Jaksa Diminta Netral di Pilkada Serentak, Kajati Sumbar: Kalau Ketahuan Berpolitik akan Dipecat!

Kepala Kejati Sumbar Amran, bersama Bupati Agam Indra Cati, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Agam Rio Rizal, memasuki halaman kantor Kejari Agam, Kamis (20/2).

LUBUK BASUNG (Metrans)

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar), Amran meminta kepada aparatur penegak hukum (APH) terutama kejaksaan untuk senantiasa menjunjung netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Ia menegaskan tak ada toleransi dan akan memberikan sanksi kepada oknum yang terbukti melanggar, bahkan bisa langsung diberhentikan. 


"Jangan sampai ikut-ikutan berpolitik, kalau ketahuan maka akan dipecat," kata Amran saat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Agam, Kamis (20/2).


Ditambahkannya, pada saat masuk tahapan Pilkada, hendaknya hati-hati dalam hal penanganan perkara. "Jangan sampai mengganggu proses demokrasi," tambahannya.

Lebih lanjut disebutkan, Sumbar memiliki tingkat dalam pilkada di kabupaten dan kota.

"Selama Pilkada janganlah melakukan perbuatan tercela, yang akan merusak nama baik diri sendiri, keluarga dan institusi," sebutnya.

Ia juga menekankan kepada seluruh jajaran Kejari di Kejati Sumbar untuk komitmen bisa meraih penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM) dari MENPAN RB.

"Kejati mengimbau kepada seluruh Kajari di Sumbar, untuk aktif membantu daerah rawan bencana. Berperan aktif membantu dan meringankan beban masyarakat yang terkena musibah," tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kejati Sumbar juga mengunjungi Kejari Pariaman. Kejati Sumbar disambut dengan Kejari Pariaman.


Jangan Lewatkan