Pemprov Sumbar Agar Tindak Tegas Aktivitas Tambang Liar

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar saat meninjau sungai Batang Palangki Sijunjung yang akan dinormalisasi


PADANG (Metrans)

Komisi IV DPRD Sumbar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menindak tegas aktivitas tambang ilegal di sepanjang sungai Batang Palangki, Kecamatan IV Nagari, Sijunjung. Pasalnya, aktivitas tambang ilegal di Batang Palangki telah mengganggu proyek normalisasi sungai tersebut.

"Aktivitas tambang ilegal di Batang Palangki ini tidak bisa dibiarkan. Kita melihat langsung aktivitas tambang ilegal hanya berjarak satu meter saja dengan proyek normalisasi yang telah dilaksanakan. Aktivitas tambang ilegal ini jelas akan merusak proyek normalisasi sungai," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Taufik Hidayat disela-sela kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sumbar ke daerah itu, beberapa waktu lalu.


Politisi Partai Hanura itu mengatakan dari kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sumbar ke Batang Palangki itu banyak ditemui aktivitas tambang ilegal sehingga membuat air sungai menjadi kuning keruh dan merusak lingkungan. "Hampir di sepanjang aliran sungai yang kita tinjau, selalu ada aktivitas tambang ilegal. Hal ini jelas tidak bisa dibiarkan," kata Taufik Hidayat.

Taufik menyebutkan selain merusak ekosistem, merusak proyek normalisasi yang berjumlah miliaran rupiah juga menghilangkan pemasukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar karena penambangannya ilegal tanpa izin. "Banyak sekali kerugiannya. Ekosistem sungai rusak, uang miliaran rupiah untuk proyek normalisasi sungai bisa terbuang percuma dan tidak ada pemasukan bagi Pemprov Sumbar. Untuk itu, kita minta aktivitas tambang ilegal ini ditindak," kata Taufik.

Sementara Kabid Sungai, Pantai dan Konservasi Dinas Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar, Andy Ikhfan mengakui aktivitas tambang ilegal di sepanjang Batang Palangki akan membahayakan proyek normalisasi sungai. Pasalnya, aktivitas itu bisa membuat pondasi dinding beton yang dibuat menjadi rusak sehingga bisa menimbulkan patahan.

"Kalau dibiarkan terus aktivitas tambang itu bisa membuat dibawah pondasi menjadi lowong sehingga bisa menjadi patah. Untuk itu, kita minta aktivitas ini dihentikan. Kalau tidak, tentu percuma saja dilaksanakan normalisasi," tegasnya.

Andy menyebutkan tahun 2018 ini, untuk normalisasi Batang Palangki dianggarkan Rp4,5 miliar dengan panjang 275 meter. Sebelumnya, tahun 2017 juga sudah dianggarkan, namun sangat disayangkan di dekat proyek normalisasi yang dibuat ada aktivitas tambang yang membahayakan.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar asal daerah pemilihan Sijunjung, Dharmasraya, Sawahalunto, Tanah Datar dan Padang Panjang, Evel Murfi Sjaifoel mengatakan untuk aktivitas tambang ilegal ini, pihaknya sudah meminta walinagari setempat untuk menghentikan. "Kita sudah minta Walinagari supaya menghentikan aktivitas ini. Pengelola tambang ini supaya tidak lagi melakukan aktivitasnya," kata politisi Partai Nasdem itu.

Sementara Walinagari Palangki, Jasman mengakui bahwa aktivitas tambang yang dilakukan masyarakat menjadi dilema. "Air sungai Batang Palangki ini sudah keruh dari hulunya di Solok. Aktivitas tambang juga banyak di hulu ini. Jadi, ketika kita meminta masyarakat menghentikan aktivitas tambang ilegal ini, tentu mereka keberatan. Mereka bertanya kenapa kita dilarang sementara aktivitas di hulu tidak dilarang," kata Jasman.

Kendati demikian, untuk proyek normalisasi Batang Palangki ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengelola tambang supaya menghentikan aktivitasnya di tempat-tempat proyek normalisasi. "Kita lihat, ketika kita minta pengelolanya menghentikan aktivitasnya, mereka langsung menghentikannya," katanya.(pep)

Editor :  John Edward Rhony

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2017





Facebook Comments