Pandemi, Kedisiplinan Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Raihan Al Karim.

Oleh: Raihan Al Karim
Wartawan Muda

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Outbreak ini bermula dari Wuhan, China pada 31 Desember 2019 dan hingga tulisan ini dibuat pada Kamis (28/5) malam, tercatat sudah terdapat 24.538 kasus dengan total kematian 1.496 orang di Indonesia. Sementara, jika berbicara daerah Sumatera Barat (Sumbar), hingga saat ini tercatat 541 kasus dengan total kematian 25 orang. 

Guna mencegah penularan dan penyebaran virus tersebut, terutama kasus impor (imported case), Pemerintah Provinsi Sumbar pun telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah ini. Pada tahap pertama, kebijakan PSBB mulai dilaksanakan pada 22 April hingga 6 Mei 2020. Kemudian, Pemprov Sumbar memperpanjang masa PSBB hingga 24 hari ke depan, yakni sampai 29 Mei 2020. Artinya, masa berlaku PSBB jilid dua ini akan berakhir besok. 


Kendati demikian, Pemprov memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PSBB hingga 7 Juni 2020 mendatang, kecuali Kota Bukittinggi, yang memilih langsung memasuki kegiatan yang disebut dengan tatanan baru produktif dan aman Covid-19 atau new normal.

Lalu, apa yang mendasari Pemprov Sumbar memperpanjang masa PSBB dan belum memilih untuk memulai kehidupan new normal? Jawabannya adalah karena Sumbar masih memiliki effective reproduction number atau nilai reproduksi efektif (Rt) kasus Covid-19 di angka 1.06 per hari ini masih diatas 1 untuk provinsi. Ditambah lagi Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM Unand), Defriman Djafri Ph.D mengingatkan agar para kepala daerah jangan buru-buru dalam mengambil tindakan. Sebab, jika salah dalam mengambil tindakan, akan menimbulkan risiko yang sangat fatal.

Sembari tetap memberlakukan PSBB, Pemprov Sumbar juga tengah melakukan persiapan dan pelaksanaan tahapan-tahapan menuju New Normal dengan mengurangi pembatasan-pembatasan di PSBB, namun hal ini akan dilakukan secara bertahap dengan berbagai persiapan, juga sembari menunggu Keppres dikeluarkan. 

Kemudian juga mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19, serta melakukan kesiapan maksimal untuk sistem kesehatan, rumah sakit, laboratorium dan semua perlengkapannya dengan melakukan tindakan testing maksimal, tracing.

Berbicara PSBB dan new normal, saya setuju jika Pemprov Sumbar memperpanjang masa PSBB. Bahkan saya rasa, jika hanya diperpanjang hingga 7 Mei mendatang pun masih kurang. Mengapa saya katakan demikian? Sekarang, kita tidak usahlah terpaku kepada tatanan kehidupan baru atau new normal. Di Sumbar ini saja, selama PSBB, bisa sama-sama kita lihat bahwa kedisiplinan dan kesadaran masyarakat akan bahaya virus corona masih kurang, apalagi di Kota Padang yang hingga saat ini menunjukkan angka di 361 kasus. 

Contohnya saja, yang beraktivitas di luar rumah, masih banyak tidak memakai masker. Bahkan beberapa hari menjelang Idulfitri 1441 Hijriah kemarin, banyak yang berbondong-bondong membeli baju Lebaran tanpa menjaga jarak atau memperhatikan physical distancing.

Terkadang, dalam hati saya berkata, "Lalu bedanya PSBB dan kehidupan sebelum PSBB itu apa? Makna dan aturan PSBB itu sebenarnya bagaimana? Inikah PSBB yang sesungguhnya?". Orang-orang seperti ini biasanya memang tergolong orang yang tidak peduli terhadap ancaman virus yang bisa mematikan orang yang menjangkitinya. Namun tak bisa dipungkiri, bahwa memang ada segelintir orang yang parno karena minimnya edukasi mereka, sehingga jadi takut berlebihan. Kemudian juga ada sebagian orang yang benar-benar tidak tahu protokol kesehatan Covid-19 ini.

Parno yang berlebihan dapat mengakibatkan mereka bertindak di luar common sense. Informasi yang positif pun akan diproses menjadi negatif apabila ketakutan di luar batas wajar. Mindset masyarakat yang malas mencari tahu juga merupakan masalah besar dalam wabah ini. Seperti berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih mudah tersebar terutama di grup WA. 

Kemudian di sistem pendidikan formal Indonesia, siswa tidak diajarkan cara berpikir kritis. Sistem pembelajaran di sekolah adalah menghafal, murid tidak dibiasakan untuk mencari esensi dari pelajaran yang dipelajari. Karena kebiasaan untuk menerima informasi yang mentah itulah membuat kepercayaan pada hoaks menjadi masalah besar di kehidupan nyata.

Menurut saya, jika Sumbar benar-benar ingin menuju new normal, jalan satu-satunya membuat agar masyarakat bisa disiplin. Membuat masyarakat semakin mematuhi peraturan, maka imbauan saja tidak cukup. Pemberian sanksi yang tegas agar mereka tidak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19 perlu dirancang. 

Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti namun peringatan merupakan hal yang lebih keras dibanding imbauan, agar orang-orang bisa selamat dan korban jiwa yang sedikit. Ancaman jelas ada di depan mata, kita pun melawan musuh yang tidak terlihat.

Namun pemberian sanksi ini menjadi dilema di pemerintahan daerah. Sebab, dalam menjalankan PSBB, sanksi itu tidak bisa dibentuk dengan Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Peraturan Walikota (Perwako). Karena dalam menjalankan PSBB, seperti yang dikatakan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, acuannya adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub). Dua peraturan itupun tak bisa mengatur soal sanksi pidana. Padahal saat ini negara butuh aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam PSBB, utamanya soal sanksi. Kalaupun dibuat Perda sebagai dasar hukum pemberian sanksi, tidak bisa dalam waktu cepat.

Namun sebelum memikirkan sanksi-sanksi itu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memberikan promosi, pendidikan dan literasi kesehatan kepada golongan orang yang benar-benar berpengetahuan rendah dan juga yang tidak peduli terhadap Covid-19 ini (kelompok yang tidak terjangkau). Karena memang keberhasilan dalam penanganan Covid-19 ini adalah dari outcome penurunan kasus dan indikator proses sebagai bentuk respon dan kesiapan daerah dalam pencegahan serta pengendalian Covid-19 ini. Tentu untuk mencapai hal itu, dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan di tengah masyarakat.

Kunci dari meminimalisir penyebaran wabah ini adalah dengan propaganda. Selain peran media massa, dalam hal ini peran segenap sivitas akademika, yakni dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan juga sangat dibutuhkan dalam memberantas wabah Covid-19 ini. Dalam hal ini, dapat melakukan penelitian dan pe­ngabdian masyarakat guna membantu pemerintah dalam menangani wabah ini. Karena sejatinya masalah persebaran Covid-19 bukanlah masalah pemerintah sendiri atau tenaga kesehatan, namun ini masalah kita bersama, termasuk sivitas akademika.

Apalagi, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan bagian integral Tri Dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain, yakni dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. Selain mengajar dan membimbing mahasiswa, setiap dosen pun juga diwajibkan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di sekitarnya. 

Melalui sebuah penelitian dapat ditemukan pemahaman, teknologi, dan solusi baru atas beragam permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat luas. Selain itu, melalui sebuah pengabdian masyarakat akan membuahkan suatu solusi atas pemecahan masalah yang menimpa suatu masyarakat atau kelompok, seperti dalam penanganan Covid-19 di Sumbar ini.

Salah satu bentuk contoh yang bisa dilakukan adalah seperti Dosen Teknologi Informasi (TI) Politeknik Negeri Padang (PNP), Aldo Erianda yang menciptakan sebuah aplikasi yang berfungsi melacak penyebaran virus corona atau keberadaan orang yang terjangkit Covid-19. Aplikasi ini diklaim bisa merekam jejak pengguna yang nanti bisa digunakan untuk pernyataan awal penyebarannya dan dilacak menggunakan aplikasi yang sudah di-instal di telepon genggam setiap penggunanya. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang ada dalam aplikasi itu, tentu dapat memudahkan tracking dan tracing, terutama deteksi sesama pengguna.

Itu bisa menjadi salah satu contoh dalam pengabdian masyarakat di bidang TI. Sekira saya, contohnya para sivitas akademika yang membidangi kesehatan, bisa turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi-edukasi dan menyosialisasikan tata cara dalam mencegah penularan virus corona. Terlebih kepada golongan orang yang benar-benar berpengetahuan rendah dan juga yang tidak peduli terhadap Covid-19 yang saya katakan tadi, mereka sangat perlu mengetahui hal-hal itu. Agar lebih efektif, kegiatan ini harus didahului dan didasari oleh penelitian akan gambaran kondisi masyarakat, agar tepat sasaran dan tidak menjadi kegiatan luar kampus belaka.

Sebuah institusi perguruan tinggi layaknya sebuah kiblat ilmu pengetahuan, pusat dari berbagai ilmu pengetahuan. Saat sekarang ini, tenaga pendidik dan juga mahasiswa, mestinya juga tidak memposisikan diri sebagai "masyarakat biasa", yang hanya menunggu instruksi dan imbauan dari pemerintah. Dengan ditiadakannya kegiatan perkuliahan di kampus, mungkin bisa dioptimalkan dengan kegiatan ini. Sekira saya, jika seluruh sivitas akademika, terutama para tenaga pendidik bergerak melakukan hal ini, amat sangat membantu pemerintah dalam menangani dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Pemerintah daerah pun bisa lebih fokus memikirkan teknis-teknis yang akan diterapkan pasca-PSBB atau penerapan new normal di Sumbar ini, tanpa harus terfokus memikirkan bagaimana memberikan edukasi dan sosialisasi di tengah masyarakat.

Singkat saja, jika edukasi dan sosialisasi seperti ini sudah dijalankan semaksimal mungkin, dan sudah mencapai target seperti golongan orang yang berpengetahuan rendah dan juga yang tidak peduli terhadap Covid-19 tadi, barulah pemberlakuan sanksi bisa dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak mematuhi protokol kesehatan di era new normal jika nantinya diterapkan, karena edukasi dan sosialisasi sudah maksimal dan merata. 

Sekali lagi saya ingin mengingatkan, cobalah agar tidak 'keras kepala', ikutilah aturan pemerintah. Covid-19 ini merupakan virus yang berbahaya, juga bisa mematikan. Kita melawan musuh yang tidak terlihat secara kasat mata. Jangan nanti ketika semua tenaga kesehatan mogok kerja, kita baru akan "insyaf". Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semoga pandemi Covid-19 segera berakhir.


Jangan Lewatkan