TERANCAM DIPIDANA

PT AWL Pasaman Barat Diduga Mencemari Lingkungan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasbar, Edi Busti saat melakukan pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit PT AWL yang diduga mencemari lingkungan, tanpa izin dan tidak mengindahkan UU.

SIMPANG EMPAT (Metrans)

Pabrik kelapa sawit PT Agro Wira Ligatsa (PT AWL) Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat diduga melakukan pencemaran lingkungan melalui limbah buangan cair keperkebunan warga, tidak punya izin dan perusahaan itu terancam dipidana.

Hal itu dibuktikan dengan temuan jajaran Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP dan pihak kepolisian setempat, Selasa (7/2).


Terhadap temuan itu, perusahaan yang beroperasi sejak 2015 terancam dipidana karena sudah melanggar Undang-Undang 32 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

"Benar, ini pelanggaran fatal, jelas melangggar aturan dan pemilik bisa dipidana dan ditutup. Kami akan koordinasi dengan pimpinan dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) langkah apa yang akan ditempuh," kata Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, Edi Busti saat turun kelapangan melihat kondisi PT AWL, Selasa.

Ia mengatakan setelah turun kelapangan banyak ditemukan pelanggaran oleh perusahaan itu. Bahkan sanksi administratif yang telah dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat pada 31 Juli 2015 tidak diacuhkan.

"Dalam rangka menindaklanjuti itulah kami melakukan pengawasan langsung kelapangan

Parahnya lagi, ditemukan pembuangan limbah yang langsung keperkebunan warga," katanya.

Terhadap temuan itu Dinas Lingkungan Hidup langsung memasang plang pengumuman bahwa limbah dan pabrik tersebut dalam pengawasan.

"Terhadap temuan ini, kami segera akan merapatkan dengan pimpinan. Ini pelanggaran yang fatal," kata dia.

Menurut UU 32 tahun 2009 pasal 104 yang berbunyi setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Selain temuan pembuangan limbah yang langsung ke perkebunan warga. Dinas Lingkungan Hidup juga menemukan beberapa pelanggaran.

Pertama, perusahaan melampaui batas waktu yang ditetapkan selama 180 hari untuk menyelesaikan pembuatan kolam sebanyak 10 pond sejak sanksi dikeluarkan yakni sampai 4 Februari 2016.

Kedua tim menumukan flow meter belum dipasang pada outlet Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Ketiga, pabrik tetap beroperasi walaupun pembangunan kolam IPAL belum terlaksana sesuai pemenuhan sanksi.

Keempat, perusahaan memiliki izin usaha atau kegiatan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan izin gangguan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara (Sumur). Sementara perusahaan belum memiliki izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan Pemkab Pasaman Barat.

Kelima, perusahaan belum mengurus izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Izin Pembuangan Lingkungan Hidup (IPLC) dan Izin Penyimpanan Limba B3 (Bahan Berbahaya Beracun).

Terkait B3 menurut pasal 104 berbunyi setiap orang yang melakukan pengelolaan limba B3 tanpa izin dipidana dengan pidana penjara oaling singkat satu tahun, paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miiar dan paling banyak Rp3 miliar.

Keenam, perusahaan belum mengajukan perubahan izin lingkungan. Ketujuh konstruksi pabrik tidak sesuai dengan desain layout dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkunhan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup (UPL).

Delapan, dalam pengelolaan pencemaran udara, filter dalam cerobong tidak dipasang. Sembilan, produksi rata-rata per dua hari 400 ton Tanda Buah Segar (TBS). Sepuluh, sumber energi listrik yang digunakan 800 Kw sedangkan genset 500 Kw.

Sebelas, perusahaan tidak melakukan pencatatan pada log book terhadap limbah B3 yang dikirim kepihak ketiga. Dua belas, limbah padat yang dihasilkan berupa tandan kosong 80 ton perhari, sedangkan cangkang 14 ton perhari.

Tiga belas, air cucian boiler dan air cucian lantai pada pabrik, air limbah laboratoriun dan air yang mengandung kalsium dialirkan ke drainase yang sama dengan drainase air hujan.

Terhadap temuan itu, kedua belah pihak sepakat membuat berita acara temuan dan akan ditindaklanjuti.

"Dalam beberapa hari ini pihak perusahaan berjanji memperlihatkan surat izin mereka dan akan kita tunggu. Jika persoalan limbah kami akan membicarakan dengan pimpinan karena ini jelas pelanggaran fatal. Kami melakukan pengawasan berdasarkan tuntutan Undang-Undang," kata dia.

Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Tata Usaha PT AWL, Veri mengatakan terkait temuan tim pengawas pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait.

"Kita akan koperatif dan menerima arahan tim pengawas. Dalam waktu dekat surat izin yang ada akan kami serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup," katanya.

Ia mengatakan alasan belum siapnya kolam IPAL disebabkan karena adanya peralatan yang rusak dan terkendala cuaca.

Saat Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat turun kelapangan juga didampingi Kepala Bidang Pengawasan, Yulina Bakar, Camat Gunung Tuleh, Sahdan, Walinagari (kepala desa) Muara Kiawai, Harju, anggota Satpol PP dan pihak kepolisian.(alt)


Jangan Lewatkan