Permendagri No.33 Tahun 2019 Harus Jadi Pedoman

Padang - Permendagri No.33 Tahun 2019 harus menjadi pedoman bagi seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan APBD. Permendagri ini berisikan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah baik dalam penyusunan, pembahasan serta penetapan APBD pada tahun-tahun selanjutnya.

“Pengelolaan keuangan daerah harus tertib, taat peraturan, efektif, efisien, ekonomis, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul saat membuka kegiatan sosialisasi Permendagri No.33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran (TA) 2020, Jumat (12/07).

Ia mengatakan, permendagri ini harus menjadi komitmen seluruh SKPD, agar akuntabilitas yang sudah diatur dapat bergerak dalam mengefisiensikan dan mengefektifkan anggaran dan program yang ada.


“Karena hal ini mengingat keberhasilan suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan dan manajemen yang baik pula,” imbuhnya dalam kegiatan yang dilangsungkan di salah satu hotel berbintang di Padang itu.

Ia mengatakan, Pemko Padang sangat menyambut baik digelarnya sosialisasi tersebut sebagai amanat Undang-undang untuk memberikan pemahaman bagi aparatur daerah dalam mengelola keuangan daerah. Baik pada proses perencanaan maupun penganggaran.

Dengan pelaksanaan sosialisi ini, sambungnya, diharapkan seluruh proses penyusunan harus dilaksanakan separipurna mungkin. Oleh karena itu Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) agar dapat mempercepat penyusunan dan penyampaian ke DPRD sesuai jadwal dan tahapan yang diatur Permendagri tersebut.

“Maka untuk itu, mengingat pentingnya sosialisasi Permendagri No.33 Tahun 2019 ini, diharapkan seluruh aturan di dalamnya dapat terpenuhi. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat sesuai harapan serta jauh dari kesalahan dan kelalaian administratif. Mari kita ikuti sosialisasi ini secara baik sampai selesai, sehingga dapat memahami dan memudahkan dalam penyusunan APBD 2020 nantinya,” katanya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelila Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Andri Yulika mengatakan, dalam Permendagri ini menjelaskan tentang beberapa hal, diantaranya berkaitan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD disertai hal teknis lainnya.

“Dalam sosialisasi ini kita menghadirkan narasumber Ihsan Dirgahayu, SSTP, M.AP, Kasubit Wilayah IV Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan bermanfaat sebagaimana yang diharapkan,” katanya. (can)


Jangan Lewatkan