oleh

TAHAP PERTAMA

Berkas Kasus Pengeroyokan Robby Dilimpahkan ke Kejaksaan, Penyidik Terus Panggil Sejumlah Saksi

PADANG PANJANG (Metrans)

Sebulan sudah Robby Al Halim, santri korban bullying (pengeroyokan) oleh teman sepondoknya pergi meninggalkan orang-orang yang menyayanginya setelah terbaring koma beberapa hari. Kini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Padang Panjang.

Minggu lalu seperti yang telah diberitakan Metrans, 17 anak pelaku (sebutan pelaku di bawah umur, -red) telah memperagakan 70 adegan dalam rekonstruksi kasus tersebut. Pada Senin (18/3) sore menjelang malam, berkas perkara tahap satu atas kasus kekerasan terhadap Robby yang terjadi pada Kamis (7/2) itu telah dilimpahkan penyidik Polres Padang Panjang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang untuk ditindaklanjuti.


Sementara itu, penyidik terus melakukan pemanggilan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Berkas tahap satu telah kita limpahkan ke Kejari Padang Panjang untuk ditindaklanjuti. Saat ini kita masih menunggu petunjuk dari Kejari untuk tahap dua," sebut Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, AKP Kalbert J ketika dikonfirmasi Metrans, Rabu (20/3).

(Baca juga: 17 Anak Pelaku Peragakan 70 Adegan dalam Rekonstruksi Kasus Pengeroyokan Robby)

Dikatakan, sebelum melimpahkan berkas tahap pertama, penyidik telah melakukan sejumlah proses hukum, mulai dari pemanggilan puluhan saksi dan melakukan pra rekonstruksi kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di Asrama Musa, Nurul Ikhlas X Koto Tanah Datar.

"Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di salah satu asrama Pondok Pesantren (Ponpes) telah dilakukan rekonstruksi secara tertutup. Tidak hanya itu, penyidik juga telah melakukan pemanggilan sejumlah saksi-saksi, khususnya pihak Ponpes untuk dimintai keterangan atas kejadian itu," sebut Kalbert J.

Sementara, Komisioner KPAI ketika dikonfirmasi Metrans melalui telepon genggamnya mengatakan, pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-ndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang tersebut, kata dia, diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

"Namun dalam hal ini semua harus bijak dan mempertimbangkan segala aspek yang diatur Undang-undang," jelasnya. (pul)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru