oleh



Nyoblos Dua Kali, Oknum Caleg Golkar di Limapuluh Kota Terancam Dipidana

PAYAKUMBUH (Metrans)

Seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota pada Dapil V berinisial YS dari Partai Golkar harus berurusan dengan penegak hukum terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2019. Pasalnya, ia diduga telah melakukan tindak pidana pencoblosan dua kali pada Pemilu serentak 17 April lalu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra didampingi anggota Bawaslu, Ismet Aljanata, Kamis (23/5) siang, di kantor Bawaslu setempat.


Menurut Yoriza, hal tersebut terungkap saat hari pencoblosan, di mana Caleg YS yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Padang, melakukan dua kali pencoblosan. Selain menggunakan undangan memilih atau C1, YS juga menggunakan surat pindah memilih (A5) dari Kota Padang untuk memilih di Kabupaten Limapuluh, sehingga hal itu lah yang melanggar aturan.

"Iya, salah seorang Caleg Golkar berinisial YS di Dapil V, melakukan dua kali pencoblosan saat Pemilu lalu, hal tersebut diketahui saat hari pencoblosan berdasarkan hasil pengawasan dari Panwascam dan Panwas TPS. Ia mencoblos di TPS 7 Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh dan TPS 18," kata dia.

Yoriza juga menambahkan, Caleg YS sebelumnya juga terdaftar di DPT Kota Padang, dan dia menggunakan Formulir A5 untuk memilih di Kabupaten Limapuluh Kota. Atas perkara tersebut, kata Yori, pihaknya telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan Tim Gakkumdu (terdiri atas Polisi, Bawaslu dan Kejaksaan) untuk meneruskan perkara tersebut dan dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, YS telah mengakui perbuatannya yang melakukan pencoblosan sebanyak dua kali," kata dia.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 516 berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta". (li2)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru