oleh

PEMILIK KJA PERLU KONVERSI PEKERJAAN

Keberadaan KJA di Maninjau Tak Terkendali, Kandungan Racun Makin Tinggi

PADANG (Metrans)

Kondisi Danau Maninjau yang mengkhawatirkan kini menjadi pusat perhatian berbagai pihak. Seperti dikatakan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno baru-baru ini, bahwa kandungan racun yang dimiliki Danau Maninjau makin tinggi berkat terjadinya pengendapan karena terus tumbuhnya keberadaan Keramba Jala Apung (KJA) secara tak terkendali, memicu lintas lembaga pemerintahan untuk memberi penanganan, skala jangka pendek maupun jangka panjang.

Sementara, dijumpai Metrans, Sabtu (22/4), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Yosmeri, menyatakan bahwa perlu disyukuri di mana berbagai pihak mulai memberi perhatian pada Danau Maninjau.


“Semua sekarang sudah berpikir untuk save Maninjau. Lintas lembaga memberi penanganan. Tidak hanya Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Kabupaten, semua sekarang sudah berpikir menyelamatkan Danau Maninjau,” tutur Yosmeri.

Dikatakan, sesuai harapan Gubernur untuk menyelamatkan Danau Maninjau yang mencuat pada saat perayaan Hari Air se Dunia ke-25 di kawasan Muko-Muko Danau Maninjau Kabupaten Agam beberapa waktu lalu, sekarang sedang disusun zonasi Danau Maninjau sehingga nanti akan ada masterplan khusus Danau Maninjau.

“Ini yang buat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumbar. Setelah nanti masterplan zonasi Danau Maninjau tersebut keluar, kita baru bisa menetapkan berbagai hal seperti pengalokasian titik untuk keramba, titik untuk wisata, dan lainnya. Dalam hal ini, DKP Sumbar berperan untuk mendorong para pelaku KJA mampu mengkonversi pekerjaannya sehingga jumlah KJA di Danau Maninjau bisa berkurang. Kami sedang melakukan sosialisasi mengenai ini,” terang Yosmeri.

Menurut Yosmeri, dari hasil kajian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan sesuai dengan Perda Kabupaten yang ada, hanya 6000 keramba yang direkomendasikan. Namun, titik-titik untuk keberadaan keramba tersebut masih belum jelas. Dalam hal inilah dibutuhkan adanya zonasi Danau untuk mengatur segala sesuatunya di Danau Maninjau. Pengaturan tersebut mencakup kepentingan perikanan, pariwisata, lingkungan hidup, tata ruang, dan lainnya.

“Sebagai tugas jangka pendek DKP Sumbar, kita lakukan sosialisasi pada pemilik KJA untuk bisa mengurangi KJA. Kita mendorong mereka mencari mata pencarian alternatif seperti usaha ternah, usaha perkebunan, usaha ikan yang lain, dan sebagainya. Semua bergerak untuk mengurangi beban Danau,” tambah Yosmeri.

Berdasarkan data yang ada di Kabupaten, ulasnya, ada sekitar 23 ribu KJA muncul di area tersebut. Dari 23 ribu, ada 17 ribu yang efektif, sementara sisanya tidak efektif. Selain sudah tidak efektif, tentunya keramba-keramba ini merusak lingkungan Danau Maninjau.

“Sekarang sedang terjadi pencemaran di Danau Maninjau sehingga hanya sekitar 10 persen saja keramba yang beraktivitas. Tapi kita khawatir, saat air sudah bagus lagi, mereka mulai lagi. Ini yang akan diatur melalui zonasi Danau Maninjau.

Seperti ditekankan oleh Gubernur Sumbar beberapa waktu lalu, Danau Maninjau adalah salah satu sumber air bersih. Namun justru ada yang kekurangan air bersih di sekitar danau, baik untuk minum maupun mengairi sawah. Danau Maninjau tidak lagi bisa menjadi sumber air bersih karena tingginya kandungan limbah di sana. Sehingga menyebabkan kematian ikan di sana, termasuk makhluk hidup lainnya yang ada di danau.

Keberadaan KJA yang jumlahnya terus tumbuh secara tidak terkontrol, seperti dikatakan, menyumbang cukup signifikan terhadap perusakan lingkungan Danau Maninjau. Namun demikian, masalah limbah dan racun yang muncul di Danau Maninjau tetap perlu pengkajian mendalam. (yyn)

 


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru