Wacana Nadiem Hapus Ujian Nasional, Jusuf Kalla: Tidak Dihapus, Hanya Dievaluasi

Dr. (H.C) Drs. H. Muhammad Jufuf Kalla usai menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (H.C) dari Universitas Negeri Padang. (Foto: Rina Akmal)

PADANG (Metrans)

Mantan Wakil Presiden RI, Dr. (H.C) Drs. H. Muhammad Jufuf Kalla membantah wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim yang akan menghapus ujian nasional (UN), tetapi hanyalah evaluasi.

"Tidak ada dihapus (ujian nasional), hanya dievaluasi saja," tegas Jusuf Kalla usai menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (H.C) dari Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis (5/12) di Padang.


Menurutnya, silakan saja melakukan evaluasi. Sebab, dari tahun ke tahun memang harus dilakukan evaluasi selama ada cara atau sistem untuk mengevaluasi hasil pendidikan.

"Yang dievaluasi sistemnya, untuk mengevaluasi hasil pendidikan. Kalau tidak ada cara untuk mengevaluasi hasil pendidikan, bagaimana caranya negeri kita maju," ulas dia.

Saat ditanyakan apakah UN masih relevan, menurut JK, UN masih relevan. Namun ada beberapa hal tertentu untuk perubahan-perubahan tertentu, seiring waktu butuh dievaluasi.

"Bahwa harus ketat caranya, memang harus. Kalau hanya dibebaskan seperti itu maka akan kembali ke tahun 2003. Ini saja dikatakan ketat mutu pendidikan kita, jika dibandingkan negara lain, masih jauh lebih ketat negara lain," tambah JK.

Jufuf Kalla Dapat Gelar H.C

Dr. (H.C) Drs. H. Muhammad Jufuf Kalla mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (H.C) dari Universitas Negeri Padang, karena dianggap berjasa dalam bidang pendidikan.

Sumando urang minang ini diberikan gelar HC karena dianggap sebagai sosok pejuang terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Serta kepedulian JK pada dunia pendidikan juga menjadi salah satu faktor tim promotor UNP memberikan JK gelar kehormatan dibidang pendidikan.

JK mengaku senang ketika berbicara terkait peningkatan mutu pendidikan, sebab dia meyakini sepenuhnya bahwa hanya dengan pendidikan nasional yang bermutu atau berkualitas tinggi dan merata secara nasional, Indonesia dapat mencapai kemajuan.

"Tanpa mutu pendidikan yang tinggi kita tidak mampu memiliki SDM yang unggul, yang selanjutnya akan menjadi lokomotif bagi negara Indonesia yang maju dan kompetitif di tengah persaingan dunia internasional," kata dia.

Dikakatan juga, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu seperti, perubahan kurikulum, terakhir tahun 2013, namun yang paling penting antara lain ketentuan dalam UUD 1945 bahwa anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, ini tertinggi dari semua sektor.

JK juga menyebutkan, selama dia di pemerintahan sejak tahun 1999 hingga 2019, pengalaman dan usaha menciptakan pendidikan nasional yang bermutu melalui perbaikan sarana, guru dan sistim, serta penerapan ujian nasional.

"Dengan adanya ujian nasional ini, kita dapat menjaga mutu pendidikan dengan mendorong siswa belajar keras dan sekaligus melakukan evaluasi secara berkelanjutan," tutup JK.

Sementara itu, Rektor UNP Ganefri mengatakan, gelar kehormatan HC ini kali ke empat diberikan UNP pada putera-puteri terbaik bangsa. Selain berjasa dan dianggap sebagai pejuang dibidang pendidikan, tokoh-tokoh yang mendapatkan gelar HC juga memiliki perhatian dalam peningkatan dunia pendidikan.

"Sudah 4 tokoh yang diberikan UNP gelar HC ini, pertama kepada Muhammad Syafei, Gamawan Fauzi, Megawati Sukarnoputri dan Dato’ Seri Anwar Ibrahim," kata Ganefri.

[Rina Akmal]


Jangan Lewatkan