oleh



Polemik di Masjid Raya Sumbar, Penyandang Disabilitas Mengadu ke Pemprov

PADANG (Metrans)

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Padang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menggelar dialog dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Senin (19/8) di Kantor Gubernur. Mereka mengeluhkan permasalahan minimnya fasilitas saat hendak melakukan ibadah.

Bahkan, dialog itu juga dilatarbelakangi oleh diskriminasi oleh petugas keamanan Masjid Raya Sumbar yang dialami Abraham Ismed, salah seorang penyandang disabilitas pada Januari lalu. Pengguna kursi roda itu tidak diizinkan memasuki Masjid karena kursi rodanya dianggap kotor. Hal serupa juga dialami kru jurnalis TVRI Sumbar, Antoni pada 18 Juli 2019 lalu, saat dia sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. 


"Januari yang lalu Abraham Ismed dilarang masuk. Diselesaikan dengan jalur musyawarah, dialog dengan pengurus masjid, akhirnya pengguna kursi roda diizinkan masuk. Hanya saja insiden tersebut terulang lagi, 18 Juli. Kami pikir persoalan ini perlu diselesaikan sampai ke akar permasalahan," ungkap Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra.

LBH, kata dia, telah mendampingi PPDI sejak musyawarah PPDI dengan pengurus masjid Januari lalu. Dimulai dari Masjid Raya Sumbar penuntutan hak atas akes agar penyandang disabilitas dapat menggunakan fasilitas publik.

"Diutamakan Masjid Raya (akses) karena merupakan ikon Kota Padang dan Sumbar, harusnya menjadi percontohan bagi masyarakat yang lain untuk bagaimana memperlakukan disabilitas. Kalau seandainya masjid raya sudah akses, maka akan menjadi contoh seluruh masjid. Harapannya masjid di tempat lain, tidak hanya di Kota Padang juga mengikuti," kata dia.

PPDI dan LBH menuntut komitmen Pemprov Sumbar dalam pemenuhan hak-hak disabilitas. Sebab, Pemprov Sumbar sudah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Disabilitas di tahun 2015 silam. Bahkan jauh sebelum Undang-undang Perlindungan Disabilitas ada.

"Kita tahu pemerintah provinsi Sumbar sudah mengesahkan Perda Perlindungan Disabilitas di tahun 2015, bahkan jauh sebelum UU Perlindungan Disabilitas ada. Saya pikir ini langkah kongkrit Pemprov Sumbar inklusif bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mendapatkan pelayanan yang sama untuk faslitas umum di Sumatera Barat," ucap Wendra.

Merespon persoalan teman-teman difabel, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dengan SKPD terkait untuk mencari solusi dari persoalan tersebut.

"Akan kita cari solusi dari persoalan tersebut. Kita akan rapat dengan SKPD terkait Jumat nanti. Kita juga berusaha agar kondisi masjid bisa diakses oleh  semua jamaah," kata Nasrul.

Sementara, terkait tuna rungu yang butuh penerjemah, kata dia, perlu dibicarakan lebih lanjut. Pihaknya berharap, dinas terkait dapat memfasilitasinya, sehingga tak ada masalah yang ditimbulkan.

"Cuma saya belum berani mengambil keputusan, karena perlu dirapatkan dengan dinas terkait," kata dia.

Sementara, Ketua PPDI Padang, Icun Sulhadi berharap, Pemprov Sumbar betul-betul mengakomodir usulan dari pihaknya, sehingga aksesibilitas meningkat. Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh PPDI, yaitu tempat pencuci kursi roda atau pelapis ban untuk tuna daksa, petugas untuk penunjuk arah bagi tuna netra, dan penerjemah ke dalam bahasa isyarat untuk tuna rungu.

"Alhamdulillah kita mendapat apresiasi yang luar biasa dari Bapak Wakil Gubernur. Yang diharapkan teman-teman yaitu pemerintah membangun sarana untuk mencuci roda sebelum masuk ke area masjid, kedua menggunakan pelapis ban sehingga bisa masuk tanpa mengotori masjid.

Akses bagi tuna netra, kata dia, meskipun sudah ada jalur khusus, tetapi mereka masih kesulitan mencari tempat berwudhu. Petugas jaga disitu, kata dia, hendaknya juga diberi pengetahuan, sehingga mereka bisa membantu teman-teman tuna netra dalam menunjukkan area wudhu dan area lainnya," tukasnya.

Lebih lanjut kata dia, akses terhadap tuna rungu, sering kali pidato dan kutbah di Masjid Raya tidak ada penerjemah ke dalam bahasa isyarat. Menjadi role model ceramah-ceramah juga mengikut sertakan penerjemah sehingga tuna rungu dapat memahami isi ceramah.

"Mudah-mudahan ini menjadi percepatan yang kita tunggu bagaimana masjid menjadi rumah ibadah untuk semua individu atau masyarakat di Sumbar khususnya penyandang disabilitas," kata Icun.

Ia juga berharap ketika penyandang disabilitas datang ke masjid di daerah lain, masjid tersebut juga harus berbenah dan melakukan perbaikan menjadi masjid yang ramah untuk masyarakat termasuk disabilitas.

"Rencananya semua ini akan difollow up pada hari Jumat, jadi wagub sudah memberikan memo untuk hadir lagi pada hari Jumat dengan mengundang Dinsos, PUPR, juga perwakilan pengurus Masjid Raya Sumbar untuk mencari solusi dari persoalan ini," tutup Wendra. (sna)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru