oleh

TENTANG LPJ PELAKSANAAN APBD 2017

DPRD Tanah Datar Dengar Nota Penjelasan Bupati

BATUSANGKAR (Metrans)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna mendengarkan Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017.

Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Irman dihadiri Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Sekda, Staf Ahli, para Asisten, Pimpinan OPD, Camat, Walinagari dan tamu undangan lainnya, Senin (9/7).  


Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dalam penjelasannya mengatakan Ranperda tentang pertangung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 menjabarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

“Pada tahun 2017 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.263 milyar, dengan realisasi sebesar Rp1.224 milyar (96,62%), terdiri dari Pendapatan Asli Daerah  yang ditargetkan sebesar Rp166.564 milyar dengan realisasi sebesar Rp172.812 milyar (103,75%),” jelas bupati.

Disebutkan juga belanja pada tahun anggaran 2017 yang ditargetkan sebesar Rp1.176 milyar direalisasikan sebesar Rp1.052 miliyar atau sebesar 89,48%.

Bupati pada kesempatan tersebut juga sampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung program kegiatan pemerintah daerah untuk terwujudnya visi dan misi kabupaten Tanah Datar.

Diakhir laporannya, Bupati juga menyerahkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil ketua DPRD Irman yang turut disaksikan Forkopimda Tanah Datar dan undangan lainnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan sidang paripurna saat ini merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang terakhir diubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 pada pasal 298 ayat I dan II.

“Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan kepada seluruh stakeholder yaitu anggota DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak pemberi yang berperan dalam proses donasi, pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan ini, untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pelaksanaan APBD selama tahun 2017,” ucapnya. (eri)


Editor :  Febriansyah Fahlevi

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru