oleh

LANJUTAN KASUS KORUPSI

Sebelas Saksi Dihadirkan dalam Sidang Istri Walikota Padang Panjang

PADANG (Metrans)

Sidang dugaan korupsi anggaran rumah dinas Walikota Padang Panjang yang menjerat istri Walikota Padang Panjang Maria Feronika bersama rekannya Rici Lima Saza, Kamis (1/3) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang menghadirkan 11 orang saksi diantaranya dua orang adalah mantan Kabag Umum Setdako Padang Panjang I Putu Venda dan Febrianus.

Sementara saksi lain yang diperiksa ialah saksi Karmila (Kasubag Keuangan dilingkungan Walikota), Joko Suarno (staf Sekretariat umum), Fepneli (PPATK), Romi (bendara), saksi Oki Alatas, Musa, Nurhayati, Karnis (Cleaning Service) dan Ira Mayasari (ajudan walikota).


Dalam keterangannya, saksi Venda menyampaikan, tidak pernah ada temuan soal pembayaran gaji karyawan kontrak rumah dinas Walikota Padang Panjang pada 2014 dan 2015, baik dari audit yang dilakukan Inspektorat maupun BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

"Tentu saja kami diaudit, baik oleh Inspektorat Padang Panjang maupun BPK, tetapi tidak ada temuan," tambah mantan Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Pemko Padang Panjang, Karmila.

Dijelaskannya, ia bertanggung jawab melakukan verifikasi atas persyaratan pencairan gaji pegawai kontrak rumah dinas walikota dilakukan terhadap absen yang disesuaikan dengan SK Sekdako.

"Setelah verifikasi dilakukan, berkas permintaan gaji itu diserahkan ke PPTK dan Kasubag rumah tangga bagian umum," lanjutnya.

Selama 18 bulan ia menjabat absen penuh dan sesuai dengan nama-nama yang tertera dalam SK Sekdako. Selama Januari 2014 hingga Januari 2015 ia memegang posisi itu, gaji dibayarkan semuanya yakni untuk 12 pekerja.

Sebelumnya, pada awal persidangan, Penasehat Hukum terdakwa sempat meminta kepada majelis hakim yang diketua Ari Muladi didampingi dua hakim anggota Sri Hartati dan Zaleka untuk menunda sidang mengingat, terdakwa Maria Feronika dalam kondisi sakit. "Kami meminta kepada majelis agar sidang diundur karena keadaan terdakwa sedang sakit," kata penasehat hukum, Defika Yufiandra.

Hanya saja, setelah majelis hakim bermusyawarah, mereka menolak permintaan penasehat hukum karena kondisi terdakwa masih bisa melanjutkan persidangan.

"Jika kita mengamati keadaan fisik terdakwa, kami melihat terdakwa masih sanggup menjalankan proses persidangan ini. Kemudian menurut hemat kami juga, sidang akan tetap dilanjutkan mengingat sidang ini harus selesai hingga waktu yang ditentukan," sebut Ari Muladi.

Sidang pun akhirnya dilanjutkan dengan pemeriksaan 11 orang saksi. Sementara terdakwa Maria terlihat sempat tertidur saat sidang, sambil menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Hakim pun menyarankan ia tunjuk tangan kalau tidak sanggup melanjutkan persidangan.

Diketahui, pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp360 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan masing-masing Rp45 ribu perhari.

Pada maret 2014 Sekretariat Daerah Kota Padangpanjang melakukan pergantian pengawas kebersihan rumah jabatan walikota dan wakil walikota Padang Panjang, sebelumnya dilakukan oleh saksi Zulherman digantikan oleh Rhici Lima Saza. Pengawas bertanggungjawab atas absen serta nama-nama petugas kebersihan, serta membawa daftar tersebut ke Bendahara untuk pencairan gaji para pekerja.

Dari daftar nama pekerja mulai dari Maret hingga Desember 2014 terdakap beberapa nama dalam daftar hadir, namun orang tersebut tidak pernah bekerja pada rumah dinas tersebut yaitu, Nofrita, Febri Yanti dan Nurhayati. Juga ada nama-nama yang telah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan oleh Rhici Lima Saza, yaitu Suhendrik, Hendri, Amel Zola dan Esi Widiyani.

Pencairan gaji atas nama-mana fiktif dan nama-nama yang telah berhenti tersebut dilakukan Rici Lima Saza atas permintaan terdakwa Maria Feronika. Untuk memasukan nama pekerja fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa Maria dengan cara meminta fotocopy KTP yang bersangkutan, dan memasukan nama-nama tersebut kedaftar hadir pekerja.

Selanjutnya, pada tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp540 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan msing-masing Rp75 ribu perhari. Untuk sistem pembayaran gaji sama dengan pada tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut para pekerja hanya menerima gaji Rp1 juta hingga Rp1,2 juta perbulan. Walaupun sudah ada kenaikan gaji sesuai dengan anggaran pada tahun 2015.

Atas perbuatannya, Terdakwa dijerat dengan pasal 2, 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan Undang undang Tindak Pencucian Uang (TPPU). (pep)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru