Padang Panjang Ingin Keluar dari Kebijakan PSBB, Atas Dasar Apa?

Gerbang masuk Kota Padang Panjang. IST

PADANG (Metrans)

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat (Sumbar) akan segera berakhir pada 29 Mei 2020 mendatang. Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang pun termasuk salah satu daerah yang ingin keluar dari kebijakan PSBB . Apa yang menjadi pertimbangan Pemko setempat dalam mengambil kebijakan tersebut?

Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran mengatakan, PSBB merupakan tahapan untuk mengedukasi masyarakat bahwa saat ini kita sedang berperang melawan musuh yang tidak terlihat, sebelum era new normal benar-benar dijalankan.


"PSBB adalah tahapan mengedukasi masyarakat bahwa kita sedang berperang dengan enemy yang tidak terlihat. Memang kesadaran masyarakat yang terpenting dan bisa dilanjutkan oleh masyarakat itu sendiri," kata Fadly saat diskusi online dengan IJTI Sumbar melalui aplikasi zoom, Rabu (27/5) malam.

Ia mengatakan, kita semua harus belajar hidup bersama virus corona atau Covid-19. Tentunya, apa yang sudah dilakukan selama ini dalam masa PSBB, menjadi pekerjaan rutin, baik di pemerintahan maupun pada diri masyarakat masing-masing.

"Kita harus belajar hidup dengan Covid-19. Tentunya apa yang sudah kita lakukan, menjadi pekerjaan sehari hari di pemerintahan. Ini juga menjadi masukan, apa yang dilakukan di PSBB, di masyarakat, apa yang dilakukan di PSBB agar menjadi norma baru apa yang dilakukan sehari hari nanti," jelas dia.

Tanpa mengesampingkan faktor kesehatan, kata Fadly, pihaknya juga harus memikirkan perekonomian di tengah masyarakat. Artinya, jika PSBB tetap berlanjut, pihaknya juga harus memikirkan sektor tersebut, apakah tetap bisa memberikan stimulus?

"Kita juga harus memikirkan begitu banyak ekonomi secara lebih luas yang harus kita pikirkan. Jika berlanjut PSBB, kita harus memikirkan elemen itu, apakah kita bisa beri stimulus? Oleh karena itu, kita berusaha walaupun berat bagi pemerintah, begitu juga dengan pelaku bisnis mikro dan menengah. Ini menjadi pandangan kami bersama, khususnya di Padang Panjang," katanya.

Fadly menjelaskan, dari total 25 kasus positif di Padang Panjang, hingga saat ini hanya tinggal 3 orang yang masih positif Covid-19, selebihnya sudah dinyatakan negatif atau sembuh. Meski demikian, Pemko Padang Panjang tetap memperhitungkan bagaimana mengantisipasi penyebaran Covid-19 di kota Serambi Mekkah itu.

"Sampai sekarang, hanya tinggal tiga orang yang positif. Kita tetap memperhitungkan bagaimana antisipasi, penanganan dan pebatasan keluar masuk. PSBB mungkin tidak berlanjut, tetapi ada norma baru yang kita terapkan. Kami sampaikan anjuran saat PSBB betul-betul melekat pada masyarakat, kita ingin mereka paham pakai masker dan cuci tangan jadi prioritas," tambah Fadly.

Salah satu antisipasi tersebut, kata Fadly, pihaknya akan akan menyiagakan Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota (SK4) di tempat-tempat keramaian. Sanksi pun juga tengah dipersiapkan bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan dan norma-norma baru ini.

"Di tempat keramaian, kita akan siagakan personel, sanksi juga akan kita atur bagi yang tidak mematuhi aturan dan norma-norma baru ini. Ada beberapa peraturan yang akan diberlakukan, baik di kantor, sekolah atau dimana pun. Tentu ini yang akan kita presentasikan besok," bebernya. 

Kendati ingin keluar dari kebijakan PSBB, lanjut dia, bukan berarti pihaknya ingin melonggarkan seluruh aturan yang ada di masa PSBB ini. Apapun hasil rapat dalam mengambil keputusan ini, tetaplah menjadi keputusan bersama.

"Keputusan besok akan menyaring apa yang kita lihat. Kita mengevaluasi, bukan berarti kita hilangkan semua. Tetapi kita tentu mengisi kekosongan, mana yang bisa kita ringankan, mana yang bisa kita isi. Ini akan menjadi keputusan bersama, kita lihat bagaimana ekonomi ini bisa kita dorong sedikit. Bagaimana UMKM, pengusaha bisa merangkak untuk recovery. Keluar dari kebijakan PSBB bukan untuk melonggarkan, tapi untuk memilah mana yang bisa kita angsur, dan mana yang bisa kita longgarkan," pungkasnya.


Jangan Lewatkan