oleh



Ketua PWI Sumbar: Pers Pasca Reformasi Sering Kebablasan

PADANG (Metrans)

Selain para pahlawan kemerdekaan, peran media massa atau pers tidak kalah penting dalam memperjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa perjuangan. Puluhan surat kabar ikut andil menyerukan semangat, agar rakyat Indonesia bangkit atau bersatu melawan imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme asing.

"Pers sangat strategis menyatukan rakyat Indonesia waktu itu, sebab itu pula pers beriringan dengan perjuangan kemerdekaan," ujar Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, sebagai pemateri seminar yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumatera Barat, di Aula Diskominfo Sumbar, Selasa (19/12).


Pers ikut berperan penting dalam pencetusan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang dideklarasikan Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada 19 Desember 1948. Setelah itu, tanggal tersebut ditetapkan oleh Mantan Presiden RI SBY sebagai Hari Bela Negara (HBN), maka peran pers saat ini patut dikaji ulang.

"Peranan pers dalam perjuangan kemerdekaan NKRI ini sangatlah banyak. Salah satunya di Sumbar, ada Rohana Kudus dengan surat kabar Soenting Melayoe untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, dan tercatat sebagai wartawan perempuan pertama di Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua PWI Sumbar ini menjelaskan, pada masa sebelum kemerdekaan pers ialah alat komunikasi yang tepat menggerakkan semangat perjuangan. Ia katakan, meskipun pada masa itu jumlah media masih sangat terbatas, namun mampu menjangkau berbagai pelosok menyatukan cita-cita kemerdekaan.

Khususnya, dalam membangkitkan rasa kebangsaan, persatuan, dan satu tanah air, pers bergerak secara masif menyuarakan cita-cita bangsa, yang kini telah menjadi NKRI. Pergerakan pers ini ikut menyadarkan masyarakat untuk berjuang atas perlakuan imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme penjajahan oleh pihak Asing.

"Surat kabar pada masa itu dianggap membahayakan bagi pemerintah Belanda, makanya banyak media massa mendapat kecaman," sebut Heranof saat seminar bertajuk "Pers Dalam Perjuangan Bela Negara" sebagai momentum peringatan Hari Bela Negara sekaligus menyonsong peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

"Pasca reformasi 1998, pers di Indonesia mengalami perubahan sangat luar biasa dalam mengekspresikan kebebasan. Media massa tumbuh seperti jamur di musim hujan," sebutnya.

Kebebasan pers ini, dikatakannya sebagai salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis. Kebebasan pers sebagai prasyarat bagi kemajuan dan perkembangan sosial maupun ekonomi. Namun dikatakannya, disamping kebebasan itu, keseimbangan sosial sangat penting. Salah satunya, khalayak harus mendapat informasi yang benar.

Namun ironinya sekarang, ia menuturkan bahwa dengan sistem politik yang terbuka, pers cenderung memperlihatkan performa dan sikap dilematis. Hal ini karena selain mendapat kebebasan, pihak pers juga sering tereksploitasi oleh industri media untuk meraih keuntungan belaka. Bahkan, diantaranya ada media mengabaikan fungsi pers demi keuntungan.

"Saat ini, kebebasan pers sering kebablasan. Media cenderung mengumbarkan berita provokatif dan sensasional," tegasnya.

Ia mengatakan, sesuai dengan peluncuruan program PWI Nasional,  yakni Jaringan Wartawan Anti Hoax (Jawah), Wakil Presiden Jusuf Kalla pun dengan tegas menyatakan bahwa ia berada di tengah antara orang yang akan menghitamkan dan memutihkan NKRI.

Pernyataan JK ini, bahwa pers sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pers bisa mempersatukan, tapi juga bisa memecah-belah kerukunan dalam bernegara. Apalagi, ia katakan bahwa akhir-akhir ini Indonesia terasa tergoncang akibat sentimen agama, suku, budaya, dan politik.

Sementara itu Kabid Poldagri Kesbangpol Sumbar Syahlaluddin menekankan, perbedaan zaman membuat peran pers dalam bela negara perlu dihidupkan kembali. Terutama untuk ikut serta membangun karakter bangsa. Apalagi saat ini, mudahnya terjadi perpecahan dan caci-maki oleh sentimen suku, agama, dan politik.

Ia menilai, perjuangan bangsa saat ini tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Menurutnya bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri bangsa atau masyarakat Indonesia sendiri. Ia juga menilai dalam dunia pers sendiri, ia merasa masih banyak pihak yang salah mengartikan kebebasan pers.

Ia berharap, pers atau media massa yang menjamur saat ini harus dikaji ulang oleh pemerintah. Salah satunya, dengan cara pihak media massa harus benar-benar terdaftar di dewan pers. Cara ini dilakukan agar khalayak bisa semakin mudah memilah-milah informasi yang valid, bukan hoax dari media sosial seperti di zaman now ini.

 “Setiap warga wajib ikut bela negara. Bagi insan pers, bentuk wujud bela negaranya dimulai dari diri sendiri. Salah satunya dengan menjadi insan pers yang profesional dan berkarakter,” ujar Syahlaluddin. (why)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru