Polda Sumbar Ungkap Perdagangan Merkuri Ilegal Senilai Rp235,5 Juta

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto (tengah) didampingi Kasubdit IV Tipidter, AKBP Iwan Ariyandhy saat menunjukkan barang bukti yang disita di hadapan kedua pelaku di Mapolda Sumbar, Kamis (16/1). (Foto: Raihan Al Karim)

PADANG (Metrans)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar menangkap dua pelaku penjual bahan kimia berbahaya merkuri yang banyak digunakan jaringan bisnisnya sebagai pemisah emas dari bahan tambang. Dari tangan kedua pelaku, berhasil disita 157 botol merkuri. Satu botol merkuri itu dijual Rp1,5 juta. Artinya pengungkapan kasus merkuri ilegal ini senilai Rp235,5 juta.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto didampingi Kasubdit IV Tipidter, AKBP Iwan Ariyandhy mengatakan, kedua pelaku yakni ZR (49) warga Jorong Tanjung Salilok, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dan RM (45) warga Korong Pasar Pauh Kambar, Kenagarian Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.


"Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi dan waktu yang berbeda. Pelaku ZR ditangkap pada Kamis 9 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Jorong Tanjung Salilok, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan pelaku RM ditangkap pada Rabu 15 Januari 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Raya Adinegoro, Simpang Kalumpang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang," kata dia saat menggelar jumpa pers di Mapolda Sumbar, Kamis (16/1).

Ia menjelaskan, dari tangan ZR, petugas berhasil menyita 75 botol berisikan bahan berbahaya (B2) diduga jenis air raksa atau merkuri dengan merek MERCURY/HG SPECIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat masing-masing botol 1 kilogram dan 1 unit handphone iPhone 4 warna putih.

Sementara, dari tangan RM, petugas berhasil menyita 82 botol yang juga berisikan bahan berbahaya (B2) diduga jenis air raksa atau merkuri dengan merek MERCURY/HG SPECIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat masing-masing botol 1 kilogram.

"Pimpinan kita, Pak Kapolda kan gencar-gencarnya memberantas illegal mining ini. Makanya, kedua pelaku ditangkap karena memiliki dan/atau memperdagangkan bahan berbahaya tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) berupa air raksa atau merkuri," lanjut dia.

Lebih lanjut kata dia, pihaknya akan mengungkap dan mengembangkan kasus ini hingga sumbernya. "Kemudian memang harapan kita mengambilnya dari sumbernya. Makanya tadi saya bilang, kita coba ungkap dari sumbernya. Seperti BBM-nya, kemudian campuran untuk membuat emas ini kan merkuri. Jadi siapa penjual merkurinya, kita ungkap dari situ," bebernya.

Berdasarkan penyelidikan, kata dia, ada ribuan botol merkuri yang dapat diedarkan pelaku. Adapun barang tersebut didapatnya dari luar daerah, kemudian dijual ke daerah-daerah tambang dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan, 1 botol merkuri itu harganya sekitar Rp1,5 juta.

"Ya ribuan lah (yang diedarkan). Banyak yang bisa dia edarkan. Mereka memang memesan dari daerah lain, salah satunya dari Jakarta. Kemudian mereka jual ke daerah tambang-tambang. Memang mungkin harganya bisa lebih tinggi. Satu botol itu sekitar Rp1,5 juta," jelas dia.

Pihaknya juga memastikan, kedua pelaku bukanlah yang mengolah bahan kimia berbahaya merkuri itu. Kedua pelaku hanyalah penjual yang menjual barang-barang itu ke penambang-penambang yang ada di Sumatera Barat.

"Mereka tidak mengolah, tapi mereka jual ke penambang-penambang yang ada di Sumatera Barat. Ada yang dari 2016 itu mereka jual. Pembelinya masyarakat atau penambang-penambang, dijual ke tempat-tempat penambang emas karena illegal mining untuk merkuri," kata dia.

Kedua pelaku, kata dia, disangkakan Pasal 104 dan atau Pasal 106 Undang-undang Nomor 8 tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 75/M-DAG/PER-10/2014 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

[Raihan Al Karim]


Jangan Lewatkan