oleh



Diduga Lakukan Pungli, Mantan Kepala SMA N 1 Sungai Limau Jalani Sidang Perdana

PARIAMAN (Metrans)

Pengadilan Negeri Pariaman menggelar sidang perdana kasus dugaan pungutan liar (pungli) dengan terdakwa Zulkaram (52) di Pengadilan Negeri Klas I Pariaman, Rabu (12/6).

Mantan Kepala SMAN 1 Sungai Limau, Pariaman itu diduga melakukan tindak pidana pungli terhadap para siswanya. Dia menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).


Dalam sidang tersebut, JPU, Tanti Taher mengatakan, terdakwa Zulkaham telah menguntungkan diri sendiri dengan melakukan pemungutan uang administrasi ijazah terhadap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah itu.

"Pada tanggal 24 Maret 2018 dilakukan rapat komite bersama perangkat sekolah. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan tentang pembayaran iuran perpisahan untuk kelas 12. Para siswa harus membayar Rp60 ribu untuk kelas 12, Rp50 ribu untuk siswa kelas 11 dan Rp35 ribu untuk siswa kelas 10, serta uang kenang-kenangan sebesar Rp200 ribu, bagi siswa kelas 12. Dimana para anggota rapat yang hadir pun menyetujuinya," kata JPU Tanti Taher saat membacakan dakwaannya.

Tanti juga menambahkan, hasil rapat tersebut diumumkan kepada siswa kelas 12 yang akan tamat. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 2018 lalu, dua orang saksi menghadap terdakwa, sekaligus menanyakan agenda penyerahan ijazah.

"Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, saksi Antoni dan Mandriyanti menghadap terdakwa, guna mempertanyakan penyerahan ijazah. Namun terdakwa malah menyuruh saksi Antoni, untuk memungut biaya pengambilan ijazah dan lain sebagainya, sesuai dengan hasil rapat," ujar Tanti.

Ia menjelaskan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 lalu, saksi Antoni melakukan penyerahan ijazah dan melakukan pemungutan uang kepada para siswa kelas 12 yang akan tamat. Pada saat itulah anggota kepolisian dari Polres Pariaman mengamankan saksi Antoni bersama barang bukti.

"Bahwa dari dimulainya pemungutan hingga penangkapan yang dilakukan kepolisian dari Polres Pariaman, uang yang didapat setelah dipungut totalnya sebanyak Rp9.765.000," ujarnya.

Lebih lanjut kata Tanti, perbuatan terdakwa menyuruh saksi Antoni melakukan pemungutan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah.

"Perbuatan terdakwa melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 12A ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," tambahnya.

Terhadap dakwaan JPU, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Putri Deyesi mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis. Terhadap permintaan PH terdakwa, sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Yose Rizal memberikan waktu satu minggu untuk mengajukan eksepsi tertulis.

Sebelum sidang ditutup, terdakwa yang saat itu memakai baju kemeja, langsung ditahan oleh majelis hakim. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses persidangan. (sgr)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru