oleh

KPU SUMBAR GELAR FGD

Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 Dievaluasi dengan Stakeholder

PADANG (Metrans)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder yang juga melibatkan media massa, akademisi dan partai politik, dengan agenda mengevaluasi fasilitasi kampanye Pemilu 2019 di Pangerans Beach Hotel, Kamis (22/8).

Komisioner KPU Sumbar Divisi Sosialisasi, Gebril Daulay saat memulai diskusi itu mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka mengevaluasi kegiatan kepemiluan khususnya terkait dengan kampanye yang difasilitasi oleh pihak KPU kepada peserta Pemilu 2019


Menurut dia, pada Pemilu 2019 kegiatan kampanye yang difasilitasi KPU Sumbar yakni dalam hal alat peraga kampanye (APK) adalah baliho dan spanduk.

"KPU mencetak APK tersebut berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh peserta Pemilu, setelah sebelumnya dilakukan hearing untukm minta masukan dari parpol dan peserta pemilu” jelas Gebril Daulay.

Namun ternyata, ujar komisioner yang berlatar belakang wartawan ini, ternyata banyak peserta Pemilu yang terlambat menyerahkan desain dan materi tersebut, walau pihak KPU sendiri sudah memberikan toleransi serta sudah dibiayai dan difasilitasi.

“Saat membuat kesepakatan, sudah diberikan gambaran bahwa ukuran maksimal baliho yang ditetapkan itu 4×7 meter. Tetapi yang paling mudah itu kan ukuran 3×4 meter atau 3×3 meter. Sehingga saat itu disepakatilah ukurannya 4×6 meter,” jelas Gebril Daulay.

Namun ketika baliho itu diserahkan kepada KPU, kata dia, ternyata muncul pertanyaan. Kok sebesar ini? Sehingga untuk membawanya saja kewalahan.

"Artinya salah satu problem yang ditemukan yakni ketika pembahasan menginginkan ukuran besar, tetapi ketika diimplementasikan akhirnya kerepotan,” ungkap Gebril Daulay.

Selain desain dan materi, kendala lain yang muncul terkait APK yakni dari sisi penetapan lokasi untuk pemasangan alat kampanye tersebut.

Ke depan, kata Gebril pihaknya akan mendorong peserta Pemilu agar materi APK yang disampaikan lebih spesifik dan fokus pada program unggulan.

Lalu, soal fasilitasi kampanye dari KPU perlu atau tidak perlu, kata Gebril, filosofinya tetap kepada perlunya keadilan dalam kontestasi.

“Kami juga sudah memikirkan untuk perubahan regulasi yang akan disampaikan kepada KPU RI. Lalu kemudian akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” ujar Gebril Daulay.

Sementara Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner juga menyampaikan bahwa saat kampanye kemarin terlihat banyak pelanggaran yang terjadi, seperti membagi-bagikan sembako, token listrik  atau semacamnya, padahal dalam kampanye itukan harus ada penyampaian visi-misi dari caleg.

"Kalau kebanyakan yang dilihat orang berkampanye hanya untuk kegiatan berbagi saja, jadi terlihat tidak ada pencerdasan politik disana,” katanya.

Terkait APK, Vifner mengatakan bahwa pemasangan APK saat kampanye juga banyak terjadi pelanggaran dan banyak terlihat ada diluar zona, tidak jelas, dan lainnya.

"Sepertinya KPU terlalu sempit memberikan zona kepada peserta, dan ini harus dievaluasi lagi oleh teman-teman KPU,” ujarnya.

Untuk kampanye yang menggunakan media sosial pun, Vifner mengatakan bahwa masih saja banyak lolos dari akun yang didaftarkan.

“KPU kan memberikan 10 akun untuk didaftarkan di media sosial untuk berkampanye, namun itu menurut saya tidak menjadi solusi, sebab jaman sekarang untuk membuat akun baru dengan kepemilikan yang tidak jelas itu gampang, jadi banyak yang terjadi dengan akun yang tidak jelas tersebut menjadi provokasi, entah itu dari caleg mana, yang jelas tujuan didalamnya untuk menjatuhkan saingannya, dan ini mesti juga harus dievaluasi lagi oleh teman-teman KPU,” terangnya.

Pengamat sosial politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra dalam FGD itu mengingatkan seluruh pihak berkepentingan memperhatikan hal itu secara lebih serius, meski sebenarnya peningkatan kualitas Pemilu sudah terlihat, namun kesalahan berulang masih saja terjadi, seperti pemasangan APK yang tidak pada lokasi yang dibolehkan, kampanye yang masih saja diwarnai dengan politik uang serta sederet permasalahan lainnya.

Permasalahan tersebut, lanjutnya, sebetulnya bisa diatasi jika peserta dan penyelenggara Pemilu memiliki komitmen yang sama terhadap pelaksanaan Pemilu yang bersih dan berkualitas. Peserta Pemilu harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran. (*)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru