oleh



Putusan Sela Kasus Politik Uang di Kota Solok, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

SOLOK (Metrans)

Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok mengeluarkan putusan sela terkait berkas kasus money politics (politik uang) di Kota Solok, Selasa (11/6). Dalam putusan sela itu, majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Aldarada Putra, dengan anggota majelis hakim Zulfanurfitri dan Afdil Azizi, menolak nota keberatan (eksepsi) dari caleg Partai Gerindra Kota Solok Rika Hanom dan satu tersangka lainnya, Joni Edison. 

Selain menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan penasehat hukum (PH) Rika Hanom dan Joni Edison, majelis hakim juga memerintahkan perkara dugaan money politics Pileg 17 April 2019, yang menjerat kedua terdakwa, untuk dilanjutkan. 


"Menyatakan nota keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan hingga pemeriksaaan saksi," kata Ketua Majelis Hakim, Aldarada Putra saat membacakan putusan sela dalam sidang kasus politik uang di Pengadilan Negeri Solok, Selasa (11/6).

Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Mega Putri, Aridona Bustari dan Anti Barliana, dalam dakwaannya menyatakan Rika Hanom dan Joni Edison didakwa melakukan tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terhadap dua kasus money politics (politik uang) di Kota Solok, di Kantor Kejaksaan Negeri Solok, Senin (27/5). Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut, disaksikan langsung oleh Kajari Solok Aliansyah, Kasi Pidum Ridwan, Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, Komisioner Bawaslu Rafiqul Amin dan Budi Santosa, Kasat Reskrim Polres Solok Kota Iptu Defrianto, para penyidik dari Polres Solok Kota dan Kejari Solok, serta insan pers.

Dua berkas kasus politik uang di Kota Solok yang dinyatakan lengkap, atau P-21, tersebut adalah perkara dugaan politik uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, di depan Kantor KUA Tanjung Harapan Kota Solok. Gakkumdu Kota Solok menangkap tersangka Joni Edison (58) yang diduga sebagai pelaku politik uang. Joni merupakan kakak kandung dari Rika Hanom, calon anggota legislatif (Caleg) Partai Gerindra dari Dapil Tanjung Harapan, Kota Solok. Dengan surat nomor P21 B-1037/L3.15/Epp.3/05/2019, tanggal 27 Mei 2019. Joni disangkakan Pasal 523 ayat (1) Juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (2) Juncto Pasal 278 ayat (2) UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Satu berkas lainnya menyeret Rika Hanom (44), Caleg DPRD Kota Solok Dapil Tanjung Harapan dari Gerindra dengan nomor P21: B-1036/L3.15/Epp.3/05/2019, tanggal 27 mei 2019. Rika Hanom juga disangkakan Pasal 523 ayat (1) Juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (2) Juncto Pasal 278 ayat (2) UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Saat prosesi tahap 2 (penyerahan barang bukti dan tersangka dari Gakkumdu ke Kejari Solok), semula hanya tersangka Joni Edison Nuis yang hadir. Sementara, tersangka Rika Hanom tidak datang dengan alasan sakit. Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Aliansyah, memerintahkan Kasi Pidum, Ridwan, untuk mengecek kembali surat keterangan dokter yang menyatakan Rika Hanom sedang sakit. Aliansyah juga meminta surat keterangan tersebut, harus dikeluarkan oleh instansi pemerintah, bukan dokter pribadi atau instansi swasta.

Tak beberapa lama kemudian, salah seorang penyidik dari Polres Solok Kota, mengabarkan bahwa Rika Hanom tengah dalam perjalanan ke Kantor Kejari Solok. Saat tiba di Ruang Kasi Pidum, Rika Hanom memakai masker dan banyak menunduk. Saat diperiksa oleh Kasi Pidum, Ridwan, perempuan yang pernah menjadi Anggota DPRD Kota Solok dari mekanisme penggantian antar waktu (PAW) periode 2009-2014 tersebut, menangis sesaat jelang menandatangani berkas pertanyaan dari Kasi Pidum.

Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Aliansyah, menyatakan pihaknya mengapresiasi kinerja penyidik Polres Solok Kota, penyidik Kejari Solok dan Bawaslu Kota Solok. Menurutnya, kasus pelanggaran Pemilu menganut sistem peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sehingga, setiap tahapannya berlangsung dengan cepat, sejak pengumpulan keterangan, barang bukti, penuntutan, hingga peradilan.

"Kita apresiasi seluruh elemen Gakkumdu Kota Solok, yang telah bekerja dengan sangat baik. Dalam kasus tindak pidana Pemilu ini, kita menganut sistem pidana cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Sehingga, setelah berkas kasus ini P21 (lengkap), langsung kita kirim ke pengadilan untuk segera disidang," ujarnya.

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo menyatakan pihaknya, melalui Gakkumdu, akan terus mengawal perjalanan kasus ini hingga akhir. Dony menyatakan pihaknya juga mengapresiasi kekompakan dan soliditas penyidik Polres Solok Kota, penyidik Kejari Solok dan Bawaslu Kota Solok.

"Kita tunggu proses sidang dan vonisnya. Tim Gakkumdu akan terus memantau. Kita apresiasi kekompakan dan soliditas Gakkumdu dalam menuntaskan kasus ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Solok, Triati, menyatakan pihaknya akan all out (maksimal) untuk menuntaskan kasus ini. Menurutnya, dari 19 kasus operasi tangkap tangan (OTT) pidana Pemilu di Indonesia, satu kasus terjadi di Kota Solok. Hal itu juga membuktikan hasil penelitian Bawaslu RI yang menempatkan Kota Solok berada di peringkat keempat daerah rawan pelanggaran Pemilu se-Indonesia.

"Kasus ini membuktikan bahwa Kota Solok memang rawan pelanggaran Pemilu. Kerawanan itu ternyata bukan masalah keamanan, tapi money politics. Kasus ini sekaligus jadi pembuktian bahwa money politics, bukan seperti kentut yang hanya bisa dirasakan, namun tak bisa dibuktikan. Diharapkan, hal ini menjadi pembelajaran untuk seluruh pelaku dan peringatan kepada seluruh masyarakat," ujarnya.

Mengenai dampak kasus ini terhadap Caleg yang terkait kasus ini, Triati menyatakan pihaknya belum bisa berkomentar lebih banyak. Namun Triati menegaskan bahwa proses di Gakkumdu tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Keputusan final tetap di vonis pengadilan.

"Kita fokus menjalankan proses. Keputusan tetap di vonis pengadilan. Jadi, terkait dampak kepada Caleg, kita belum bisa memberikan komentar. Namun yang jelas, kasus money politics adalah pelanggaran serius dalam pidana Pemilu," ujarnya.

Komisioner KPU Kota Solok, Ilham Eka Putra, saat dikonfirmasi terkait kasus money politics salah satu Caleg di Kota Solok, menyatakan pihaknya tetap mengikuti proses di Gakkumdu. Ilham Eka Putra menyatakan pihaknya menunggu keputusan inkrah dari pengadilan.

"Untuk prosesnya, KPU menunggu keputusan pengadilan yang telah inkrah. KPU akan menjalankan keputusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Sebelumnya, Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap satu pelaku politik uang (money politic) di Kota Solok, Senin dinihari (15/4). Kasus ini langsung ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok yang terdiri dari Bawaslu Kota Solok, Polres Solok Kota dan Kejari Solok. Selain OTT, dua kasus lainnya, juga sedang ditangani Gakkumdu Kota Solok.

Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam Pasal 523 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Yakni; "Setiap pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)".

Temuan tiga kasus ini, seakan membuktikan prediksi indeks kerawanan Pemilu (IKP) di Kota Solok oleh Bawaslu RI beberapa hari lalu. Dari data IKP tersebut, Kota Solok, menempati peringkat ke-4 daerah yang dinyatakan rawan money politics (politik uang) se-Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Kota Solok juga dinyatakan rawan dalam partisipasi pemilih, mencoblos berulang dan menggantikan orang yang tidak ikut memilih (golput).

Terkait OTT money politics di Kota Solok, Bawalu RI sebelumnya juga telah merilis 19 OTT money politics se-Indonesia. Dalam data tersebut, 1 kasus terjadi di Kota Solok yang merupakan satu-satunya kasus di Sumbar.


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru