oleh

PEMKAB PESSEL HITUNG KERUGIAN

RSUD Rasyidin Padang Diminta Pertanggungjawabkan Limbah

PAINAN (Metrans)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, saat ini tengah menghitung kerugian akibat limbah medis yang mencemari Pantai Tan Sridano, Kecamatan Batang Kapas, beberapa waktu lalu.

Limbah medis tersebut berupa jarum suntik, tabung cairan infus dan sempat meresahkan nelayan masyarakat setempat serta wisatawan. Selang berapa lama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, dan jajaran Polsek Batang Kapas mendatangi lokasi untuk memastikan sumber dan dampak limbah medis tersebut.


Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pesisir Selatan, Nelly Armidha mengatakan, terkait penemuan limbah medis tersebut, terdapat beberapa aspek yang akan dijadikan subjek dalam penghitungan sejumlah kerugian terhadap lingkungan, seperti tempat pariwisata, terhambatnya ekonomi masyarakat nelayan, hingga kepada dampak kesehatan masyarakat sekitarnya.

"Nanti akan kita kalkulasikan berapa saja jumlah kerugian yang dihasilkan oleh limbah medis tersebut, setelah itu baru hasilnya kita serahkan ke pihak RSUD Rasidin Kota Padang sebagai pihak yang terindikasi bertanggung jawab," ungkapnya di Painan, Rabu (8/2) sambil menyebutkan karena pada limbah medis itu terdapat nama RSUD Rasidin Kota Padang.

Lebih lanjut kata dia, terkait persoalan limbah tersebut, sebelumnya pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pessel dan (DLH) Sumbar, sudah menggelar sejumlah pertemuan dengan pihak terkait. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak yang terlibat diminta mengangkut dan menghancurkan semua limbah yang bertebaran di Pantai Tan Sridano.

"Dari hasil kesepakatan kemarin, pihak RSUD Rasidin sepakat menghancurkan limbah medis tersebut di RSUD M.Zein Painan, dan itu sudah mereka laksanakan," kata dia

Pada wawancara Metrans sebelumya, tim Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Rembrand mengatakan, RSUD Rasidin Kota Padang jelas sudah menyalahi peraturan karena membuang limbah medisnya tanpa prosedur yang jelas.

Dari hasil investigasi tersebut, katanya lagi, maka ia meminta proses hukum tidak bisa dihentikan, karena sudah jelas subjek dan pelakunya.

"Pelaku bertanggung jawab penuh untuk menemui kepala daerah setempat (Bupati), dan berhak memberikan keterangan untuk membuktikan apakah dia terlibat atau tidak," terangnya.

Terkait persoalan itu, lanjutnya, apabila nantinya pihak kepolisian dapat menemukan sejumlah bukti-bukti yang akurat terhadap pelaku, maka tidak menutup kemungkinan pelaku dapat dikenakan pidana sesuai pasal 88 UU 32 tahun 2009 dengan ancaman penjara tiga sampai empat tahun dan denda sampai Rp3 Miliar.

"Disana sudah dijelaskan, bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan," kata Rembrand.

Sementara itu, sebagaimana diketahui PT.Multazam adalah Perusahaan Pengumpul dan Pengangkut Limbah B3 yang berpusat di kota ‘Angin Mamiri’ Makassar-Sulawesi Selatan, yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 ini, telah lama berkomitmen dengan pemerintah dalam menjaga lingkungan dari pencemaran dan penyalahgunaan limbah B3. Perusahaan ini juga sudah melahirkan SK Menteri Lingkungan Hidup No.810 tahun 2009.

Sebelumnya, pada dialog Metrans lewat WhatsApp dengan Direktur Utama (Dirut) PT Multazam H. Jannuar Irianto, terkait Rumah Sakit (RS) mana saja yang sudah melakukan kerjasama dengan pihaknya di Sumbar, kata dia, bahwa pihaknya sudah tidak ada lagi menjalin kerjasama atau MoU dengan rumah sakit di Sumbar dan untuk saat ini PT Multazam tutup beroperasi untuk Sumbar.

"Terkait pengelolaan limbah medis di sejumlah rumah sakit di kota Padang, Badan Lingkungan Hidup yang bermain. Sebab, mereka adalah sebagai pengawas, kalau PT Multazam hanya pengangkutan terakhir. Untuk Sumbar, kemaren terakhir diangkut pada bulan November, di RSUD Pariaman," ucapnya kepada Metrans.

Ketika ditanya terkait penemuan sejumlah sampah medis yang bertebaran di sepanjang Pantai Tan Sridano, Batang Kapas, Pessel, Ia menjawab sudah mendengar informasi tersebut.

"Rumah Sakit Rasidin terakhir diangkut pada tanggal (16 Juni 2016) sebanyak 1.153 kg. Kemudian kontrak berakhir pada tanggal (1 Juli 2016). Setelah itu tidak ada lagi perpanjangan kontrak. Kalau untuk Rumah Sakit Siti Rahmah, kita belum pernah melakukan kerja sama," jelasnya. (mil)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru