oleh



Yosmeri: KSOP Jangan Perumit Nelayan

PADANG (Metrans)

Sulitnya mengurus perizinan, termasuk pada sebagian nelayan wilayah Sumatera Barat (Sumbar), membuat nelayan tidak punya Surat Layak Operasional (SLO) dari Syahbandar. Dengan demikian, saat berlayar, nelayan yang bersangkutan bisa dianggap nelayan ilegal sehingga tak lepas dari razia.

Kondisi memprihatinkan ini menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri. Dia menegaskan, agar pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di daerah tersebut tidak memperumit atau memperlamban mengeluarkan pernyataan ukuran kapal yang jadi dasar dikeluarkannya SLO.


Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri, Senin (20/2) kepada Metrans, Pemerintah Provinsi sudah memberi sokongan kepada para nelayan Sumbar untuk tetap berlayar dengan mengeluarkan surat keterangan bahwa sedang melakukan pengurusan di pusat beberapa waktu belakangan ini. Tapi masih ada keluhan kabupaten dan kota yang kita dengar bahwa nelayannya dipersulit. Lebih jauh dikatakan, kewenangan untuk mengukur kapal ada di tangan Syahbandar. Nasib nelayan bergantung pada pihak Syahbandar dalam ini.

“Karena itu, kita imbau agar KSOP jangan berlamban-lamban dalam melakukan pengukuran kapal. Karena ini mempersulit nelayan. Jika masih ada laporan dari nelayan sulit untuk keluarkan surat ini, kita akan rapatkan kembali. Ini karena hasil rapat kita dengan KSOP jelas menegaskan bahwa semua instansi terkait, pusat dan daerah, harus mendorong perbaikan pelayan publik. Yang terutama adalah jangan sampai ada pungutan liar,” tutur Yosmeri tegas.

Yosmeri menekankan, Syahbandar harus beri kemudahan untuk pelayanan pengurusan surat nelayan. “Jika ada indikasi lembaga terkait mempersulit, kita akan lapor lagi pada pimpinan,” ujarnya.

Berkaitan hal tersebut, baru-baru ini di Kota Padang, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Yandri Hanafi, menyorot masih banyak nelayan di daerah tersebut yang belum bisa berlayar karena belum mendapat legalitas yang diperlukan.

Di Kota Padang, sebagai contoh, ada sekitar 70 unit kapal nelayan yang beranggotakan masing-masing sekitar 25 orang anggota keluarga. Mereka menjadi pengangguran dengan tidak bisa berlayar.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat pihak Pemerintah Provinsi Sumbar dan beberapa elemen lainnya telah melakukan rapat dan menghasilkan kesepakatan yang pada dasarnya bertujuan mempermudah pekerjaan nelayan. Namun ini menjadi terkendala karena lambannya pelayanan terhadap nelayan yang ingin mengurus legalitas kapalnya terkait dengan pengukuran yang dilakukan oleh Syahbandar. (yyn)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru