oleh



Membidik Kursi BA1 E dari Barat

Oleh: Eko Yanche Edrie

Wilayah Barat Tanah Datar dalam kaukus pembangunan senantiasa menjadi perhatian Pemkab Tanah Datar. Karena kawasan ini terdiri dari tiga Kecamatan, Batipuh, X Koto dan Batipuh Selatan. Ketiga-tiganya menjadi perhatian tidak saja karena potensi ekonomi yang besar untuk berkontribusi bagi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di ketiga kecamatan itu, tetapi juga jadi perhatian dari perspektif politik.

Dari perspektif politik, zona seluas 379 Km2 atau bisa disebut seperempat dari luas Tanah datar yang 1.336 Km2 itu adalah Batipuh (144,27km2), X Koto (152,02 Km2) dan Batipuh Selatan (82,73 km2) merupakan zona politik yang tak bisa dipandang sebelah mata saja oleh pengambil kebijakan di pusat Kabupaten.


Sejak zaman orde baru, bahkan wacana menjadi bagian dari Kota Padang Panjang dan atau menjadi sebuah Kabupaten sendiri (Sarimenanti?) yang mengikutsertakan Kayutanam sempat membuat para pejabat dan politisi di pusat pemerintahan Tanah Datar memilin perutnya. Sebab jika wacana itu diwujudkan, maka Tanah Datar akan kehilangan seperempat potensi pembangunannya, ya ekonomi, sosial, budaya sampai ke politiknya.

Untungnya wacana itu tak kunjung jadi kenyataan. Dan masyarakat di ketiga kecamatan masih tetap nyaman dengan kebersamaan dalam wadah Tuah Sepakat yang menjadi motto Tanah Datar. Wacana bersatu ke Padang Panjang sempat memuncak ketika pada permulaan era otonomi daerah disebut-sebut bahwa syarat sebuah Kota harus memiliki jumlah penduduk di atas 40ribu dan lebih dari dua kecamatan. Padang Panjang mulai aktif melobi pemuka masyarakat Batipuh X Koto (termasuk Batipuh Selatan yang baru dimekarkan dari Batipuh). Iming-iming dari Padang Panjang adalah: semua urusan layanan publik tidak perlu jauh ke Batusangkar, cukup ke Padang Panjang.

Iming-iming ini memang menarik, mengingat dekatnya wilayah ketiga Kecamatan itu dengan Padang Panjang. Seperti masyarakat Baso dan sekitarnya yang akan merasa dekat ke Bukittinggi dibanding berurusan sampai jauh ke Lubuk Basung, pusat pemerintahan Kabupaten Agam, maka bagi masyarakat Batipuh X Koto dan Batipuh Selatan, Padang Panjang adalah pilihan terdekatnya.

Apalagi secara kultur, antara Padang Panjang dengan ketiga kecamatan itu sejak dahulu kala memang berada dalam satu kaukus yang acap disebut Pabasko (Padang Panjang Batipuh dan Sepuluh Koto). Dalam komunitas perantau pun, ada organisasi yang menyatukan Padang Panjang dengan tiga kecamatan ini yakni Ikapabasko.

Begitu juga kalau ada kegiatan pacukuda tradisional, yang dihelat tujuh gelanggang (Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Tanahdatar, Solok, Pariaman dan Sawahlunto) tiap tiap daerah yang tujuh itu memiliki warna bendera sendiri. Tanah Datar memiliki warna kuning, sedang Padang Panjang punya bendera hijau. Para suporter dari Batipuh X Koto punya coki duo nokang, bisa kuning bisa hijau. Tapi acap punya kecenderungan memihak joki dengan bendera hijau.

Kini, dalam menghadapi Pemilu Kepala Daerah 2020 mendatang, mulai muncul wacana yang agak berdegap: tokoh dari wilayah seperempat Tanah Datar ini sudah patut pula menjadi pemimpin Tanah Datar. Putra Batipuh X Koto terakhir yang jadi Bupati Tanah Datar adalah Kolonel Masdar Saisa, perwira menengah dari Jaho. Masdar menjadi Bupati Tanah Datar pada 1995-2000 setelah menjadi Bupati di Pesisir Selatan sebelumnya. Tapi tentu saja ini berbeda, karena waktu itu Masdar Saisa tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD sesuai dengan sistem Pemilu yang berlaku waktu itu.

Saya tidak menyebut nama-nama, tetapi hanya akan berhitung saja, seberapa mungkinnyakah mengusung calon bupati berdasarkan pendekatan asal calon?

Menilik peta pemilih yang akan diperebutkan sebenarnya dengan mengandalkan suara dari Barat saja, calon yang diusung berpotensi menang. Berdasarkan daftar pemilih yang ada di KPU Tanah Datar, total pemilih dari tiga kecamatan wilayah barat ini adalah 64.749 suara dari total 276.615 pemilih Tanah Datar atau kira-kira 20 persen lebih. X Koto memiliki pemilih 32.823, Batipuh 23.113 dan Batipuh Selatan 8.808 pemilih.

Berkaca pada Pilkada Desember 2015 yang silam, pasangan pemenang (Irdinansyah-Zuldafri) meraup 53.937 suara atau sekitar 37,66 persen. Suara itu didominasi oleh pemilih Kecamatan Lintau Buo Utara (11.925 suara), Limo Kaum (7.237 suara) dan Lintau Buo (4.659 suara).

Sementara suara dari ketiga kecamatan di Barat ini dibagi rata oleh keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Kini, apabila wilayah barat hendak mengusung calon sendiri (bahkan sudah muncul pernyataan hanya akan mengusung Cabup, bukan Cawabup) tentu saja jika bisa mengonsolidasikan suara, akan ada potensi 60 ribu lebih suara. Irdinansyah saja pada 2015 bisa menang dengan 53 ribu suara.

Jika yang diusung hanya Cabup, maka Cawabupnya tentu mesti merepresentasikan wilayah tengah atau timur (untuk menyebut kawasan kecamatan Pariangan, Rambatan, Limo Kaum, Tanjung Emas, Sungai Tarab, Salimpaung, Sungayang, Lintau Buo, Lintu Buo Utara, Tanjung Baru  dan Padang Ganting).

Pertanyaannya: seberapa kompaknya kah tiga kecamatan barat ini mengusung satu nama saja untuk dijadikan Cabup? Banyak peristiwa Pilkada di berbagai daerah yang mencoba mengusung calon berdasarkan basis wilayah ini jadi berantakan karena tokoh-tokoh tidak kompak. Semua berselera jadi orang nomor satu, nah akibatnya pihak kompetiter memanfaatkan situasi ini untuk memecah suara dengan cara mengambil tokoh masyarakat dari daerah itu menjadi calon pula. Artinya disuruh lego sakandang alias derby.

Untuk wacana yang saya sebut di atas, bila barat ingin mengusung calon dan menang, jangan ada kata mendua. Sekali ada yang mendua, maka akan dipergunakan oleh kompetiter untuk membelah soliditas.

Memilih satu orang sebagai representasi wilayah tentu cukup sukar. Diperlukan kereleaan, legowo dan mengedepan kebersamaan. Diperlukan sebuah impresario yang kuat dan berwibawa mempersatukan semua kepentingan menjadi satu kepentingan. Tak cukup hanya satu grup chat di WhatsApp saja. Diperlukan kekuatan lain misalnya partai politik, ormas dan komunitas perantau (meskipun perantau tak akan bisa ikut memilih). Bahkan diperlukan juga liaison officer atau penghubung dengan para tokoh wilayah timur dan tengah untuk menentukan calon wakil bupati.

Selebihnya, tentu yang diharapkan adalah bagaimana Tanah Datar menjadi lebih hebat ke depan. Apalah gunanya bupati benar yang dari daerah kita, tapi kelak hasilnya tidak membawa Tanah Datar jadi lebih baik. Membuat Tanah Datar jadi lebih baik tentu mesti dengan menyiapkan calon bupati yang terbaik dengan cara-cara baik. Selamat berkompetisi


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru