oleh

JELANG PENERTIBAN KELOK SEMBILAN

Di Fly Over Kok Bisa Jualan dan Selfie?

PAYAKUMBUH (Metrans)

Pelancong dari Surabaya yang datang bersama keluarganya ke Kelok Sembilan terpurangah ketika berada di sana. “Boleh nih?” tanyanya kepada pemandu wisatanya. Maksud dia bertanya itu adalah apakah dia boleh berhenti dan turun di badan jalan jembatan layang itu untuk berfoto.

Entah pemandu wisatanya ingin menyenangkan tamu, maka iapun mengangguk. Bahkan sekali lagi ia melihat dari jauh saja ketika pelancong itu mampir di warung tenda membeli jagung bakar.


“Sesungguhnya itu tidak boleh. Dan kita main kucing-kucingan dengan para pedagang. Hari ini dirazia, nanti ketika petugas datang mereka buka warung lagi,” kata Sekretaris Polisi Pamong Praja Kabupaten Limapuluh Kota, Sulaiman kepada Metrans pekan lalu di Sarilamak.

Cerita pelancong dari Surabaya tadi makin menarik disimak seperti dituturkan seorang anggota Satpol PP. Bahwa sang pelancong heran sekaligus takjub karena jembatan layang ini kira-kira sama sifatnya dengan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Madura dengan Surabaya. Sama-sama menjadi sebuah jembatan yang tak biasa. Tapi di Suramadu tidak ada yang boleh berhenti di badan jembatan apalagi sampai menggelar dagangan.

Hedyanto W Husaini ketika masih menjadi Dirjen Binamarga Kementerian PUPR juga mengerutkan kening ketika di flayover orang boleh berselfie-ria sambil beli jagung bakar. “Mana ada di dunia flay over orang boleh berjualan dan berhenti semaunya,” kata mantan Kepala Bappeda Provinsi Sumbar yang semasanya fly over Kelok Sembilan itu diselesaikan.

Sejak jembatan layang itu diresmikan penggunaannya ia diproyeksikan menjadi pelancar jalan negara Sumbar-Riau, bahkan kemudian berkembang menjadi ikon baru wisata Sumatera. Banytak orang takjub dengan keelokan pembandangan dan desainnya, termasuk pelancong dari Surabaya tadi.

Tetapi entah sosialisasinya yang kurang memadai atau pengawasannya dan koordinasi yang lemah sehingga masyarakat menganggap flyover itu sama saja dengan jalanan di tempat lain dimana orang bisa menggalas sesukanya dan pengemudi bosa berhenti semaunya untuk belanja, relaks dan berfoto.

Pengawasan pada awalnya saling tolak bertolak antara Kabupaten dan Provinsi. Ketika marak orang berdagang di Kelok Sembilan lalu dikritik pers, Pemkab Limapuluh Kota mengatakan bahwa itu tanggung jawab Pemprov Provinsi. Maka Provinsi kemudian menurunkan tim penertiban yang dikomandani oleh Kasatpol PP Provinsi Zul Aliman. “Tapi tentu saja personel dan anggaran pun terbatas,” kata Zul Aliman beberapa waktu lalu kepada pers.

Maka kemudian Satpol PP Kabupaten pun melakukan berkali-kali razia bersama Polres setrempat. “Tapi sekali lagi, begitu dirazia memang tertib, tapi begitu tim pergi dari situ maka pedagang akan marak kembali di sana,” kata Sekretaris Pol PP Kabupaten Limapuluh Kota Sulaiman.

Soal tolak bertolak kewenangan itu juga menjalar ke pengawasan dan pengelolaan infrastruktur Kelok Sembilan. Oleh Kementerian PUPR dan kontraktor yang membangun Kelok Sembilan, jembatan layang itu dilengkapi dengan penerangan listrik. Instalasi bersama lampu-lampunya disediakan. Pada awalnya terang benderang lah flyover itu. Tapi giliran akan membayar tagihan listrik muncul masalah. Kata Pemkab Limapuluh Kota, mereka tidak berwenang membayar listrik untuk tempat yang bukan aset Kabupaten. Kata Pemprov juga demikian, bahwa ini adalah jalan nasional, jadi pemerintah pusatlah yang tanggungjawab membayar tagihan listrik. Dapat diterka, pastilah yang di Jakarta akan mengatakan: “Sudah dibangunkan jalan dan jembatan elok, listriknya masak kita juga yang bayar”.

Maka pudurlah listrik Kelok Sembilan itu. Tidak jelas siapa lagi yang  bertanggung jawab kini membayari tagihan listrik untuk penerangan jalan di Kelok Sembilan itu. Pernah ada swasta yang menawarkan lampu bertenaga surya seperti flyover  Aur Kuning Bukittinggi tapi tak jelas kelanjutanya.

“Kini soal ketertiban di Kelok Sembilan itu memerlukan kesempakan bertindak antar-instansi,” kata Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi kepada Metrans pekan lalu di Sarilamak.

Ia mengapresiasi gagasan Direktur Lalu-lintas Polda Sumbar Kombes Singgamata yang telah melakukan survei bersama anggotanya untuk mencari solusi terbaik menertibkan kawasan Kelok Sembilan itu.

Jika Polisi turun tangan, tentu saja mereka akan mulai bergerak dari dasar hukum UU Lalu-lintas yang mengatur juga soal larangan melakukan aktivitas di jalan raya termasuk flyover. Dirlantas Polda Sumbar Kombespol Singgamata menyebutkan akan menindak semua kendaraan yang berhenti di flyover itu. “Kita tertibkan pengendaraan, kita tindak mereka berhenti di sana,” kata dia kepada pers pekan silam.

(Baca juga: Giliran Ruas Jalan di Fly Over Kelok Sembilan "Dilirik" Singgamata)

Dengan menertibkan semua pengemudi untuk tidak boleh berhenti atau parkir di badan jalan dalam areal flyover  lama-lama perdagangan akan sepi dan hasra membuka lapak di situ akan merosot.

Tapi, sebagaimana dikatakan Wakil Gubernur Nasrul Abit, persoalan ini tentu saja tidak bisa dilihat sepotong kata penertiban saja. “Perlu juga dicarikan jalan keluar, mesti ada sebuah rest area, tempat orang bisa beritirahat dan berdagang. Jika itu sudah ada, semua aktivitas berfoto, makan, minum, berjualan dan parkir bisa ditampung di rest area itu tanpa mengganggu kelancaran jalan layang,” kata Nasrul Abit saat meninjau kawasan tersebut.

Kini menurut Nasrul Abit sedang disiapkan desain dan dukungan legal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jika itu sudah terbit, segera akan dialokasikan anggaran untuk membangun sebuah rest area.

Sementara itu Ketua Forum Wartawan Pariwisata Sumatera Barat, Gusfen Khairul mengatakan bahwa penanganan Kelok Sembilan itu tidak bisa hanya sebatas di sektor perhubungan belaka. “Ini (Kelok Sembilan-red) sudah menjadi ikon wisata Sumatera. Banyak pelancong datang ke sana. Kalau tak ada rest area, tentu badan jalan yang dijadikan pengunjung sebagai tempat parkir, meskipun itu tidak boleh. Oleh karena itu kita berharap sebuah rest area yang representatif bisa secepatnya dibangun di sana. Cobalah cari sebuah rest area antara ruas batas Sumbar-Riau itu hingga ke Padang, nyaris minim. Kita berharap di Ngalau Payakumbuh rest area itu bisa membawa kenyamanan, tetapi tetap saja semrawut dan tak tertata bagus. Kita harap yang di Kelok Sembilan kelak bisa setara rest area di jalan tol Cikampek misalnya,” kata Gusfen.(syn/li2/eko)


Editor :  Eko Yanche Edrie

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru