oleh

DALAM SIDANG PRA PERADILAN

JPU: Status Tersangka Kasus Korupsi Ito Marliza Sesuai Prosedur

KOTO BARU (Metrans)

Penyidik Kejaksaan Negeri Solok Selatan menyatakan, penetapan status tersangka Ito Marliza, SH dan kawan-kawan dalam perkara dugaan korupsi Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko Tahun Anggaran 2016 pada Kantor BPBD setempat, sudah sesuai prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan Tim Jaksa Agus Angling Kusumah, SH, Hendrik Dolok Tambunan,  SH, Dodi Sutrisno,  SH dan Fajar Wijayanto,  SH, yang bertindak untuk dan atas nama Termohon, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Solok Selatan, dalam Tanggapan atau Pendapatnya pada sidang Perkara  Pra Peradilan Nomor : 4/Pid.Pra/2017 dan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN.Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, Selasa (31/10).


Tersangka Ito Marliza, SH dan Mai Afri Yuneti adalah Rekanan Proyek Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko Tahun Anggaran 2016 itu,  sedangkan Irda Hendri,  ST adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Banglo tersebut.

Dalam perkara dugaan korupsi kegiatan proyek itu, kata Hendrik Dolok Tambunan SH,  menerangkan,  terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp900 juta yang berasal dari pengadaan batu kali,  pengadaan beronjong dan Fee ke PT Buana Mitra Selaras.

Ia juga menyebutkan,  Ito Marliza dan Mai Afri Yuneti ditetapkan statusnya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Solok Selatan, melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor:135/N.3.25/Fd.1/09/2017 Tanggal 19 September 2017.

Sedangkan penetapan status tersangka Irda Hendri, SH Nomor 1304/N.3.25/Fd.1/09/2017 Tanggal 19 September 2017.

Sidang perkara Pra Peradilan yang terbuka untuk umum dan hanya dihadiri seorang pengunjung itu, dipimpin Hakim Tunggal Syofia Nisra,  SH, MH di ruang sidang utama PN Koto Baru Kabupaten Solok tersebut.

Dalam Tanggapanya atas Pemohonan Pemeriksaan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon Ito Marliza,  SH,  Mai Afri Yuneti dan Irda Hendri,  ST melalui Kuasa Hukum Pemohon, dari Kantor Hukum Oktavianus Rizwa & Partnes itu,  Jaksa Hendrik Dolok Tambunan SH menerangkan, bahwa penetapan status tersangka Ito Marliza,  SH,  Mai Afri Yuneti dan Irda Hendri,  ST dalam kasus dugaan korupsi tersebut,  berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan MK Nomor :21/PUU-XII/2014 yang diputuskan oleh MK Tanggal 28 April 2015.

Dan berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, bahwa Alat Bukti yang syah ialah keterangan saksi,  Keterangan Ahli,  Surat,  Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Ia juga mengatakan bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, telah melalui proses panjang,  baik dalam pengumpulan alat bukti maupun dalam pengumpulan barang bukti lainnya.

Henrik Dolok Tambunan menerangkan dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Perbaikan Tebing Sungai Batang Banglo Tahun Anggaran 2016 itu,  pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Solok Selatan meminta keterangan 15 orang saksi, melakukan penyitaan 65 dokumen dan ditemukannya alat bukti petunjuk penting lainya.

Dilain pihak, Kuasa Hukum Pemohon (Ito Marliza,  Mai Afri Yuneti dan Irda Hendri) dari Kantor Hukum Oktavianus Rizwa & Partners dalam sidang Pra Peradilan itu dengan tegas menyatakan bahwa penetapan Status Tersangka Pemohon oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Solok Selatan itu sangat prematur dan tidak mempunyai dasar hukum dan tidak memiliki 2 (dua)  alat bukti yang cukup untuk menerangkan dan menyatakan Pemohon atau Klienya melakukan Tindak Pidana.

Kuasa Hukum Pemohon juga meminta Hakim Tunggal Syofia Nisra SH,  MH yang memimpin jalannya Sidang Perkara Pra Peradilan itu,  untuk menyatakan Pemohon bebas dari Status tersangka.

Kemudian, menghukum termohon, untuk merehabilitasi nama baik pemohon, dengan mengumumkan seluruh Putusan Pra Peradilan tersebut, pada seluruh harian terbitan Sumbar dengan ukuran satu halaman penuh pada halaman berita Hukum.

Dan juga menghukum Termohon dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Negeri Solok Selatan, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1 Miliar setelah Putusan Pra Peradilan ini dibacakan dan Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Pra Peradilan tersebut. (ris).


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru