Hearing DPRD Pessel Saat Bahas Aktivitas Tambang Tanpa Izin Memanas, Dewan: Jangan Bodohi Kami

Anggota Komisi II DPRD Pesisir Selatan saat hearing di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat. (Foto: Mil)

PAINAN (Metrans)

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan memanas. Hal itu terkait PT Dempo Sumber Energi yang beroperasi di Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir belum memiliki izin, kecuali izin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

"Jangan membodoh-membodohi kami sebagai anggota dewan. Izinnya belum keluar, tapi pekerjaanya sudah dilakukan," kata Ketua Komisi ll, Alkisman saat hearing di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (15/1).


Hasil pantaun Metrans saat hearing berlangsung, dari sekian banyak undangan yang dilayangankan, hanya perwakilan dari PT Dempo yang hadir dan itu diwakili Muhammad Fadlan sebagai asisten di perusahaan tersebut. Saat itu juga dihadiri Kepala Dinas Perizinan Pessel, Suhardi, Kepala Badan Pendapatan Dasrianto dan Kepala BPKAD Suhendri.

(Baca juga: 6 Saksi Diperiksa Pascapenyegelan Tambang Ilegal di Pessel, Polisi: Belum Ada Tersangka)

Ia mengatakan, bahwa pihaknya tidak bakal menghalang-halangi bila ada investor yang ingin berinvestasi, karena itu pemasukan PAD bagi daerah setempat. Namun, dalam semua itu tentunya sesuai dengan prosedur.

Lebih lanjut ia mengatakan, PT Dempo belum memiliki izin seperti izin Galian C dan Ston Crusher yang baru hanya baru memasukkan berkas, tapi kenyataannya sudah beroperasi. 

"Ini belum ada apa-apanya, ini kertas hitam putih namanya. Tak ubahnya, seperti orang melamar pekerjaan," kata dia.

Saat ditanya soal izin Galian C kepada yang mewakili dari PT Dempo, Muhammad Fadlan, dirinya menjawab itu bukan tanggungjawabnya. Karena yang bertanggungjawab itu orang yang di lapangan.

"Kalau memang ada izin khusus yang dikeluarkan dari Gubernur tolong keluarkan," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim mengatakan, sebagai wakil rakyat di daerah itu, bahwa penjelasan dari salah satu perwakilan dari PT Dempo dirinya mengaku tidak ada kepuasan apa yang disampaikannya karena tidak dapat dijelaskan.

Selain itu, pihaknya pun sangat kecewa, karena sesuai dengan undangan yang dilayangkan kepada pihak yang bersangkutan. Namun yang datang itu malah orang yang tidak bisa memberi penjelasan.

"Kami sangat kecewa sekali, sebab pihak PT Dempo yang datang ke sini, orang yang tidak dapat memberikan penjelasan dan bertanggungjawab," ujar politisi Demokrat itu.

Namun, kata dia, jika persoalan tersebut tidak segera ditindaklanjuti PT Dempo, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi untuk penutupan proyek tersebut.

"Jadi kami berharap PT. Dempo untuk taat aturan dan sesuai dengan prosedur. Jika tidak, kami buat rekomendasi penghentian sesuai hukum dan Undang-undang di Indonesia," tegasnya.

[Raihan Al Karim]


Jangan Lewatkan