oleh

DALAM HAL KETERBUKAAN PUBLIK

Wali Nagari Sungayang Tantang OPD Pemkab Tanah Datar

BATUSANGKAR (Metrans)
Wali Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar, Izhar Rasyid yang baru saja meraih predikat sebagai peraih nagari terbaik peringkatan badan publik 2017 lalu itu, menantang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah itu, apakah berani memajang ringkasan anggaran APBD-nya.

"Kalau berani, itu baru hebat OPD di Tanah Datar. Sebab, kalau kami transparan pak, dana nagari kami pajang ke publik," ujar Izhar Rasyid pada acara sosialisasi PPID dan Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PLID) Pemkab Tanah Datar di aula kantor bupati, Jumat (16/3).

Sementara Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Syamsu Rizal sebagai nara sumber dalam acara itu memastikan, tidak ada lagi alasan badan publik di era kekinian tidak terbuka, karena UU 14 Tahun 2008 menjamin hak warga negara atas informasi publik.


"Hak seluruh warga negara untuk mendapatkan informasi publik, pemerintah atau badan publik wajib memberikan informasi," ujar Syamsu Rizal.

Sebab, katanya, keterbukaan informasi publik dalam rangka membangun trust publik. "Sudah terbuka sekali pun kita ada juga yang tidak percaya itu biasa, tapi begitu Pemkab Tanah Datar terbuka dan dipercaya maka kepercayaan rakyat akan kuat kepada pemerintahannya," ujar Syamsu Rizal.

Sementara Asisiten III Pemkab Tanah Datar, Rahmi Harun mewakili bupati menegaskan, Tanah Datar terus berupaya memperkuat keterbukaan informasi publik.

"Karena pimpinan kami tahu bahwa membangun pemerintahan yang cleant dan clear governance, salah satunya elemen pentingnya adalah keterbukaan," ujarnya.

Sementara Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi menegaskan, SOP dalam pelayanan informasi publik dan SOP soal daftar informasi publik mendesak disiapkan oleh PPID Utama Pemkab Tanah Datar.

"Adanya SOP menjadi patokan untuk memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, juga menjadi acuan pelayanan bagi PPID Utama, berganti pejabat kalau SOP ada tidak masalah bagi Tanah Datar," ujar Adrian.

Selain itu, katanya, Tanah Datar menjadi badan publik pertama yang struktur PLID berdasarkan Permendagri 3 tahun 2017.

"PLID sudah ada dan telah diteken oleh bupati ini perdana di Sumbar," ujar Adrian.

Pada sesi tanya jawab, ternyata lebih antusias wali nagari ketimbang jajaran OPD Pemkab. (pep)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru