oleh

KONFLIK INTERNAL WAKO-WAWAKO PADANG PANJANG

Undangan Wawa Mengundang Kritik Wako

PADANG PANJANG (Metrans)

Undangan Wakil Walikota Padang Panjang Mawardi Samah kepada para pimpinan OPD dan Walikota terpilih Fadly Amran untuk membahas KUA-PPAS 2019 justru mengundang kritik dari pihak pendukung Walikota petahana Hendri Arnis.

Dianggap undangan itu menyalahi kepatutan dan etika, lantaran tidak ada izin dari Hendri Arnis sehingga menimbulkan hubungan yang tidak baik diantara keduanya (Marwardi dan Hendri Arnis-red)


Pertemuan itu berlangsung,Rabu pagi lalu bertempat di hall lantai III Balaikota Padang Panjang. Wakil Walikota dr. H. Mawardi Samah, mengundang Walikota-Wakil Walikota terpilih Fadly Amran-Asrul untuk mematangkan pembahasan KUA-PPAS 2019. “Sesuai anjuran surat edaran Kementrian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kota Padang Panjang,”  ujar Mawardi saat dikonfirmasi perihal pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Wawako Padang Panjang Mawardi juga melibatkan seluruh OPD.

Pembahasan KUA-PPAS 2019 itu di pandu langsung Wakil Walikota Mawardi Samah di dampingi Kepala Bappeda, Sony Budaya Putra dan Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Ewasoska.

H Ryan Diovella, sebagai tokoh masyarakat dan perantauan pada Metrans mengatakan, tak alasan bagi Mawardi untuk mengundang pasangan calon walikota terpilih Fadly-Asrul ke Balai Kota di saat situasi dan kondisi begini. “Apalagi tanpa izin dari pak Hendri Arnis sebagai walikota sah Kota Padang Panjang sampai pluit terakhir ditiup wasit, 1 Oktober 2018,” kata Ryan.

Bahkan menurut Ryan, sepatut Mawardi menjaga tali silatulrahmi yang baik hendaknya. “Jangan sampai di akhir masa jabatan, hubungan baik keluarga Mawardi dan Hendri Arnis juga berakhir,” ujarnya.

Pendapat serupa datang dari Permana Ben, generasi muda Padang Panjang. Ia meyayangkan pertemuan tersebut kalau memang tanpa izin terlebih dulu dari Walikota Hendri Arnis. “Kan sampai  sampai 1 Oktober 2018 nanti masih beliau yang jadi Walikota. Sedangkan pelantikan Walikota - Wakil Walikota terpilih baru dilaksanakan bulan 20 Desember 2018,” kata dia.

Ditempat terpisah E.Gindo Sinaro salah seorang tokoh masyarakat, meyikapi hal ini tak bisa disalahkan pada Wawako saja, sebagai tukang masaknya Pemko dalam hal ini Sekda tentu berperan juga hendaknya memperbaiki hubungan tersebut.

Plt Sekda Indra Gusnadi yang selama ini dipercaya oleh Walikota Hendri Arnis, menurut Gindo Sinaro, seyogianya memberi masukan kepada Wakil Walikota.  "Bukan kah Sekda bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat," ujar nya pada Metrans.

Tapi pendapat Gindo ini tidak sepenuhnya tepat, karena Plt Sekda Padang Panjang Indra Gusnadi sedang tidak ada di tempat. Maka pejabat yang tinggallah yang mestinya mendudukkan kalau ada yang keliru. 

Indra Gusnadi sedang mengikuti pendidikan di Jakarta. "Saya sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, tentu sudah bapailah batinggalah dengan pejabat yang tinggal," kata Indra ketika dikonfirmasi tadi malam ke ponselnya. 

Sementara Wakil Walikota Mawardi yang dihubungi malam ini mengatakan bahwa pertemuan dengan Fadly itu adalah tuntutan tugas negara. "Karena ketentuannya, Kepala Daerah yang baru harus menyusun RPJMD, renstra sesuai visi-misi. Artinya pada saat menjabat nanti (Desember 2018) tentu akan dilanjutkan dengan APBD 2019. Dalam APBD mesti tercermin visi-misi kepala daerah, tidak boleh tidak. Karena itu kehadiran Fadly jadi penting. Jadi bukan karena apa-apa, melainkan hanya karena pelaksanaan tugas negara belaka. Soal minta izin, dengan segala upaya sudah dilakukan. Tetapi pak Wali tak bisa kita kontak. Sedangkan pembahasan KUA-PPAS sudah mendekati limit waktu," kata Mawardi. Ia berharap pertemuan itu tidak disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu. (pul)


Editor :  Eko Yanche Edrie

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru