oleh

MEWAKILI BUPATI PESSEL

Ditolak Saat Hadiri Paripurna, Sekda: Bupati Boleh Saja Mendelegasikan Tugas kepada Pejabat Tertentu

PAINAN (Metrans)

Ketidakhadiran Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni dengan diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Erizon dalam melaksanakan Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait APBD 2020, mendapat penolakan dari Ketua Komisi I DPRD setempat beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Pessel, Erizon menyatakan, bupati bisa saja mendelegasikan tugas kepada pejabat tertentu apabila sang bupati berhalangan hadir karena ada tugas lain yang mesti dilaksanakan.


"Dalam menghadiri sidang-sidang di DPRD, bupati boleh menugaskan pejabat lain untuk mewakilinya," kata Erizon, Rabu (23/10).

Sebagaimana diberitakan salah satu media online, DPRD Kabupaten Pessel menolak Sekda saat Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait APBD 2020. Ketua Komisi I, Daskom mengungkapkan, jika bupati berhalangan hadir dalam paripurna, harus mendelegasikannya kepada wakil bupati, bukan ke Sekda. Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah.

Erizon menyatakan, Undang-undang nomor 23 tahun 2018 tidak ada. Namun jika yang dimaksud sang Ketua Komisi I adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah dibaca dan dipahaminya, Undang-undang tersebut ternyata tak satu pasal pun mencantumkan larangan bupati menugaskan Sekda untuk menghadiri rapat paripurna DPRD.

Lebih lanjut ia mengatakan, sepanjang paripurna tidak mengambil keputusan, penyampaian nota anggaran atau jawaban pemerintah, kehadiran bupati boleh diwakilkan kepada pejabat lain, misalnya kepada Sekda, apalagi paripurna kemarin agendanya hanya mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap nota rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

"Wajar Sekda ditugaskan, karena sesuai amanat Undang-undang, Sekda merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," sebutnya.

Ia menambahkan, kebijakan bupati mendelegasikan pejabat lain untuk hadir sebagai bupati pada rapat paripurna, tidak bermaksud merendahkan marwah DPRD, malah sebaliknya untuk menghargai para anggota dewan.

Buktinya, dalam sidang paripurna penyampaian nota keuangan APBD tahun 2020, kata dia, bupati sudah memohon izin untuk tidak dapat hadir karena pada saat itu harus berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Rapat Finalisasi Masterplan Bukit Ameh Mandeh di Kementerian Pariwisata RI.

"Kemudian secara administrasi, hal tersebut diikuti pengiriman surat resmi kepada Ketua DPRD tentang ketidakhadiran tersebut, dan kehadirannya dikuasakan kepada Sekda. Dalam hal menghadiri sidang paripurna sebelumnya, bupati juga pernah menguasakan kepada Sekda. Dan waktu itu tidak masalah, serta dapat diterima oleh DPRD dan rapat dilaksanakan dengan lancar," pungkasnya. (mil)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru