oleh



DPRD Sumbar Pastikan Beasiswa Rajawali Cair Tahun Ini

PADANG (Metrans)

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim memastikan beasiswa dari dana hibah PT. Rajawali dicairkan tahun ini. Saat ini, DPRD Sumbar masih menunggu penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru, setelah itu baru bisa dicabut Perda yang lama, dan kemudian Perda baru.

“Kita berharap prosesnya cepat, ini masih terus kita komunikasikan dengan Pemprov, target kita tahun ini sudah bisa cair,” kata politisi Golkar tersebut kepada Metrans, Rabu (18/4) di Padang.


Setelah semua proses regulasi disiapkan dan rampung, Hendra menekankan Pemprov bersama DPRD nantinya harus benar-benar menyalurkan beasiswa tepat sasaran, bagi pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan.

Untuk diketahui, dana beasiswa Rajawali diterima Pemprov pada Tahun 2009 senilai 50 ribu dolar. Dana yang sudah mengendap hampir 9 tahun ini akan digunakan khusus untuk beasiswa pendidikan anak-anak Sumbar. Hingga kemarin, masih tersimpan di kas daerah, dengan nilai per Desember tahun lalu mencapai Rp80 miliar.

Sebelumnya, Pemprov, beralasan Pergub tak selesai karena Perda lama terkait penyaluran dana rajawali, yakni Perda nomor 4 Tahun 2009 tentang yayasan Minangkabau belum jadi dicabut.

Hendra menegaskan, penyaluran beasiswa Rajawali tidak boleh tertunda lagi karena memang sudah sangat mendesak. Terkait percairan ada beberapa opsi yang akan dipakai, bunganya saja atau ditambah sebagian dari dana yang mengendap.

Sebelumnya, sejumlah dewan khawatir kalau dana tersebut tidak juga disalurkan hingga akhir tahun ini. Mereka khawatir akan tertunda lagi, dikarenakan Pergub yang akan menjadi mekanisme untuk merealisasikan tidak kunjung selesai.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Golkar, Afrizal menyebutkan Pemprov Sumbar harus bergerak cepat dan gubernur harus melakukan peneguran terhadap lambatnya kinerja Biro Hukum Setdaprov Sumbar. "Gubernur harus melakukan peneguran terhadap Biro Hukum, keterlambatan itu harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia mengatakan, dana hibah ini sangat dibutuhkan siswa dan mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan, oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengenjot kinerja OPD terkait agar dana itu dapat dicairkan secepatnya.

"Kita targetkan tahun ini dana itu harus dicairkan, apapun mekanismenya. Jika tidak,  DPRD bakal panggil Gubernur dan tidak mau berurusan dengan OPD bersangkutan," katanya.

Menurut dia, selain masalah dana hibah Rajawali, pihaknya juga fokus terhadap pembahasan LKPJ Gubernur, DPRD akan lebih kritis agar rekomendasi yang dilahirkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. (pep)


Editor :  John Edward Rhony

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru