oleh

USAI DITELPON MENTERI

Kakanwil Kemenkumham Luruskan Pemberitaan Terkait Terpidana Korupsi Rp62,5M Izin Keluar

PADANG (Metrans)
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Sumatera Barat, Dwi Prasetyo Santoso, Rabu (11/7)) meluruskan pemberitaan jumpa pers, Selasa (10/7), karena ada beberapa hal yang harus diluruskan dari berita yang diterbitkan oleh beberapa media hingga dibaca oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sehingga  menteri menelponnya mengkonfirmasi pemberitaan tersebut.

"Dari awal saya mengakui, bahwa memang tahanan tersebut atas nama Yusafni keluar dari Rutan tanpa pengawalan. Memang benar foto itu," katanya.

Ia mengatakan, sangat kesal kepada anggotanya yang menyalahi wewenang yang diberikan kepada dia.


"Yang pertama, mereka mengeluarkan narapidana tanpa minta izin kepada Kepala Rutan, Kadiv LP maupun kepada saya. Saya menyatakan itu salah, memang salah. Saat itu, saya bersama Kadiv LP sedang mengikuti Rakor di Jakarta," ujarnya.

(Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Sumbar Benarkan Yusafni Keluar Rutan)

Kemudian, karena kondisi darurat yang dinyatakan oleh Kepala Regu Jaga pada waktu itu, maka yang bersangkutan diberikan izin untuk keluar dan tanpa pengawalan petugas.

"Tetapi dalam pemberitaan, seolah-olah saya bicara bahwa izin keluar terhadap narapidana itu saya benarkan," ucapnya.

Selanjutnya, kata dia, menurut pemberitaan yang telah terbit, seolah-olah ia melindungi anak buahnya.

"Padahal pada hari itu juga, saya perintahkan pak Kadiv LP, segera melakukan investigasi dan belum selesai," katanya.

Dikatakan, ia sudah membentuk tim investigasi yang dipimpin langsung oleh Kadiv LP dan akan memeriksa narapidana, seluruh petugas regu jaga, Kepala Satuan Pengamanan Rutan, hingga akhirnya pihak keluarga dan Kepala Rutan juga akan dimintai keterangan.

Lebih lanjut katanya, tidak tertutup kemungkinan ada praktik uang dalam investigasi ini. Tetapi untuk sementara, ia memastikan tidak ada praktik uang hingga investigasi saat ini.

"Sudah diperiksa tiga orang petugas yang berjaga saat kejadian itu. Tidak ada yang mengakui bahwa adanya praktik uang. Hal itu memang murni dengan rasa kemanusiaan melihat narapidana itu sedang sakit," katanya.

Sementara, Kadiv LP, Sunar Agus mengatakan, saat ini pemeriksaan yang dimulai dari Selasa (10/7) malam masih berjalan dan ditargetkan akan selesai dalam waktu paling lama 14 hari.

Ia juga mengakui kelalaian petugasnya dan jika pemeriksaan sudah selesai, petugasnya yang melakukan kelalaian itu akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada.

Terkait perizinan narapidana keluar rutan, ia menjelaskan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui didasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, setiap narapidana berhak mendapat izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa.

"Hal yang luar biasa seperti meninggalnya/sakit keras keluargannya, menjadi wali atas pernikahan anaknya, membagi warisan, atau narapidana itu sakit dan bersifat darurat," katanya.

Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberi izin keluar lapas dengan kawalan oleh pihak terkait yang mana izin keluar lapas tersebut diberikan oleh Kepala Lapas dalam jangka waktu paling lama 24 jam dan tidak menginap.

"Tidak harus dalam permohonan tertulis. Seperti dalam keadaan darurat seperti sakit keras, itu diberikan izin dengan pengawalan. Yang harus dengan permohonan itu seperti izin menjenguk keluarga, menjadi wali nikah dan membagi warisan. Ia harus membuktikan bahwa itu memang benar terjadi," tutupnya. (Raihan)


Editor :  John Edward Rhony

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru