TUNTUT TANAH MEREKA YANG DIAMBIL PEMKAB

Masyarakat Kapalo Hilalang Unjuk Rasa ke Kantor DPRD Sumbar

Aparat keamanan tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi unjuk rasa menjaga aksi tersebut jangan sampai ditunggangi kepentingan tertentu.

PADANG (Metrans)

Masyarakat Kapalo Hilalang Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Barat, Senin (8/5). Mereka menuntut tanah ulayat yang dipakai untuk pembangunan gedung kampus Politeknik Negeri Padang dan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang agar dikembalikan.

Sekretaris Forums Pembela Tanah Ulayat Muhammad Ali mewakili warga menyampaikan, lahan seluas lebih kurang 669 hektare tersebut adalah tanah ulayat. Pada tahun 1904, lahan tersebut disewakan kepada pemerintah kolonial Belanda selama masa 75 tahun. Setelah masa sewanya habis, lahan diambil alih oleh Komando Rayon Militer setempat hingga tahun 1998, setelah itu kembali dikelola oleh masyarakat


Dia menerangkan, saat ini proses pembangunan tetap berlanjut tanpa adanya musyawarah dan mufakat dengan niniak mamak dan masyarakat yang punya tanah.

Proses pembangunan juga sangat mengganggu karena banyak pohon tumbuhan produktif seperti karet dan durian yang rusak. Tidak sampai disitu, sekitar 1.400 hektare sawah juga terancam kekeringan karena saluran pengairan terganggu.

 “Sawah sekitar 1.400 hektare itu berada di empat nagari dan terancam kekeringan karena sumber pengairannya terganggu pekerjaan yang sedang berjalan menggunakan alat berat,” tambahnya.

Masyarakat menggangap Bupati Padang Pariaman dinilai tidak menghargai Niniak Mamak dan juga telah merampas tanah ulayat masyarakat Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung.

Sementara Niniak Mamak Kapalo Hilalang, Bactiar Rajo Mangkuto saat beraudiensi dengan Komisi I DPRD Sumbar mengatakan tanah yang dibangun sekarang untuk pembangunan kampus merupakan tanah ulayat. Namun Bupati Padang Pariaman seenaknya mengklaim itu tanah negara.

"Kalau memang tanah negara, bupati harus membuktikan, jangan asal mengklaim itu tanah Negara. Kalau betul, berarti tidak ada gunanya niniak mamak selama ini. Sampai kapan pun, selagi masih hidup saya akan memperjuangkan tanah ulayat ini," ungkapnya tegas.

Sejauh ini bupati enggan menemui masyarakat untuk melakukan musyawarah sementara proses pembangunan tetap berlanjut. Artinya Bupati sama sekali tidak menghargai kami ini, niniak mamak. hanya memikirkan kepentingan dia dan segelintir orang tanpa mempedulikan kemaslahatan masyarakat banyak.

Dia menegaskan, warga tidak menghalangi atau menolak pembangunan, namun hanya berharap ada itikad baik dari pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk membicarakan pembangunan tersebut.

“Kami hanya meminta Pemkab memiliki itikad baik dan duduk bersama dengan ninik mamak untuk membicarakannya,” ujarnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera bersama sejumlah anggota komisi itu. Ketua Komisi I, DPRD Sumbar, Achiar mengatakan akan segera menindaklanjuti proses pembangunan 2 gedung kampus itu yang sedang proses pembangunan serta segera membicarakan persoalan ini dengan gubernur dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni. Pihaknya ingin meminta penjelasan dari Pemkab Padang Pariaman terkait persoalan itu sehingga menemukan titik terang dan bisa mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat.

"Jika bupati enggan menemui masyarakat, apa alasannya. kenapa proses tetap berlanjut tanpa adanya koordinasi, hal ini akan kami bicarakan nantinya dan akan dicarikan solusi terbaik, karena ini menyangkut hidup orang banyak," katanya

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sabrana yang juga ikut menerima kedatangan warga meminta, masyarakat melengkapi dokumen-dokumen terkait kepemilikan lahan yang diperlukan. Dengan didukung dokumen yang lengkap, upaya DPRD dalam memperjuangkan masyarakat akan semakin kuat karena memiliki dasar yang jelas.


Jangan Lewatkan