Wabup Pessel Akhirnya Diperiksa Penyidik KLHK di Painan

Wabup Pessel Rusma Yul Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH), Martri Gilang Rosadi, SH, dan Kapolres Pessel AKBP Ferry Herlambang, SIK beserta para simpatisan saat melakukan dialog dengan pihak KLHK di rumah dinas Wabup beberapa waktu lalu.


PAINAN (Metrans)

Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar akhirnya diperiksa Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) RI, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pessel, Senin (4/12), segtelah sebelumnya sempat tertunda pasca ditetapkanya sebagai tersangka.

"Ya benar, tadi pihak KLHK telah melakukan pemeriksaan terhadap Pak Rusma di kantor Dinas Lingkungan Hidup Pessel," kata Nelly Armidha, selaku Kepala DLH Pessel pada Metran ketika dihubungi melalui telpon.


Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) Wabup Rusma Yul Anwar, Martri Gilang Rosadi, SH, membenarkan pihak KLHK telah melakukan pemeriksaan terhadap kliennya tersebut. Menurutnya, dalam pemeriksaan, Rusma menerangkan kronologis dan aturan yang menjadi dasar baginya untuk melakukan aktivitas pembangunan di Kawasan Mandeh. 

(Baca juga: Wakil Bupati Pessel Rusma Yul Anwar akan Dijemput Paksa)

"Tadi beliau diperiksa di Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah pemeriksaan berjalan lancar, tidak sampai satu jam pemeriksaan. Bapak sangat kooperatif dan datang tepat waktu pukul 09.30 WIB dan selesai sekitar pukul 10.15 WIB. Semua kronologis pembangunan dan dasar aturan kenapa pak Rusma berani membangun di Mandeh dijelaskan se detail mungkin," kata dia

Dikatakanya, sepanjang pemeriksaan, kliennya telah menjabarkan semua hal terkait persoalan yang menjeratnya kepada penyidik KLHK. Bahkan usai diperiksa, Wabup langsung mempersiapkan diri untuk mengikuti sidang pra peradilan pada Jumat (8/12) mendatang, di Pengadilan Negeri Painan.

"Selama diperiksa bapak kooperatif dan terbuka saja ke penyidik. Sekarang pak Wabup sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti sidang pra peradilan besok (Jumat-red)," sebutnya.

Sebelumnya, jadwal pemeriksaan Wabup Rusma Yul Anwar, di pending d sebabkan massa pendukung Wabup meminta supaya pemeriksaan itu agar dilakukan di rumah dinas Wabup saja.

Dikatakan Martry Gilang Rosadi. S.H, penundaan untuk penyidikan itu, melihat massa pendukung dari Wakil Bupati Pessel, meminta agar penyidikan tersebut dilakukan di rumah dinas. Ini mengingat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebab, semenjak ditetapkannya Wabup Rusma Yul Anwar sebagai tersangka, sejak dua hari terakhir Kamis 16-17 November 2017 massa pendukung terus mempertahankan agar Wakil Bupati itu diperiksa di rumah dinas saja.

"Dipending dulu. Itu juga sesuai dalam pasal 113 KUHP. Namun pada prinsipnya Pak Rusma Yul Anwar mau diperiksa," kata Martry pada wartawan.

Semenjak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Wabup secara resmi sebagai tersangka terkait kasus perusakan mangrove di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT ) Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Rusma Yul Anwar disangkakan telah melanggar Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 dan 109.

Menurutnya, massa pendukung Rusma tidak menginginkan pemeriksaan dilakukan di Jakarta ataupun di Mako Polres Pesisir Selatan.

Sebab, mereka khawatir, jika pemeriksaan di luar rumah dinas, mantan Kepala Dinas Pendidikan itu bakal langsung ditahan.

Namun lebih dari itu, lanjut Martry, pihaknya melihat terdapat sejumlah kejanggalan terkait pemeriksaan Wakil Bupati itu.

Pertama, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diberikan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).

Padahal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pemanggilan dilakukan penyidik, bukan Sat Pol PP. Karena Sat Pol PP tidak mempunyai kewenangan dalam hal ini," kata dia.

Kemudian yang kedua, penetapan Rusma Yul Anwar sebagai tersangka tidak melalui surat penetapan. Bahkan, ia mengaku kliennya belum pernah menerima surat tersebut.

"Jadi, kami berfikir segala proses dalam kasus ini seakan dipaksakan. Padahal klien kami sedang sakit," ucapnya.

Namun demikian, bersalah atau tidak Rusma Yul Anwar itu harus dibuktikan melalui persidangan.

Saat ini status sebagai tersangka itu baru sekedar sangkaan. "Nanti biar majelis hakim saja yang membuktikan," ucapnya. (mil)

Editor :  Raihan Al Karim

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2017





Facebook Comments