oleh



Organda Sumbar Tolak Wacana Revisi Permenhub 108 Tahun 2017

PADANG (Metrans)

DPD Organda Sumbar menolak secara tegas rencana pemerintah untuk merevisi Permenhub 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pasalnya, revisi Permenhub itu hanya untuk mengakomodir kepentingan driver online.

"Organda Sumbar menolak revisi itu. Pemerintah sudah capek-capek mengeluarkan Permenhub 108 Tahun 2017, ternyata sekarang mau direvisi pula hanya gara-gara mengakomodir kepentingan driver online. Pemerintah harus tegas. Peraturan sudah dikeluarkan dan harus dijalankan," kata Ketua DPD Organda Sumbar, S. Budi Syukur, Senin (16/4) di Padang.


Budi mengatakan, di Sumbar Permenhub 108 Tahun 2018 sudah dilengkapi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 1 Tahun 2018. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menjalankan peraturan yang telah dibuatnya. Untuk itu, pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum menegakkan aturan yang telah dibuat pemerintah.

"Bagi mereka yang melanggar, aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Jangan hanya setengah hati. Peraturan sudah dibuat dan tentu harus ditegakkan. Jangan hanya karena mengakomodir kepentingan sekelompok akhirnya mau mengorbankan apa yang sudah dibuat," tegas Budi Syukur.

Menurut Budi, jika pemerintah melakukan revisi Permenhub 108 Tahun 2017, tentu juga akan berimbas kepada peraturan yang dibawahnya, yaitu Pergub Sumbar No. 1 Tahun 2018 yang sudah dibuat Pemprov Sumbar. Untuk itu, pihaknya mendesak agar wacana merevisi Permenhub 108 Tahun 2017 itu tidak dilaksanakan.

"Lagi pula keinginan driver online supaya operator aplikasi bisa menjadi perusahaan transportasi akan membuat persoalan baru. Apakah kendaraan yang dipakai untuk kendaraan online itu mau dibaliknamakan menjadi milik perusahaan transportasi online itu? Inilah yang menjadi persoalan baru dikemudian hari," tegas Budi.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar, Amran mengakui bahwa ada rencana pemerintah pusat untuk merevisi Permenhub 108 Tahun 2017. Wacana itu muncul setelah Aliansi Nasional Driver Indonesia (Aliando) atau dari driver online meminta Permenhub 108 Tahun 2017 untuk direvisi.

Salah satu poin yang diminta revisi adalah bisanya aplikator dijadikan perusahaan transportasi. Keinginan itu sepertinya mendapat persetujuan dari Kemenhub. Sementara keinginan lainnya tidak bisa dikabulkan yaitu tidak mensyaratkan SIM A Umum dan uji kelayakan kendaraan.

"Informasinya mereka meminta agar aplikator menjadi perusahaan transportasi. Selama memenuhi syarat tentu disetujui, namun kalau tidak mensyaratkan SIM A umum dan uji kelayakan kendaraan tentu tidak bisa karena melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Amran.

Menurut Amran, jika Permenhub 108 Tahun 2017 direvisi maka akan berimbas kepada Pergub No. 1 Tahun 2018. Hal itu tentu membuat Pemprov Sumbar melakukan revisi Pergub. "Jelas berimbas karena acuan Pergub adalah Permenhub. Makanya, kita sekarang masih menunggu instruksi dari pusat," kata Amran.

Amran mengakui bahwa saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat soal penerapan peraturan kendaraan online ini. Kendati sudah ada Pergub, namun saat ini dipusat Permenhub 108 Tahun 2017 masih belum jalan. "Kalau dari Kemenhub sudah jalan, maka kita di daerah juga akan jalan," tegasnya. (pep)


Editor :  Febriansyah Fahlevi

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru