Sidang Tertutup Kasus Pengeroyokan Robby Berpotensi Terdistorsi, Orang Tua Korban Kecewa

Robby saat terbaring dalam keadaan koma di RSUP M. Djamil Padang.

PADANG PANJANG (Metrans)

Yoserizal, orang tua Robby Al Halim (korban pengeroyokan oleh 17 santri Pondok Pesantren Nurul Ikhlas) yang mengakibatkan anaknya meregang nyawa, menganggap sidang tertutup terhadap kasus ini yang berlangsung di Pengadilan Negeri Padang Panjang berpotensi terdistorsi.

Sebelum meregang nyawa di RSUP M. Djamil Padang, Robby mengalami koma selama 8 hari. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh Satreskrim Polres Padang Panjang dan diketahui, sudah menjalani sidang sebanyak 4 kali. Sesuai aturan yang berlaku, proses persidangan telah bergulir sejak Senin (12/8) di PN Padang Panjang itu, dilaksanakan secara tertutup.


"Dari fakta persidangan yang telah berjalan selama 4 kali itu, saya kecewa karena sidang tertutup yang berlangsung di PN Padang Panjang hanya menghadirkan para santri. Sementara oknum ustadz/guru yang ikut melakoni kasus pengeroyokan itu sesuai fakta persidangan sampai saat ini belum juga diperiksa. Terkesan terjadi kasus pembiaran," ujarnya pada wartawan di warung kopi sarapan pagi Alima Padang Panjang, Jumat (23/8).

Tak hanya Yoserizal selaku orang tua korban, para orang tua dari pelaku pengeroyokan anak pada temannya sesama santri di Ponpes itu juga hadir.

(Baca juga: Dibully Teman Sekelas, Roby Dilarikan ke RSUP M. Jamil Padang)

Dalam kesempatan itu, orang tua, baik wali pelaku dan korban berharap kejelasan proses hukum. Karena dari sejumlah fakta yang telah terungkap di persidangan, belum terjamah oleh penegak hukum. Bahkan, majelis hakim pun tak memberikan tugas baru pada Jaksa.

Salah satu orangtua dari anak pelaku (sebutan pelaku di bawah umur, -red), Auri Adham mengatakan, dari empat kali persidangan yang telah dilalui, ia menilai ada pengabaian terhadap pihak yang seharusnya juga dimintai pertanggung jawaban atas kasus tersebut.

"Ironisnya, pihak hakim pun hanya diam tak memberikan perintah pada Jaksa Penuntut Umum untuk menanganinya," kata dia.

Auri menjelaskan, dari keterangan antara saksi pihak pesantren dengan anak, tidak sinkron. Di mana, anak mengatakan, kekerasan atau pemukulan bermula dari pihak pesantren (ustad). Namun pihak pesantren menyanggah.

(Baca juga: Wartawan Tak Boleh Liput Rekonstruksi Kasus Pengeroyokan Robby)

"Kami berharap pihak yang mesti diminta pertanggung jawaban juga dihadirkan dalam sidang seperti pimpinan ponpes, ustad wali kamar dan ustad bagian pengawasan. Semua adalah penanggung jawab atas kasus ini," katanya.

Di samping itu, dalam fakta persidangan, ia menilai saksi dari pihak pesantren kerap menolak ketika dimintai keterangan.

"Terkesan ingin lepas dari tanggung jawab dengan menjawab tidak tahu. Namun setelah majelis hakim menunjukkan bukti, baru lah dia akui," lanjutnya.

Menurut orang tua korban, anaknya yang meninggal akibat kekerasan tersebut, Yoserizal bersama para orangtua dari anak pelaku berharap kejelasan dari kejadian yang sebenarnya terjadi di pondok pesantren.

"Dari keterangan yang muncul di sidang, kami harap keadilan dan kejelasan bagaimana sebenarnya kasus itu terjadi dan siapa saja yang terlibat," katanya.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty menilai kesalahan tidak dapat hanya dilimpahkan pada 17 anak pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan tersebut.

Menurutnya ada unsur pembiaran dari pihak pesantren sehingga kekerasan itu bisa berlangsung berulang hingga tiga kali dilakukan pada malam hari di dalam kamar asrama.

"Ditambah ada keterangan kekerasan melibatkan ustad atau orang dewasa sehingga kami harap hakim, kejaksaan dan kepolisian lebih memperhatikan bukti yang sudah diungkapkan di persidangan," ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, anak yang bersalah memang ada konsekuensi yang harus diterima, namun unsur pembiaran dari pesantren juga harus diperhatikan.

"Tidak bisa kesalahan diletakkan hanya pada 17 anak tersebut. Apalagi sesuai judulnya kasus anak di bawah umur, tentu sidangnya beda dari yang biasanya. Dan disini kita lihat jelas banyak yang meyalahi tatib tersebut," tegasnya.

Pada Jumat (23/8) sidang masih berlanjut dan digelar secara tertutup. Dalam kesempatan itu, KPAI meninjau rutan di mana para 17 anak anak tersebut dititipkan.

Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Padang Panjang, Ismail menyatakan, pihaknya menyediakan kamar khusus untuk anak-anak tersebut agar terpisah dari narapidana.

"Bahkan kadang kala, makan mereka pun kita belikan dari luar. Intinya sesuai undang-undang berlaku perlakuan pada pidana anak tentu tak kami samakan dengan yang telah dewasa," ujarnya.

Sebelumnya pada Februari 2019 kekerasan sesama santri terjadi di Ponpes Nurul Ikhlas. Korban dipukuli secara berulang pada malam hari Kamis (7/2), Jumat (8/2) serta Minggu (10/2) karena dituduh telah mengambil tanpa izin sejumlah barang milik rekannya.

Kepolisian setempat menetapkan 17 anak sebagai pelaku kekerasan yang semuanya dalam rentang usia 15-16 tahun (di bawah umur). 

Pada Rabu (6/3), Polres Padang Panjang yang menangani kasus tersebut melakukan rekonstruksi tertutup, bahkan dari liputan awak media, atas kasus pengeroyokan yang dilakukan 17 orang pelaku terhadap Robby Al Halim. (pul)


Jangan Lewatkan