oleh

DINILAI ADA KEJANGGALAN

Penyertaan Modal Bank Nagari ke BPR di Sijunjung Dipertanyakan DPRD Sumbar

PADANG (Metrans)
Komisi III DPRD Sumbar mempertanyakan penyertaan modal Bank Nagari ke salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Sijunjung. 

Pasalnya, penyertaan modal sekitar Rp650 juta tersebut disinyalir banyak kejanggalan, salah satunya karena tidak ada dalam rencana bisnis Bank Nagari pada tahun 2017 lalu. 

Selain itu, penyertaan modal tersebut dilakukan setelah adanya kenaikan level Bank Nagari dari level III ke level II.


"Kita pertanyakan penyertaan modal Bank Nagari ke BPR di Sijunjung tahun 2017 lalu. Sampai sekarang bagaimana laporannya? Kita akan minta penjelasan kepada Bank Nagari dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumbar. Ada banyak kejanggalan dalam persoalan ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi kepada media.

Baca Juga: (DPRD Sumbar Jadwalkan Hearing dengan Bank Nagari dan OJK)

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait dengan penyertaan modal Bank Nagari ke BPR di Sijunjung tersebut. 

Kendati demikian, pihaknya mengakui belum menelan mentah-mentah informasi tersebut, sebelum mendapatkan penjelasan dari Bank Nagari dan OJK Sumbar.

"Kita mendapatkan informasi negatif terkait penyertaan modal itu. Namun demikian, kita berbaik sangka saja. Kita ingin mendapatkan penjelasan terlebih dahulu," kata Supardi.

Menurut Supardi, supaya informasi negatif tersebut segera mendapatkan penjelasan, pihaknya sudah merencanakan agenda hearing dengan Bank Nagari dan OJK. 

"Saat ini, kita sedang menyusun jadwal hearing dengan Bank Nagari dan OJK," katanya.

Supardi mengatakan, dengan sangat pentingnya penjelasan tersebut, pihaknya berharap Bank Nagari dan OJK perwakilan Sumbar dapat mengikutinya. 

Ia mengakui dalam beberapa kesempatan OJK Sumbar tidak memenuhi undangan DPRD Sumbar sehingga pihaknya berharap OJK Sumbar bisa hadir.

"Supaya informasi soal penyertaan modal itu tidak simpangsiur, kita ingin diclearkan. DPRD Sumbar sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Jangan sampai kondisi ini merugikan banyak pihak, baik itu Bank Nagari, OJK dan masyarakat," tegasnya. (pep)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru