Berhasil Mengedukasi Masyarakat, Kunci Sukses PSBB

Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM Unand), Defriman Djafri Ph.D.

PADANG (Metrans)

Berdasarkan data statistik hingga Minggu (3/5), jumlah kasus positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan angka 195 kasus. Dari keseluruhan kasus, daerah dengan orang yang terjangkit didominasi oleh Kota Padang, yakni 60 persen.

Dari kasus sebanyak itu, jika dikelompokkan berdasarkan status kasus local atau imported, terlihat 79,49 kasus merupakan kasus lokal, dan 12,82 persen merupakan kasus imported yang berasal dari luar Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan 7,69 persen kasus tanpa keterangan.


Jika melirik kajian evaluasi kasus sebelum dan sesudah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Sumbar, terlihat rata-rata jumlah kasus terinfeksi per hari terdapat 5 kasus. Angka kematian (CFR) 7,69 persen dan angka kesembuhan (Cure Rate) 17,95 persen.

Pada data tersebut, 4 minggu sebelum PSBB diberlakukan, terdapat 12 kasus positif baru. Kemudian, 3 minggu sebelum diberlakukan PSBB, terdapat 14 kasus positif baru. Pada 2 minggu sebelum diberlakukan PSBB, juga terjadi penambahan kasus baru sebanyak 29 kasus.

Kajian itu dipaparkan Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM Unand), Defriman Djafri Ph.D, Senin (4/5). Ia mengatakan, seminggu sebelum PSBB, terdapat 26 kasus baru. Namun, seminggu setelah diberlakukan PSBB, angka kasus positif baru meningkat drastis, yakni 64 kasus positif baru. Serta, minggu kedua setelah PSBB (baru dihitung 4 hari), terjadi penambahan sebanyak 50 kasus baru.

"Jika kita mengevaluasi kasus konfirmasi positif, sebelum PSBB tepatnya pada tanggal 21 April, terdapat temuan 51 kasus positif yang berdiri sendiri. Artinya belum ada menularkan ke orang lain. Kemudian setelah PSBB, pada tanggal 3 Mei, terdapat 135 kasus baru berdiri sendiri. Artinya ada 84 kasus baru (belum ada rantai penularan atau tidak berkaitan dengan kasus sebelumnya," ungkap Defriman yang juga Dekan FKM Unand itu.

Sementara, sebelum PSBB diberlakukan, masih pada tanggal 21 April, terdapat 23 temuan kasus baru yang terkait atau berhubungan dengan kluster maupun kasus sebelumnya. Kemudian setelah PSBB, juga berdasarkan tanggal 3 Mei, terdapat 60 kasus baru yang juga yang terkait atau berhubungan dengan kluster maupun kasus sebelumnya. Artinya, pada kelompok ini, terdapat penambahan 37 kasus.

"Kalau kita lihat ketika sebelum dan sesudah PSBB, terjadi penambahan kasus baru yang sifatnya berdiri sendiri. Dan kalau bisa detail lagi bagaimana penyebarannya ini, tentu bisa dikatakan belum efektif PSBB ini dijalankan dalam 2 pekan atau 1 minggu lebih 4 hari. Terjadi penambahan kasus luar biasa banyaknya dan ini berdiri sendiri dan belum termasuk kluster sebelumnya. Berarti sebelum PSBB 74 kasus, setelah PSBB 195 kasus, terjadi total penambahan kasus 121," imbuhnya.

 

Kunci Sukses PSBB

Defriman mengungkapkan, literasi menjadi kunci untuk pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengedukasi masyarakat. Pada sisi lain, agar masyarakat tidak panik dengan semestinya para pemimpin di negara ini berbicara secara ilmiah.

"Berharap Pemerintah Provinsi Sumbar dan bupati atau wali kota di Sumbar menjelaskan secara scientific, tapi jangan membuat polemik yang menjadi reaktif. Tapi dasar yang di kita, seperti pertama di Depok itu muncul kan langsung reaktif. Dibuat seolah seperti teroris, ini yang menjadi masalah ke depan," lanjut dia.

Ia mengatakan, makna terbesar dalam penerapan PSBB itu yakni edukasi dan membentuk karakter atau sebuah budaya agar menjadi kebiasaan ke depan. Sehingga masyarakat sudah terbiasa untuk bersikap disiplin dalam memerangi virus Corona atau virus apapun yang suatu saat bisa saja menghantui masyarakat.

"Jadi akhirnya masyarakat sudah terbiasa, kita buat kedisiplinan seperti masyarakat Jepang, termasuk orang Singapura dan China. Kalau di kita, seperti yang dikatakan Buya Duski Samad, tidak ada takut-takutnya. Ibaratnya kalau sudah tampak corona, baru takut. Apakah kita menunggu seperti itu dulu? Harus diberikan pendidikan yang jelas, apalagi bagi masyarakat yang tidak terjangkau," bebernya.

Defriman menambahkan, kita perlu berfikir bagaimana mengoperasionalkan di lapangan sesuai dengan kearifan lokal (lokal wisdom) dalam pembatasannya, yang ada di masing-masing wilayah.

"Inovasi kearifan lokal ini yang seharusnya dijadikan role model ke kabupaten dan provinsi yang lain. Dengan catatan menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Lebih lanjut kata Defriman, perlikau pencegahan di tengah masyarakat menjadi pondasi dalam memerangi Covid-19 dan makna besar PSBB. Sebab, pandemi ini, kata dia, bisa saja terjadi gelombang-gelombang susulan.

"Mengapa? Karena Covid-19 ini bisa terjadi banyak gelombang, tidak hanya sekali saja. Setidaknya kita sudah punya pondasi untuk gelombang berikutnya di masyarakat menjadi kebiasaan dan budaya ke depan. Perlu inovasi intervensi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat pentingnya perilaku upaya pencegahan terhadap Covid-19," ungkapnya.

Beberapa hari terakhir, kata dia, penyebaran Covid-19 di Sumbar rata-rata merupakan transmisi lokal atau antar daerah di provinsi ini. Seperti antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota dan antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Termasuk Pasar Raya Padang yang belakangan kerap menjadi bahan pembicaraan.

Lantas, apakah hal itu merupakan salah satu pembuktian bahwa PSBB di Sumbar belum berjalan efektif? Defriman menjelaskan, kita perlu mencermati dan membedakan dalam penambahan kasus dengan penemuan kasus baru. Dua poin itu merupakan hal yang berbeda.

"Dalam hal ini, kalau kita melihat artinya penjumlahan dari kasus yang berdiri sendiri dan kasus yang masih dalam rantai penularan yang lama, akan menjadi evaluasi. Kalau kita lihat, artinya penambahan banyak yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, tentu kita pertanyakan, berarti ini kan muncul. Berapa yang kasus impor atau kasus lokal. Kalau dalam bayangan kita, bukan kasus yang tertular, tentu impor. Bisa jadi dia tertular dengan rantai kluster yang lama, tapi belum ter-tracing saja," ulas dia.

Tapi dalam pemetaan kasus, kata Defriman, setelah PSBB memang terjadi penambahan 84 kasus yang berdiri sendiri, yang sebelumnya belum diketahui menular dari mana dan belum diketahui apakah sudah menularkan atau belum.

"Tentu dengan kalau memang melihat kondisi saat sekarang, karena seolah jumlahnya signifikan menambah, yang dikatakan Yudi benar. Jadi PSBB bisa dijadikan mata pisau, karena beranggapan lockdown, akhirnya orang berbondong pulang. Karena tidak boleh masuk ke kampungnya. Apalagi di depan mata yang akan dihadapi sesuai prediksi kami, yaitu di masa lebaran. Akhirnya main kucing-kucingan ini," bebernya.

Ia mengatakan, di sisi lain, dia mengapresiasi banyaknya temuan kasus dan peningkatan angka positif di Sumbar. Hal ini bisa jadi merupakan kerja cepat dari tim surveillance dalam melacak rantai penularan Covid-19 di Sumbar ini.

"Jangan diartikan berdasarkan jumlah kasus ini, PSBB gagal. Karena justru kita menemukan ini untuk mengendalikan. Apalagi salah satu yang kita apresiasi, Labor Fakultas Kedokteran Unand mau bekerja dalam hal menambah pemeriksaan dari yang awalnya 300 sampel bisa saja sehari 700 sampel. Tergantung persiapan kabupaten/kota untuk mengirim sampelnya," lanjut Defriman.

Menurutnya, bisa saja angka kasus positif di Sumbar meningkat drastis karena banyaknya swab yang diperiksa. Bahkan, kata dia, swab orang yang masih berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Sumbar juga diperiksa, termasuk para Orang Tanpa Gejala (OTG). Sedangkan di daerah lain, swab ODP dan OTG jarang diperiksa.

"Di kita, ODP juga masuk, OTG juga masuk, sesuai dengan protap yang ada di revisi 4 Pencegahan Penyakit Infeksi (PPI) yang dikeluarkan Kemenkes. Justru saat sekarang ini menurut saya sudah on the track dalam penanganannya," imbuhnya.

Lebih lanjut kata dia, masalah besar saat ini adalah bagaimana menilai pembatasan yang berjalan itu, bukan malah bicara jumlah kasus dan penyebaran. Yang harus dinilai saat ini adalah, apakah pembatasan sudah berjalan baik apa belum. Kemudian sudah berapa total sampel swab yang digunakan, bagaimana pembatasan itu berjalan di perbatasan, bagaimana orang menjaga jarak, serta kerajinan mencuci tangan.

"Seharusnya itu yang dinilai, apakah sudah berjalan dengan baik. Dalam aspek epidemiologi, saya simpulkan kita belum bisa menyatakan ini gagal atau tidak. Intinya kalau dari kaca mata epidemiologi dan kesehatan masyarakat, memutus mata rantai. Mata rantai ini kan pergerakan manusia, makanya kami dalam corong ini menyampaikan bahwa perubahan perilaku yang menjadi pondasi," tegas dia.

Jika kedisiplinan sudah menjadi budaya, ungkap dia, ketika gelombang kedua virus Corona ini menyerang, kita semua sudah bisa mengendalikannya. Tetapi, bagaimana pun, aktivitas manusia memang tetap bergerak.

"Aktivitas manuasia tetap bergerak, ini tidak bisa dan perlu kita kendalikan. Ada juga masukan ke Pemda masalah PSBB, yang banyak itu kan diatur PSBBnya, tapi atur juga stay at home-nya itu bagaimana. Orang kan sudah bosan juga di rumah, seharusnya dibuat bagaimana stay at home yang produktif. Dibuat SOP atau panduannya," kata dia menyarankan.

Ia mengatakan, jika berbicara prediksi angka puncak kasus positif di Sumbar, pihaknya mengaku tidak dapat memprediksi angka tersebut. Sebab, dia disulitkan dalam kejadian atau kasus yang unpredictable.

"Yang unpredictable ini yang sulit. Saya hanya memberikan alarm kepada Pemda agar cepat bergerak. Kita tidak mau seperti Spanyol, Itali atau Amerika sendiri yang artinya kematiannya sudah melebihi perang Vietnam, 58 ribu kematian. Bayangkan, kalau di Indonesia, kalau tidak cepat juga ya bisa seperti itu, karena potensi itu ada," bebernya.

Menurutnya, jika melihat sifat 'urang awak', sepertinya mesti ditakut-takuti dahulu, baru taat terhadap imbauan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah.

"Saya terinspirasi dari Buya Duski Samad. Orang kita ini memang harus ditakuti dulu, baru dia mau. Apakah itu bisa kita simpulkan karakter kita, apalagi kita di Sumbar. Apakah harus di daerah itu terinfeksi dulu, baru dia akan kalang kabut. Termasuk kepala daerah," cetusnya.

Sebenarnya perlu dibawah garsi, bahwa makna PSBB itu bukan larangan, namun pembatasan aktivitas. Namun nyatanya, masih banyak juga masyarakat salah mengartikan. Artinya jika pembatasan, seharusnya aktivitas ekonomi berjalan sesuai biasanya, tapi dibuatlah pembatasan-pembatasan yang sifatnya local wisdom atau kearifan lokal.

"Itu yang seharusnya dipikirkan kabupaten/kota. Jangan beban itu memikirkan operasional itu masih di level gubernur. Seharusnya di kabupaten/kota dengan perangkat birokrasi yang ada, berfikirlah bagaimana pembatasan yang sifatnya kearifan lokal," imbaunya.

Artinya, kata Defriman, jangan dianggap PSBB ini adalah lockdown yang artinya kita tidak boleh ke mana-mana. Seharusnya aktivitas berjalan, tapi ada kunci yaitu jaminan di dalam pembatasan sosial yang dilaksanakan itu, termasuk perilaku.

"Kalau itu belum terbangun, saya kira sampai kapanpun kita akan siap menghadapi pandemi apapun, tidak hanya Covid-19 atau penyakit menular lainnya," jelas dia.

Semisal, awal Juni 2020 mendatang PSBB dicabut, dan Pemerintah Provinsi Sumbar berhasil mengendalikan penyebaran sehingga seluruh kasus sudah tertangani dengan baik. Kendati demikian, apakah masyarakat Sumbar sudah tidak perlu menjaga physical distancing?

"Anggap lah seperti bukittinggi sekarang. Apakah Bukittinggi tak perlu social distancing? Ya tidak mungkin, karena pandemi ini masih berjalan. Yang dihadapi Bukittinggi kan kasus impor dari Padang dan Payakumbuh, itu yang akan dihadapi. Sedangkan di lokal tidak ada yang mentransmisi lagi. Jadi, jangan dianggap jika PSBB sudah selesai, kita akan berleha-leha seperti biasa," pungkasnya.

Sementara, salah satu anggota Tim Bidang Epidemiologi pada Tim Kewaspadaan Covid-19 Unand, Yudi Pradipta mengatakan, jika melihat data peningkatan kasus positif di Sumbar, memang terjadi penambahan signifikan setelah PSBB. Mengapa hal itu terjadi?

"Seakan tren peningkatan kasus terjadi setelah PSBB. Mengapa? Pertama, apakah masyarakat Sumbar memahami secara menyeluruh tentang konsep PSBB. Sebelum diterapkan PSBB mungkin masyarakat mengira PSBB sama dengan karantina atau lockdown, sehingga orang yang masih merantau di antar kabupaten/kota langsung pulang kampung. Itu mungkin salah satu pemicu kasus di kabupaten/kota," beber Yudi.

Seharusnya, kata dia, jika seseorang berpindah dari suatu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, wajib menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Namun faktanya masih banyak pemudik yang datang dari luar Sumbar yang tidak menjalani isolasi mandiri.

"Seharusnya menjalani isolasi mandiri dan mungkin saja kedisiplinan menjadi pengaruh. Apakah penularan seperti itu, lonjakan apakah karna masyarakat yang kurang disiplin, atau kurang paham tentang PSBB," jelasnya.

Sebelumnya dijelaskan, dari 195 kasus positif di Sumbar, 43 persen di antaranya merupakan orang yang tanpa gejala 43 persen. Betapa tidak, di beberapa pintu masuk perbatasan kabupaten/kota, hanya dilakukan pencatatan identitas dan pengukuran suhu menggunakan thermo gun.

"Di beberapa pintu masuk batas kota/kabupaten sendiri kan hanya pencatatan idenitas dan pengukuran suhu. Suhu gejala demam, menjadi salah satu indikator. Hampir sebagian besar orang tanpa gejala. Kesimpulannya, apakah PSBB efektif atau tidak? Masih kita lakukan kajian," jawabnya.

Yudi mengatakan, masih ada beberapa kabupaten/kota di Sumbar yang belum melaporkan kasus positif di daerahnya. Ia berharap, pemerintah daerah setempat bersama tim harus tetap bekerja keras karena memang kita melawan musuh yang tidak kasat mata.

"Saya kira teman di Dinas Kesehatan atau kabupaten atau Puskesmas saya kira harus tetap bekerja keras karena kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Sehingga kita harus hati-hati dan masyarakat harus jujur, itu terutama," bebernya.

Ia mencontohkan, seperti di Padang Panjang, mayoritas orang yang terjangkit Covid-19 berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Hal itu bisa saja akibat masyarakat yang tidak jujur setelah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit atau memang sebelumnya mengalami gejala Covid-19.

"Sehingga tren kasus kita di Sumbar salah satu kelompok paling banyak tenaga kesehatan. Seharusnya tenaga kesehatan menjadi garda terakhir, yang menjadi garda pertama itu kita bersama sebagai upaya promotif dan preventif," pungkasnya.

[Raihan Al Karim]


Jangan Lewatkan