oleh

JIMMY PARDEDE:

Satker Harus Membuka DIPA Karena Itu Uang Negara

MEDAN (Metrans)
Rembuk Komisi Informasi (KI) se Sumatera bertema "Refleksi Satu Dekade UU Keterbukaan Informasi Publik", digelar di Medan, Sumatera Utara, 3-5 Mei 2018, diisi dengan diskusi tentang Persepektif PTUN atas Putusan KI oleh Majelis Hakim PTUN.

Dalam diskusi itu dikatakan bahwa setiap Satker harus membuka Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA). "Jangan bilang itu tertutup, informasi dikecualikan atau rahasia negara, DIPA itu terbuka, itu uang negara kok," ujar Hakim PTUN Medan Jimmy Pardede pada diskusi di Rembuk KI se Sumatera, Kamis (3/5) di Medan.

Beda dengan dokumen seperti siapa yang mengerjakan tambang di suatu daerah, kalau daftar perusahaannya bisa dibuka tapi kalau detil sampai titik koodinat tunggu dulu.


"Pahami pasal informasi dikecualikan di UU 14 tahun 2008," ujar Jimmy.

Untuk itu,  Jimmy mengingatkan agar KI jangan anti dengan PTUN sebagai lembaga banding atas putusan sengketa informasi KI.

"Jadikan koreksi untuk pengayaan, sama dengan saya tidak anti putusan dibanding atau dikasasi ke MA," ujarnya.

Menurut Jimmy, KI itu quasi pengadilan sehingga putusannya diajukan keberatan oleh para pihak ke PTUN,

"Istilah kami untuk sengketa informasi PTUN adalah pengadilan banding," ujarnya.

Putusan KI yang diajukan keberatan ke PTUN, menurutnya adalah seperti proses persidangan banding.

"Ada putusan PTUN mengatakan menerima permohonan dan menguatkan putusan KI, permohonan diterima karena memenuhi ketentuan formal mengajukan keberatan atas putusan KI tersebut," ujarnya.

Setelah permohonan diterima maka PTUN memeriksa putusan KI, lalu PTUN menerbitkan keputusan menguatkan, membatalkan dan memutuskan sendiri.

Setelah putusan PTUN para pihak ada yang tidak puas mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

"Kalau panitera PTUN meminta salinan resmi berkas lengkap ke KI itu tanda ada putusan KI diajukan keberatan ke PTUN, KI kirimkan segera berkas, kalau tidak dikirim maka komisioner bisa dipanggil ke sidang oleh majelis hakim TUN," ujarnya.

Pada proses persidangan PTUN, dipastikan tidak ada mediasi. "Tapi majelis hakim PTUN dapat memanggil KI jika diperlukan," ujarnya.(*)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru