oleh

DPRD SUMBAR BELUM TERIMA DRAFT REVISI PERDA

Payung Hukum Pemberantasan LGBT di Sumbar Masih Wacana

PADANG (Metrans)

Upaya untuk membuat payung hukum pemberantasan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) oleh Pemprov Sumbar masih sekedar wacana. Pasalnya, hingga saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Sumbar belum menerima draft revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2010 tentang maksiat. 
Revisi Perda ini nantinya, akan menjadi payung hukum karena dimasukkan poin-poin yang melarang perilaku seks menyimpang atau LGBT ada di Sumbar.
"Kita berharap Pemprov segera menyerahkan draf Perda tersebut ke DPRD Sumbar agar segera dibahas. Revisi regulasi ini sangat penting, mengingat maraknya perilaku seks menyimpang yang meresahkan masyarakat di Sumbar, " ujar Ketua Bapem Perda DPRD Sumbar, Rafdinal kepada Metrans, Senin (2/7). 
Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan yang serius dilakukan oleh pihak Pemprov dengan DPRD perihal revisi Perda.  Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Pemprov belum jelas entah sudah mulai maju se langkah atau belum. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah DPRD berharap draft revisi Perda segera diajukan dan pembahasan segera dimulai. 
Ia mengatakan, berkembangnya perilaku  suka sesama jenis , akan mendatangkan bencana untuk Sumbar. Sebab, penganut golongan Lesbian, Gey, Biseksual dan Transgender (LGBT) ini mengancam keberlangsungan nilai-nilai adat Minangkabau. 
Sementara, anggota DPRD Sumbar fraksi PDI, PKB, PBB Albert Hendra Lukman, 
meminta Pemprov segera menyerahkan draft revisi Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang maksiat. Pasalnya, sampai saat ini, draft tersebut belum masuk ke DPRD dan belum juga dibahas. 
"Sebuah Regulasi yang akan di Undangkan, harus dapat mengakomodir hal yang menjadi polemik di tengah masyarakat, saat ini permasalahan LGBT harus menjadi perhatian semua pihak, " ujarnya. 
Ia mengatakan, maraknya permasalahan LGBT tidak terakomodir oleh muatan Perda Maksiat tersebut. Untuk itu, mau tidak mau Perda harus direvisi agar perkembangan kaum LGBT dapat diminimalisir dan diatasi. Pembuatan sebuah regulasi jangan hanya terfokus terhadap satu permasalahan, namun harus mengakomodir banyak hal. 
Ditambahkannya, Perda lama yang sudah ada dan berkaitan dengan maksiat akan direvisi. Kemudian dimasukkan poin-poin larangan terhadap aktivitas LGBT di Sumbar. Rencana melakukan revisi atas Perda yang sudah ada dilakukan guna menghindari munculnya penolakan ketika yang dilahirkan adalah Perda baru, dan berbunyi anti LGBT.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menegaskan, terkait penyakit seksual menyimpang seperti LGBT, butuh keseriusan gubernur sebagai kepala daerah untuk menanganinya.
Tak perlu menunggu adanya Perda, jika gubernur sungguh-sungguh mengatasi ini Hendra yakin tingginya angka LGBT di Sumbar bisa diatasi.
Kemudian ia juga berharap lembaga keagaaman dan lembaga adat seperti LKAAM, Bundo kanduang dan MUI juga bisa menyuarakan untuk memerangi LGBT. (pep) 


Tag:

Editor :  Novrizal Sadewa

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru