52 BUMN Ditemukan Tidak Transparan

Peneliti UBH, memaparkan 119 BUMN dalam Desiminasi Hasil Indeks Transparan BUMN Berbasiskan Website, 52 BUMN dinilai tidak transparan.

PADANG (Metrans)

Peneliti Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Miko Kamal, SH, Ph.D, Dr.Akmal, SE.Msi., dan Ryan Hidayat, SH., membeberkan dari sebanyak 119 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia, sebanyak 52 BUMN tergolong tidak transparan.

Simpulan itu merupakan Desiminasi Hasil Indeks Transparan BUMN berbasiskan website resmi dari BUMN masing-masing. Ia mengatakan, prinsip transparansi yang digunakan dalam riset ini mengacu kepada Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


“Persentase jumlah BUMN yang tidak transparan cukup besar, masih di bawah 50 persen yaitu 43,6 persen atau hampir mencapai separuhnya,” ujar Miko kepada awak media di Gedung Pascasarjana UBH Ulak Karang Padang, Kamis (21/12).

yakni penelusuran melalui internet berkenaan dengan data-data menyangkut BUMN yang diteliti. Misalnya, mempergunakan mesin pencari google atau link yang ada di website Kementrian BUMN www.bumn.go.id, serta Kalau BUMN memiliki website, peneliti mengisi checklist di dalam daftar pertanyaan.

 “Secara umum ada 24 pertanyaan mengacu Pasal 14/2008 yang digunakan untuk mengetahui prinsip transparansi ini. Jika semua pertanyaan terjawab, maka BUMN itu dinilai transparan.Sebaliknya jika satu saja pertanyaan yang diminta tidak tidak ada jawaban, maka penilaiannya berkurang menjadi cukup transparan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa secara hukum, BUMN wajib transparan kepada publik, sebagaimana yang termuat secara eksplisit dalam Pasal 14 UU No. 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, sebagai aturan yang mengikat (binding).

Sementara itu BUMN yang tidak menginformasikan (tidak mengupload) Laporan Tahunan juga cukup besar yakni berjumlah 48 BUMN atau 40%.

“Laporan tahunan perusahaan sangatlah penting bagi masyarakat sebagai ultimate shareholders BUMN sebagai alat kontrol terhadap kinerja perusahaan,” katanya.

Ia menambahkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemicu untuk penelitian serupa lainnya, yakni sebagai alat kontrol sosial bagi BUMN dengan rakyat sebagai pemiliknya. Selain itu, juga memicu BUMN yang tidak transparan agar transparan yang pada akhirnya akan memicu BUMN meningkatkan kinerjanya.

“Kita berencana memberikan penghargaan kepada perusahaan yang tergolong transparan tersebut, agar mereka terpacu untuk lebih baik lagi ke depannya,” sebut Miko.

Hasil riset dan rekomendasi dari penelitian ini juga akan di teruskan ke Kementerian BUMN sebagai bahan acuan demi BUMN lebih baik dan rakyat lebih sejahtera. Ke depan katanya penelitian ini akan diupayakan untuk BUMD. Tujuannya, agar BUMD di Sumbar akan terpacu meningkatkan transparansi dan keuntungannya.

“Malu mereka kalau rugi dan diketahui publik, jadi akan terpacu meningkatkan laba sehingga rakyat sebagai pemilik juga bisa menikmati keuntungan dari BUMN itu baik langsung maupun tidak,” tutupnya. (why)


Jangan Lewatkan