oleh



31 Aliansi Umat Islam Sumbar Kecam IAIN Bukittinggi

BUKITTINGGI (Metrans)

Tiga puluh satu aliansi umat Islam Sumatera Barat (Sumbar) yang terdiri dari ribuan massa berasal dari berbagai daerah di Sumbar mengecam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan kontroversial terhadap dosen maupun mahasiswi terkait pemakaian cadar di lingkungan kampus. Kecaman tersebut disampaikan melalui aksi Menolak Diskriminasi Larangan Bercadar di Kampus IAIN Bukittinggi, Jumat (12/05) di lapangan Wirabraja 0304 Agam.

Aksi memuat orasi yang dilanjutkan long march, dikawal Polres Kota Bukittinggi. Long March yang diawali dari lapangan Wirabraja 0304 Agam dan berakhir di gedung DPRD tersebut berlangsung tertib dan rapi. Di saat long march, para peserta aksi meneriakkan kata-kata yang isinya harapan pemberhentian Rektor IAIN Bukittinggi.


Di gedung wakil rakyat, pelaku aksi menyampaikan keinginan agar bisa diterima dan direspon oleh anggota Dewan.

“Jika tidak dapat diterima, kami akan menanti sampai diterimanya kami bermusyawarah,” teriak salah seorang ulama dalam orasinya.

Tak lama, , munculah maklumat dari kepolisian bahwa hanya 10 orang perwakilan aliansi yang bisa masuk dan bermusyawarah menyampaikan tuntutannya secara langsung. Di dalam gedung DPRD, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi Trismon, Yontrimansyah dan anggota Asril serta  Edison menyambut perwakilan aliansi untuk merespon harapan secara langsung.

Ketua MMI Sumbar, Kamri Yanto Syafril, kemudian membacakan tiga tuntutan Aliansi Umat Islam Sumatera Barat. Tuntutan tersebut yaitu agar IAIN Bukittinggi menghapus diskriminasi cadar di Kampus IAIN Bukittinggi terhadap seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi,  agar Rektor IAIN Bukittinggi dan para petinggi (dekan) IAIN Bukittinggi yang sepaham dengannya dipecat, dan agar skorsing atas dosen bercadar di IAIN Bukittinggi dicabut.

Sementara, Imam Front Pembela Islam (FPI) Sumbar, M.Busra, mengatakan bahwa Rektor IAIN Bukittinggi sudah disurati agar menghapus larangan bercadar namun surat tersebut tidak pernah dibalas.

“Nampaknya surat yang Kami kirimkan itu tidak diindahkan. Maka Kami mencoba datangi lagi kampus IAIN Bukittinggi untuk bertemu dengan Rektor. Tetapi berbagai alasan disampaikan sehingga Kami tidak dapat bertemu dengan Rektor. Kami ke DPRD untuk bermusyawarah. Kami minta kepada wakil-wakil rakyat kiranya dapat melanjutkan permintaan tuntutan Kami,” tegas Buya Busra.

Menjawab aspirasi massa tersebut, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi Trismon menjelaskan bahwa DPRD Bukittinggi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap IAIN Bukittinggi sebab kewenangan IAIN Bukittinggi berada di bawah Kementerian Agama RI. Namun ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Agama RI, ucapan Trismon tersebut disambut dengan teriakan takbir, dan salah seorang ulama menyatakan harapan agar para wakil rakyat jangan terlalu lama dalam mengurus tuntutan ini. (win)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru