DEFLASI TERDALAM KE-5 DI INDONESIA

Sumbar Alami Deflasi Empat Bulan Berturut-turut

Infografis deflasi Sumbar. (dok TPID/BI)

PADANG (Metrans)

Sumatera Barat (Sumbar) kembali mencatatkan deflasi pada November 2019, sehingga empat bulan berturut- turut dari bulan Agustus 2019 Sumbar mengalami deflasi. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum Sumbar pada November 2019 kembali mengalami deflasi sebesar -0,31 persen (mtm), atau relatif sama dibandingkan dengan realisasi deflasi bulan Oktober 2019 yang sebesar -0,30 persen (mtm).

"Laju deflasi Sumbar pada November 2019 tersebut lebih dalam dibanding deflasi Kawasan Sumatera yang sebesar -0,22 persen (mtm) dan inflasi nasional yang sebesar 0,14 persen (mtm). Realisasi deflasi November 2019 menjadikan Sumbar sebagai provinsi dengan deflasi terdalam ke-5 dari 12 provinsi yang mengalami deflasi di Indonesia, deflasi tertinggi secara nasional terjadi di Kepulauan Bangka Belitung (-0,90 persen mtm), sedangkan inflasi tertinggi secara nasional terjadi di provinsi Sulawesi Utara (3,30 persen mtm)," ungkap Wakil Ketua TPID Sumbar, Wahyu Purnama, Kamis (5/12).


Ia mengatakan, secara tahunan pergerakan harga pada November 2019 menunjukkan inflasi sebesar 1,80 persen (yoy), atau lebih rendah dibandingkan periode sama tahun 2018 yang sebesar 3,10 persen (yoy). Secara tahun berjalan, inflasi Sumbar hingga November 2019 mencapai 1,61 persen (ytd) atau menurun dibandingkan inflasi tahun berjalan Oktober 2019 yang sebesar 1,92 persen (ytd). 

"Deflasi terutama berasal dari kelompok bahan makanan dan kelompok sandang. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami deflasi sebesar -1,26 persen (mtm), meningkat moderat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar -0,99 persen (mtm). Ditinjau dari komoditasnya deflasi kelompok bahan makanan terutama dari penurunan harga cabai merah, daging ayam ras, minyak goreng, jengkol, kentang dan emas perhiasan," kata Wahyu yang juga merupakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar itu.

Menurunnya harga cabai merah, lanjut Wahyu, terus berlanjut seiring dengan masa panen yang masih berlangsung dan pasokan yang berlimpah di dalam Sumbar maupun dari luar Sumbar. Tren deflasi komoditas daging ayam ras, jengkol dan kentang terjadi seiring terjaganya pasokan di pasar. Sementara itu kelompok sandang terpantau mengalami deflasi sebesar -0,20 persen (mtm), atau naik tipis dibandingkan bulan Oktober 2019 yang masih mengalami deflasi sebesar -0,02 persen (mtm). 

"Deflasi kelompok ini terutama didorong oleh turunnya harga emas perhiasan yang mengikuti harga internasional dimana tekanan inflasi emas relatif melandai dibandingkan bulan lalu, karena dipengaruhi oleh mulai meredanya ketegangan trade war antara Amerika Serikat dan Tiongkok sampai dengan akhir November.
Disisi lain, deflasi November 2019 tertahan oleh kenaikan harga beberapa komoditas strategis, seperti bawang merah, pisang, mobil, rokok kretek filter dan tomat sayur dengan andil masing-masing sebesar 0,21 persen; 0,03 persen;  0,02 persen; 0,02 persen; dan 0,01 persen," lanjut dia.

Lebih lanjut kata dia, kenaikan harga bawang merah karena pasokan yang mulai terbatas di pasaran akibat keterbatasan pasokan dari sentra produksi di Pulau Jawa yang mengalami penurunan pada September sebanyak 29 ribu ton. Tren peningkatan harga bawang merah di tingkat petani disebabkan penurunan luas area panen.

Sementara itu, kata Wahyu, kenaikan harga mobil disebabkan oleh penyesuaian atas kebijakan pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) baru, dari 10 persen menjadi 12,5 persen di DKI Jakarta, dimana hal tersebut mempengaruhi kenaikan harga atas penjualan harga mobil yang didistribusikan di daerah.

"Di sisi lain kenaikan harga rokok secara perlahan mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi bulan November 2019 seiring dengan wacana kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2020. Kenaikan harga rokok di tingkat harga konsumen sebagai antisipasi dari rencana kenaikan rokok tahun depan," tuturnya.

Menghadapi berbagai risiko yang ada, kata Wahyu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sumbar secara aktif melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi di daerah. Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui peningkatan sinergi dalam menjaga kecukupan dan kelancaran pasokan bahan pangan strategis, seperti beras, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Dari sisi kebijakan, TPID Sumbar juga terus memperkuat sinergi antar anggota TPID dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pertemuan RAKORPUSDA (Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah) pada tanggal 21 November 2019 di Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi kebijakan pusat dan daerah serta menindaklanjuti Rakornas Pengendalian inflasi 2019 yang bertemakan “Sinergi dan Inovasi dalam Mendukung Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi Pangan di Daerah”.

Wahyu menyebut, dari hasil pertemuan itu, ada beberapa poin penting guna mendukung terlaksananya TPID di antaranya, mengoptimalkan infrastruktur pertanian dan logistik melalui sinergitas program  dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengembangkan model kerjasama perdagangan antar daerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian, memperluas inovasi penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian, pemasaran dan juga memperlancar distribusi, memperkuat hubungan antar TPID untuk melakukan kegiatan Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) kepada program-program kerja TPID lain sebagai salah satu pertimbangan penyusunan program kerja TPID.

Selanjutnya, mensikronkan program peta jalan pengendalian inflasi dengan program/kegiatan perangkat daerah terkait, serta mengintegrasikan program tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

"Kedepan, diharapkan sinergi dan koordinasi TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maupun dengan Pemerintah Pusat dapat terus ditingkatkan terutama dalam rangka pengendalian inflasi Sumatera Barat," pungkasnya. (Raihan Al Karim)


Jangan Lewatkan