis Bebas, Kejaksaan: Vonis Janggal, Kita Banding!

PADANG (Metrans)

Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra, Rika Hanom (44), yang tersangkut kasus money politics (politik uang), divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Solok, Selasa sore (18/6). Sementara itu, kakak kandung Rika Hanom, Joni Edison Nuis (58) diputus bersalah, dan divonis hukuman 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan. Putusan ini disambut gembira keluarga Rika Hanom dan DPC Partai Gerindra Kota Solok. Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok menganggap vonis ini janggal, dan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumbar. 

Setelah sidang vonis di Pengadilan Negeri Solok, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Solok, Ismael Koto, langsung mengupload status di laman media sosial facebook miliknya. Dalam statusnya, Ismael menulis pihaknya bersyukur dan sangat gembira dengan vonis PN Kota Solok. Tak lupa, Ismael juga menyertakan foto bersama dengan Rika Hanom dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr Ismansyah, SH, MH, yang juga menjadi saksi ahli kasus Rika Hanom dan Joni Edison Nuis.


"Alhamdulillah Ya Allah kau Telah Memperlihatkan Kebesaran dan Kebenaranmu,
Sore ini Caleg GERINDRA An Hj. RIKA HANOM
tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan melaksanakan Money Politik. Dalam  Pembacaan Putusan di PN Solok Sore ini
Terimakasih Guru Besar FH UNAND Prof DR ISMANSYAH. SH. MH, Dosen dan Seniorku di Kampus Merah UNAND.
Dengan Meyakinkan dan Elegan menyampaikan pendapatnya selaku SAKSI AHLI, Kami terasa kembali mendengarkan saat kau memberi Kuliah Dikampus th 1986.
# Kebenaran Tetap Akan Jadi Pemenang#"

"Kami sangat gembira dan bersyukur dengan vonis ini. Semua dakwaan yang menyatakan Rika Hanom melakukan money politics tidak terbukti. Terima kasih tim lawyer. Kita tidak bisa menutup mata, hampir semua caleg melakukan hal itu (money politics). Kita tidak bisa memungkiri itu (money politics). Mungkin karena kemarin adalah masanya, dan moral masyarakat sudah menjurus ke arah itu. Khusus untuk Rika Hanom, saya tahu persis bahwa yang melakukan bukan dia. Sebab, dalam perkara pidana, yang melakukan yang  harus bertanggung jawab," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejari Solok, Ridwan, menyatakan pihaknya menilai ada yang janggal dengan vonis PN Kota Solok terhadap Rika Hanom dan Joni Edison Nuis. Menurut Ridwan, kedua perkara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Namun dalam keputusannya, satu divonis bersalah, satu lagi divonis tidak bersalah. 

"Terhadap putusan PN Solok ini, sesuai SOP yang berlaku di Kejaksaan, untuk selanjutnya kami akan mengajukan upaya hukum banding. Yang mana akan diajukan paling lama dalam rentang waktu 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan," ujar Ridwan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Solok mengeluarkan putusan sela terkait berkas kasus money politics (politik uang) di Kota Solok, Selasa (11/6). Dalam putusan sela itu, majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Aldarada Putra, dengan anggota majelis hakim Zulfanurfitri dan Afdil Azizi, menolak nota keberatan (eksepsi) dari caleg Partai Gerindra Kota Solok Rika Hanom dan satu tersangka lainnya, Joni Edison Nuis. 

Selain menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan penasehat hukum (PH) Rika Hanom dan Joni Edison, majelis hakim juga memerintahkan perkara dugaan money politics Pileg 17 April 2019, yang menjerat kedua terdakwa, untuk dilanjutkan. 

"Menyatakan nota keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan hingga pemeriksaaan saksi," kata Ketua Majelis Hakim, Aldarada Putra saat membacakan putusan sela dalam sidang kasus politik uang di Pengadilan Negeri Solok, Selasa (11/6).

Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Mega Putri, Aridona Bustari dan Anti Barliana, dalam dakwaannya menyatakan Rika Hanom dan Joni Edison didakwa melakukan tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terhadap dua kasus money politics (politik uang) di Kota Solok, di Kantor Kejaksaan Negeri Solok, Senin (27/5). Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut, disaksikan langsung oleh Kajari Solok Aliansyah, Kasi Pidum Ridwan, Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, Komisioner Bawaslu Rafiqul Amin dan Budi Santosa, Kasat Reskrim Polres Solok Kota Iptu Defrianto, para penyidik dari Polres Solok Kota dan Kejari Solok, serta insan pers.

Dua berkas kasus politik uang di Kota Solok yang dinyatakan lengkap, atau P-21, tersebut adalah perkara dugaan politik uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, di depan Kantor KUA Tanjung Harapan Kota Solok. Gakkumdu Kota Solok menangkap tersangka Joni Edison (58) yang diduga sebagai pelaku politik uang. Joni merupakan kakak kandung dari Rika Hanom, calon anggota legislatif (Caleg) Partai Gerindra dari Dapil Tanjung Harapan, Kota Solok. Dengan surat nomor P21 B-1037/L3.15/Epp.3/05/2019, tanggal 27 Mei 2019. Joni disangkakan Pasal 523 ayat (1) Juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (2) Juncto Pasal 278 ayat (2) UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Satu berkas lainnya menyeret Rika Hanom (44), Caleg DPRD Kota Solok Dapil Tanjung Harapan dari Gerindra dengan nomor P21: B-1036/L3.15/Epp.3/05/2019, tanggal 27 mei 2019. Rika Hanom juga disangkakan Pasal 523 ayat (1) Juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (2) Juncto Pasal 278 ayat (2) UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Saat prosesi tahap 2 (penyerahan barang bukti dan tersangka dari Gakkumdu ke Kejari Solok), semula hanya tersangka Joni Edison Nuis yang hadir. Sementara, tersangka Rika Hanom tidak datang dengan alasan sakit. Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Aliansyah, memerintahkan Kasi Pidum, Ridwan, untuk mengecek kembali surat keterangan dokter yang menyatakan Rika Hanom sedang sakit. Aliansyah juga meminta surat keterangan tersebut, harus dikeluarkan oleh instansi pemerintah, bukan dokter pribadi atau instansi swasta.

Tak beberapa lama kemudian, salah seorang penyidik dari Polres Solok Kota, mengabarkan bahwa Rika Hanom tengah dalam perjalanan ke Kantor Kejari Solok. Saat tiba di Ruang Kasi Pidum, Rika Hanom memakai masker dan banyak menunduk. Saat diperiksa oleh Kasi Pidum, Ridwan, perempuan yang pernah menjadi Anggota DPRD Kota Solok dari mekanisme penggantian antar waktu (PAW) periode 2009-2014 tersebut, menangis sesaat jelang menandatangani berkas pertanyaan dari Kasi Pidum.

Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Aliansyah, menyatakan pihaknya mengapresiasi kinerja penyidik Polres Solok Kota, penyidik Kejari Solok dan Bawaslu Kota Solok. Menurutnya, kasus pelanggaran Pemilu menganut sistem peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sehingga, setiap tahapannya berlangsung dengan cepat, sejak pengumpulan keterangan, barang bukti, penuntutan, hingga peradilan.

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo menyatakan pihaknya, melalui Gakkumdu, akan terus mengawal perjalanan kasus ini hingga akhir. Dony menyatakan pihaknya juga mengapresiasi kekompakan dan soliditas penyidik Polres Solok Kota, penyidik Kejari Solok dan Bawaslu Kota Solok.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati, menyatakan pihaknya akan all out (maksimal) untuk menuntaskan kasus ini. Menurutnya, dari 19 kasus operasi tangkap tangan (OTT) pidana Pemilu di Indonesia, satu kasus terjadi di Kota Solok. Hal itu juga membuktikan hasil penelitian Bawaslu RI yang menempatkan Kota Solok berada di peringkat keempat daerah rawan pelanggaran Pemilu se-Indonesia.

"Kasus ini membuktikan bahwa Kota Solok memang rawan pelanggaran Pemilu. Kerawanan itu ternyata bukan masalah keamanan, tapi money politics. Kasus ini sekaligus jadi pembuktian bahwa money politics, bukan seperti kentut yang hanya bisa dirasakan, namun tak bisa dibuktikan. Diharapkan, hal ini menjadi pembelajaran untuk seluruh pelaku dan peringatan kepada seluruh masyarakat," ujarnya.

Mengenai dampak kasus ini terhadap Caleg yang terkait kasus ini, Triati menyatakan pihaknya belum bisa berkomentar lebih banyak. Namun Triati menegaskan bahwa proses di Gakkumdu tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Keputusan final tetap di vonis pengadilan.

"Kita fokus menjalankan proses. Keputusan inkrah di vonis pengadilan. Jadi, terkait dampak kepada Caleg, kita belum bisa memberikan komentar. Namun yang jelas, kasus money politics adalah pelanggaran serius dalam pidana Pemilu," ujarnya.

Komisioner KPU Kota Solok, Ilham Eka Putra, saat dikonfirmasi terkait kasus money politics salah satu Caleg di Kota Solok, menyatakan pihaknya tetap mengikuti proses di Gakkumdu. Ilham Eka Putra menyatakan pihaknya menunggu keputusan inkrah dari pengadilan.

"Untuk prosesnya, KPU menunggu keputusan pengadilan yang telah inkrah. KPU akan menjalankan keputusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Sebelumnya, Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap satu pelaku politik uang (money politic) di Kota Solok, Senin dinihari (15/4). Kasus ini langsung ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok yang terdiri dari Bawaslu Kota Solok, Polres Solok Kota dan Kejari Solok. Selain OTT, dua kasus lainnya, juga sedang ditangani Gakkumdu Kota Solok.

Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam Pasal 523 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Yakni; "Setiap pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)".

Temuan tiga kasus ini, seakan membuktikan prediksi indeks kerawanan Pemilu (IKP) di Kota Solok oleh Bawaslu RI beberapa hari lalu. Dari data IKP tersebut, Kota Solok, menempati peringkat ke-4 daerah yang dinyatakan rawan money politics (politik uang) se-Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Kota Solok juga dinyatakan rawan dalam partisipasi pemilih, mencoblos berulang dan menggantikan orang yang tidak ikut memilih (golput).

Terkait OTT money politics di Kota Solok, Bawalu RI sebelumnya juga telah merilis 19 OTT money politics se-Indonesia. Dalam data tersebut, 1 kasus terjadi di Kota Solok yang merupakan satu-satunya kasus di Sumbar. (rijal islamy)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru