Sumbar di Persimpangan, Tetap PSBB atau New Normal?

Pemerintah provinsi sumbar bersiap menerapkan konsep new normal. IST

PADANG (Metrans)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 di Sumatera Barat (Sumbar) akan berakhir pada 29 Mei 2020. Hingga saat ini, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat belum mengambil kebijakan, apakah akan tetap menerapkan PSBB atau menyiapkan konsep kondisi normal yang baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19 ini.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, keputusan itu akan dirampungkan besok, tepatnya Kamis (28/5) setelah melakukan rapat dan evaluasi bersama wali kota/bupati se-Sumbar. Ada dua opsi yang akan diambil usai rapat yang akan digelar tersebut. Pertama, akan tetap menerapkan PSBB, atau menyiapkan konsep new normal.


"Keputusan ada dua opsi. Perpanjang PSBB atau new normal. Keputusan besok kita tunggu hasil rembukan bersama. Apakah dilanjutkan? Tidak sampai di sini saja, karena kita tidak memikirkan kesehatan saja, tetapi juga ekonomi ke depan, dengan kajian mereka (bupati/wali kota) masing-masing," kata Nasrul Abit saat diskusi online dengan IJTI Sumbar melalui aplikasi zoom, Rabu (27/5) malam.

Ia mengatakan, dari hasil rapat dan evaluasi yang telah digelar bersama bupati dan wali kota sebelumnya, ada yang tegas minta diperpanjang, dan ada yang menyatakan mengambil kesepakatan agar Sumbar mulai berbenah menuju gaya hidup new normal.

"Dari 19 kabupaten/kota, ada yang tegas minta diperpanjang, ada yang menyatakan ambil kesepakatan new normal. Termasuk masalah sekolah, sudah ada kajiannya. Kajian Wali Kota Bukittinggi cukup dipahami, mana tau Bukittinggi menjadi acuan sendiri," lanjut dia.

Menurutnya, keputusan yang akan dipilih besok, merupakan yang terbaik untuk Sumbar. Dan tentu itu atas kesiapan bersama. Seperti memerhatikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, kesiapan rumah sakit jika terjadi lonjakan, dan tempat karantina.

"Ini yang perlu dipenuhi. Terus juga tracking-nya bagaimana, transportasi lokalnya bagaimana, agar bisa melakukan new normal ini. Sebenarnya ada istilah yang diberikan WHO untuk negara di Eropa. Indonesia ternyata mengacu kesini, masuk ke new normal," ulas dia.

Lebih lanjut Nasrul Abit menjelaskan, new normal adalah gaya hidup baru. Meskipun ini baru sebatas wacana, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menuju gaya hidup new normal ini. Karena kita tidak tahu kapan virus ini akan benar-benar hilang.

"Walaupun ini wacana, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah harus terapkan new normal. Pertama di sektor kesehatan, seperti menjaga jarak atau physical distancing, selalu pakai masker jika keluar rumah, artinya protokol kesehatannya seperti itu," tambahnya.

Namun, ia meminta agar kita semua tidak terpaku terhadap wacana new normal tersebut. Sebelum menerapkan fase itu, kita mesti berbicara evaluasi PSBB yang telah diberlakukan di Sumbar selama dua tahap ini. Perlu juga ditentukan apakah pelaksanaan PSBB ini sukses atau tidak.

"Sekarang jangan terpaku new normal, kita nanti juga akan memasuki new normal. Kita bicara dulu PSBB Sumbar, apakah sukses atau tidak, sama-sama saja kita nilai. Berdasarkan pantauan saya, di posko perbatasan Limapuluh Kota ternyata tidak ada yang mematuhi. Ketika saya pantau ke sana, tidak ada kendaraan yang lolos. Tapi ketika saya pulang, banyak yang lolos," bebernya.

Namun, kata dia, jika keputusan esok yaitu menyudahi PSBB dan menuju kehidupan new normal, yang menjadi catatan adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat agar segera mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Peran TNI-Polri pun sangat berguna dalam mengedukasi masyarakat agar bisa memulai hidup disiplin, terutama dalam segi kesehatan.

"Kalau kita bubarkan PSBB, bagaimana mendisiplinkan masyarakat. Makanya diperbantukan TNI-Polri untuk memberi edukasi bagaimana memulai disiplin. Jadi kita ke depan, harapan kedatangan dari personel TNI-Polri, kalau kita punya perbatasan 10, sekitar 30 atau 40 orang kita letak di tiap perbatasan, kita bagi saja," tambah dia.

Lebih lanjut kata dia, di sisi lain, jika PSBB tetap diberlakukan, secara ekonomi akan terus berdampak terhadap masyarakat. Contohnya saja, Bukittinggi merupakan daerah wisata dan pusat perbelanjaan, tentu ini harus menjadi pertimbangan.

"Di satu sisi, kalau tetap PSBB, secara ekonomi akan berpengaruh, ini perlu pertimbangan. Bukittinggi daerah wisata, makanya kita dengar dulu kajiannya Bapak Wali Kota Bukittinggi," ulas dia.

Dalam tahapan pemulihan ekonomi di era new normal, kata Nasrul Abit, Sumbar sangat tergantung terhadap produksi UMKM dari bahan pangan, pertanian, perkebunan dan sektor pariwisata. Jika terus dibiarkan, makin lama pertumbuhan ekonomi di Sumbar akan semakin menurun.

"Pemulihan ekonomi ada tahapannya. Di sini tentu langkah kita lakukan. Kesehatan ada 6 langkah, ekonomi ada 5 fase yang harus dilakukan. Semuanya harus ada kajian secara akademis. Besok kita pastikan. Masing-masing daerah harus sudah pahami risko baik dan buruknya," tegas dia.

Untuk itu, Nasrul Abit kembali mengimbau agar masyarakat harus segera menyesuaikan kondisi saat ini dan mengubah perilaku yang sebelumnya mungkin tidak bersih, sekarang harus belajar hidup bersih. Kemudian yang sebelumnya ekonomi terpuruk, bagaimana kita harus bangkit.

"Untuk itu masyarakat Sumbar harus menyesuaikan kondisi ini. Kita mengubah perilaku yang selama ini tidak bersih, harus bersih. Yang selama ini ekonomi terpuruk, kita harus bangkit. Akan banyak perubahan jika masuk fase new normal," ulas dia.

Lalu, bagaimana dengan orang yang masih membandel alias tidak menjalankan protokol kesehatan Covid-19? Menurut Nasrul Abit, agar masyarakat bisa disiplin, harus diberikan sanksi yang tegas agar mereka tidak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Namun demikian, sanksi itu tidak bisa dibentuk dengan peraturan gubernur (Pergub) ataupun peraturan wali kota (Perwako).

"Bagaimana dengan yang keras kepala? Pertama ada sanksi, sanksi ini pada saat ini kita belum boleh. Tidak bisa dengan Pergub dan Perwako. Karena PSBB adalah membatasi pergerakan orang, dan acuannya adalah Permenkes dan Permenhub, guna memutus mata rantai. Kalau buat Perda, kan tidak bisa dalam waktu cepat. Dengan kedatangan TNI-Polri, diharapkan ada sanksi khusus," kata dia.

Dia menjelaskan, berdasarkan edaran dari gugus tugas pusat, jika keputusan yang diambil adalah tetap memberlakukan PSBB, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak perlu mengajukan surat perpanjangan PSBB. Surat yang perlu dibuat itu jika suatu daerah yang masa PSBB-nya akan berakhir, dan memutuskan tidak memperpanjangnya.

"Edaran dari gugus tugas pusat menyatakan bahwa jika ingin diperpanjang, tidak perlu ada surat baru, cukup penghentian surat. Sekali lagi saya sampaikan, semua pertimbangan dan masukan yang menyangkut new normal menjadi pertimbangan besok.  Mudah-mudahan keputusannya yang terbaik untuk Sumbar. Sebenarnya ini adalah peringatan untuk masuk new normal, semua harus siap," pungkasnya.


Jangan Lewatkan